Kupang, Ekorantt.com – Alokasi belanja kementerian/lembaga dan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 yang masuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp37,98 triliun.
Jumlah ini mengalami kenaikan Rp3,33 triliun atau 9,6 persen dari tahun 2023 yang hanya berjumlah Rp34,65 triliun
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Catur Ariyanto Widodo kemudian merincikan kenaikan beberapa item Alokasi belanja kantor/lembaga dan alokasi dana TKD tahun 2024 ke NTT.
Pertama, kata dia, belanja pemerintah pusat sebesar Rp13 triliun. Kondisi ini mengalami kenaikan Rp2,18 triliun atau 20,2 persen dibandingkan alokasi tahun 2023.
Kedua, TKD dan Dana Desa sebesar Rp24,98 triliun. Kondisi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1,15 triliun atau 4,8 persen dibandingkan alokasi tahun 2023.
“Belanja pemerintah pusat untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan kepada 42 kementerian negara/lembaga yang terdiri dari 602 satuan kerja,” terang Ariyanto dalam rilis yang diterima awak media, Selasa, 12 Desember 2023.
Ia mengungkapkan, alokasi belanja pemerintah pusat meliputi; belanja pegawai sebesar Rp3,53 triliun, belanja barang sebesar Rp5,07 triliun, belanja modal sebesar Rp4,37 triliun, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp24,6 miliar.
Kemudian, alokasi dana TKD dan Dana Desa terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp184,82 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp14,86 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp3,22 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp3,81 triliun, hibah ke daerah Rp2,62 miliar, dan Dana Desa Rp 2,78 triliun.
Diketahui, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Ayodhia G. L. Kalake selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi NTT Kosmas Damianus Lana telah melaksanakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 kepada pimpinan satuan kerja kementerian/lembaga dan bupati/wali kota pada 9 Desember 2023 lalu.
Penyerahan DIPA dan TKD 2024 pada bulan Desember bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati pada 9 Desember, sekaligus secara simbolis menandai dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2024.
