Maumere, Ekorantt.com – Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini masih berada di bawah target capaian.
Hal tersebut disampaikan Juventus saat Apel Kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin, 3 Agustus 2026, di halaman kantor Bupati Sikka.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka, target PAD 2026 dipatok sebesar Rp124.134.620.000 yang bersumber dari pajak, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Sementara sejumlah OPD mencatatkan realisasi yang bervariasi. Badan Pengelola Aset mencatat target Rp7,5 miliar lebih dengan realisasi mencapai Rp5 miliar lebih atau 70,79 persen.
Lalu, Dinas Pertanian menargetkan pendapatan Rp949 juta dan terealisasi hanya Rp500 juta lebih atau 56,63 persen. Sementara itu, RSUD Tc Hillers Maumere menargetkan Rp60 miliar dengan realisasi Rp32 miliar lebih atau 53,72 persen.
Kemudian, Baperida mencatat target Rp200 juta dengan realisasi Rp100 juta lebih atau 50,07 persen, serta Dinas Pariwisata dengan target Rp141 juta lebih dengan realisasi Rp69 juta lebih atau 49,38 persen.
Selanjutnya, Badan Pendapatan mencatat target Rp41.500.000.000 lebih dengan realisasi per 31 Juli mencapai Rp19.086.000.000 lebih atau 45,98 persen. Dinas Kominfo target sewa radio Rp25.000.000 dengan realisasi Rp10 juta lebih atau 42,44 persen.
Lalu, Dinas Perdagangan dan Koperasi target Rp3 miliar dengan realisasi Rp1.200.000.000 lebih atau 40,70 persen. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang target Rp320 juta dengan realisasi Rp123 juta lebih atau 38,61 persen.
Kemudian, Dinas Perikanan target Rp2,7 miliar, realisasi Rp656 juta lebih atau 30,85 persen. Dinas Perhubungan target Rp 1,1 miliar, realisasi Rp313 juta atau 28,11 persen, serta Dinas Penamaan Modal target Rp 300 juta, realisasi Rp81 juta atau 27,16 persen.
Dinas Lingkungan Hidup target Rp1,5 miliar, realisasi Rp406 juta atau 27,10 persen. Sekretariat Daerah target sewa gedung Sikka Convention Center (SCC) Rp238 juta, realisasi Rp60 juta, serta Dinas Kesehatan target Rp4,5 miliar, realisasi Rp1 miliar lebih atau 24,10 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, Yoseph Benyamin, mengatakan sekitar tujuh OPD pengelola PAD masih mencatat realisasi pendapatan di bawah 40 persen.
Pada tahun lalu, rata-rata retribusi yang dikelola OPD tersebut hanya mencapai 50 persen, kecuali di rumah sakit yang realisasinya mencapai 100 persen lebih.
Meskipun demikian, dana dari rumah sakit tidak dapat digunakan langsung untuk belanja daerah secara bebas, karena statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Secara administrasi tercatat sebagai penerimaan daerah, tetapi dananya dipakai dan dikelola sendiri oleh pihak rumah sakit.
“Jika sampai triwulan tiga nanti realisasi kita tidak mencapai 75 persen, maka banyak sekali belanja yang tidak bisa terealisasi,” kata Benyamin kepada Ekora NTT, Selasa, 4 Agustus 2026 di ruang kerjanya.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, kata dia, berupaya maksimal agar sektor pajak pada triwulan ketiga bisa mencapai target 70 persen, meski hal ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat.
Benyamin menambahkan, berdasarkan analisis, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat naik 5 persen lebih, namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah.
“Banyak warga secara ekonomi mampu tetapi tidak memiliki kesadaran membayar pajak, sementara ketaatan membayar justru lebih banyak ditunjukkan oleh warga yang kurang mampu,” ujarnya.
Benyamin menyebut, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari dinas teknis menjadi faktor utama belum tercapainya target tersebut.
Di sektor pasar misalnya, dinas terkait seharusnya berani mengambil tindakan tegas mulai surat teguran hingga penyegelan paksa terhadap mereka yang bandel, sebagaimana diatur dalam Perda.
Selain itu, lanjut dia, Dinas Pariwisata belum optimal mengelola potensi yang ada, misalnya Pusat Jajanan dan Cindera Mata (PJC), Pantai Wairterang, serta Pantai Tanjung Kajuwulu.
Sesuai arahan Bupati Sikka, pihaknya akan mengoptimalkan potensi yang ada melalui pendekatan persuasif, sekaligus penegakan hukum. Intensitas penagihan akan ditingkatkan guna memulihkan kepatuhan wajib pajak.
“Kami optimistis pendapatan akan meningkat signifikan pada semester ketiga, asalkan seluruh OPD berkomitmen penuh. Kami juga berharap dukungan dari kalangan ASN, pejabat Pemerintah, serta sektor swasta untuk menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak,” pungkas Benyamin.
