Maumere, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan memastikan bahwa rencana peningkatan jalan di Kampung Bora Blupur, Kecamatan Bola, telah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.
Sekretaris Dinas PKPP Kabupaten Sikka, Oktovianus S. W. Subanpulo atau Okto Suban menjelaskan, perencanaan dan gambar teknis telah disusun pada tahun sebelumnya melalui proses Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan usulan Pokir dan rencana kerja, survei awal juga telah dilakukan.
“Di tahun ini, kami hanya untuk memastikan kembali apakah dokumen itu tidak terjadi deviasi atau perubahan di lapangan, karena ada interval waktu hingga pelaksanaan,” ujar Suban kepada Ekora NTT, Senin, 3 Agustus 2026.
Ia menyebut, pekerjaan fisik penanganan jalan di Bora Blupur dianggarkan senilai Rp161.700.000 dengan panjang penanganan 154 meter.
Proyek tersebut juga mencakup pembangunan pelengkap berupa drainase di sisi kiri dan kanan jalan yang disesuaikan dengan kondisi di lokasi.
“Kegiatan fisik belum dieksekusi dan masih dalam tahap pengecekan kembali oleh tim anggaran untuk memastikan kesesuaian data perencanaan,” ujar Suban.
Kondisi jalan tanah di Kampung Bora Blupur kerap dikeluhkan warga. Saat musim hujan tiba pengendara roda dua harus rela menuntun kendaraannya sambil berlumuran lumpur hanya untuk mengangkut hasil komoditi dan hasil kebun ke pasar.
“Kami ini seperti di pengasingan. Kalau musim hujan, warga terpaksa pikul barang dagangan sejauh lima kilometer menuju jalan raya. Kalau ada warga yang sakit parah atau ibu hamil yang mau melahirkan, biasanya mereka jalan kaki ke jalan raya,” kata Trisila, salah seorang warga Kampung Bora Blupur kepada Ekora NTT.
“Beberapa hari lalu, seorang warga yang mengalami patah tulang kaki terpaksa diangkut menggunakan kain sarung oleh warga menuju jalan raya,” tambahnya.
Kondisi jalan rusak dirasakan oleh anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mahasiswa Universitas Nusa Nipa Maumere. Demi menuntut ilmu, mereka harus berjalan kaki sejauh lima kilometer melewati jalan tanah yang berdebu, berlubang dan berlumpur.
“SD di kampung ada, tetapi SMP harus ke SMP Negeri Kewapante di Kecamatan Kangae. Dengan kondisi jalan yang rusak, mereka tetap berusaha ke sekolah. Kalau hujan, lumpur membuat mereka terpaksa berjalan kaki sejauh lima kilometer menuju jalan raya,” ujar Trisila.
Ia menyebut, tarif angkutan kendaraan roda dikenakan biaya Rp25 ribu, sedangkan roda empat pikap Rp20 ribu. Sementara itu, angkutan hasil bumi seperti kopra dikenakan biaya sekitar Rp300 ribu, dan keladi dihitung Rp5.000 per batang.
Kata Trisila, terkait berbagai persoalan ini, warga sudah sering menyampaikan kepada pemerintah, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Sejumlah pejabat dan anggota DPRD kabupaten Sikka pernah berkunjung ke Kampung Bora Blupur.
“Bahkan, pegawai dari Kabupaten Sikka pernah datang mengukur jalan. Kendati demikian, hingga kini belum ada realisasi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sikka,” kata dia.
Warga mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera membuka mata dan memasukkan perbaikan infrastruktur jalan ini ke dalam program prioritas tahun anggaran berjalan.
Mereka tidak butuh lagi janji manis saat kampanye politik melainkan aksi nyata pengaspalan jalan yang layak. Warga mengharapkan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat terkait akses jalan, air bersih, kesehatan dan pendidikan.
