Mbay, Ekorantt.com – Tercatat ada 10 desa di Kecamatan Nangaroro menyepakati gagasan pemekaran wilayah Nangaroro karena alasan geografis, pendekatan pelayanan serta pemerataan pembangunan.
Kesepakatan ini muncul saat rapat konsolidasi di Balai Pelatihan Desa Ulupulu 1, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo pada Sabtu (12/02/2022). Hadir saat rapat dari unsur perempuan, tokoh adat, tokoh muda, BPD, perangkat desa serta Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nagekeo Petrus Dua dan Anggota DRPD Provinsi Thomas Tiba Owa.
Media ini mencatat, ke-10 desa inisiator yang hadir ialah Desa Kotakeo, Desa Kotakeo 1, Desa Kotakeo 2, Desa Pagomogo dan Desa Ulupulu 1.
Kemudian ada juga perwakilan dari Desa Ulupulu dan Desa Bidoa. Disebut juga ada Desa Woedoa, Desa Utetoto dan Desa Seloloja Timur. Dalam rapat itu, adapun Desa Degalea yang berencana akan bergabung bersama.
Kepala Desa Kotakeo 1 Simon Nuwa menyatakan gagasan pemekaran ini sudah mencuat puluhan tahun lalu, namun pergerakan konsolidasi belum cukup masif.
Seiring dengan rencana Pemerintah Kabupaten Kabupaten Nagekeo terkait penambahan pemekaran kecamatan termasuk wilayah Nangaroro, maka pemerintahan desa di Kotakeo Raya dan Ndora Raya sebagai inisiator kembali menggali gagasan serta meminta dukungan masyarakat.
“Maka hari kita bersepakat berkumpul di sini untuk kepentingan pembangunan di wilayah Nangaroro. Saya berharap kita semua agar mendukung untuk kemajuan wilayah kita melalui gagasan untuk membentuk kecamatan baru ini,” kata Simon.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Konstatinus Goa dan Yoseph Ato yang mewakili Desa Kotakeo 2 dan Desa Kotakeo. Dalam menyatakan sikap, keduanya berharap agar gagasan itu terus dikembangkan kepada masyarakat sebagai kekuatan atau gerakan bersama.
“Kami sebagai perwakilan desa sepakat dengan pemekaran wilayah ini. Yang kami butuh adalah tindaklanjut kita ke depan,” tutur Konstatinus.
“Kami bersama masyarakat mendukung (pemekaran) untuk mendekatkan pelayanan. Apa yang berbicara hari ini kami bisa lanjutkan kepada masyarakat,” ujar Yoseph pada kesempatan penyampaian pernyataan sikap mewakili Desa Kotakeo.
Pernyataan yang sama disampaikan Frans Julu Laga (Desa Ulupulu) dan Ferdinandus Bana Mai dari Desa Bidoa. Mereka meminta agar konsolidasi ini dilakukan hingga ke tingkat RT dan dusun di masing-masing desa.
Keduanya juga menyampaikan soal komitmen bersama dalam upaya menggali gagasan bersama membentuk kecamatan baru. Termasuk mengenai kerja-kerja forum ke depan serta anggaran yang dibutuhkan.
“Pembahasan biaya kerja juga sangat penting untuk kelancaran forum yang akan dibentuk nanti. Terutama adalam komitmen bersama, karena ini nantinya akan menjadi sebuah sejarah bersama,” kata Fery Bana Mai.
Kepala Desa adalah Tim Inisiator
Kepala Desa Ulupulu 1 Emilianus Meze menyatakan kepala desa di Kotakeo Raya dan Ndora Raya ditambah dengan beberapa desa diposisi sebagai inisiator pemekaran kecamatan.
Dari situ kemudian akan membentuk perangkat forum pemekaran yang akan diisi oleh semua tokoh di masing-masing desa.
Sementara, untuk seluruh sekretaris desa akan membantu memback-up pada bidang kesekretariatan, termasuk nantinya untuk menyiapkan proposal pengajuan pemekaran kecamatan.
“Kita akan jadwalkan untuk turun ke basis atau masyarakat untuk menggali dukungan. Wacana memang sudah lama ya, lama sekali. Hanya ini memang ada peluang dari Pemda Nagekeo, maka kita harus serius,” kata Emilianus.
Ketua Komisi 1 DPRD Nagekeo Petrus Dua menginformasikan bahwa urusan pemekaran juga termasuk dalam kewenangan dan tugas pada komisi itu. Sebab itu, kata dia, pemekaran suatu wilayah sangat penting untuk semua hal pembangunan yang bermuara kepada masyarakat.
“Salah satunya ialah pendekatan pelayanan dan pemerataan pembangunan untuk suatu keadilan. Misalnya, dari wilayah Kotakeo harus butuh waktu yang cukup Nangaroro. Termasuk wilayah Ndora dan Utetoto,” ujar Petrus.
Untuk itu, ia berharap para kepala desa sebagai inisiator untuk bersepakat membentuk forum masyarakat dalam menggalangkan dukungan secara masif. Selain itu, perlu juga menyiapkan syarat-syarat termasuk nama kecamatan dan lahan untuk perkantoran.
“Saya secara pribadi mendukung tentang pemekaran ini maka perlu kerjasama dan sama-sama bekerja,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Anggota DPRD Provinsi NTT Thomas Tiba Owa menegaskan bahwa upaya pemekaran wilayah kecamatan merupakan titipan leluhur dan para tetua yang sudah pernah direncanakan untuk dilakukan secara benar.
Sehingga, menurutnya, segala urusan harus dikoordinasi secara baik dari semua sisi baik sisi sosial budaya, wilayah maupun secara administratif negara.
“Dari sisi budaya saya kira baik Ndora, Kotakeo maupun Toto (Ute) punya tradisi yang sama. Dari sisi sosial juga sama, ada hubungan tali persaudaraan yang ditanam lama. Kita harus juga pertimbangan secara baik temasuk luas wilayah. Termasuk nama calon kecamatan, pembebasan lahan untuk perkantoran yang seimbang supaya bisa diakses semua wilayah ini,” kata Thomas Tiba.
Ia mengingatkan bahwa nilai perjuangan menjadi sangat penting sebagai fondasi demi kesejahteraan masyarakat kecil. Paling pertama ialah para inisiator (kepala desa) membentuk panitia forum. Panitia ini menjadi penggerak dan bisa mengakomodasi semua elemen.
“Kita masih ada moratorium yang belum dicabut, tetapi tetap kita berjuang. Saat moratorium dicabut maka secara otomatis akan dibahas. Kita harus siapkan dahulu berkas. Dan harus ada komitmen bersama dan dibuat dalam berita acara,” kata anggota DPRD 5 (lima) periode itu.
“Kalau semua sudah ada maka dalam pemandangan umum fraksi akan kami umumkan. Kami akan kuat bersuara di DPRD, nanti ada Pak Pit Dua, Pak Yos Dhenga dan Pak Ansel Waja. Dasar dokumen administrasi akan menjadi kekuatan kami,” sambung Thomas Tiba.
Terakhir Politisi Golkar itu berharap agar dalam waktu dekat ini konsolidasi gerakan bersama harus segera dimulai. Sejalan dengan itu, perlu juga menggali gagasan soal nama kecamatan serta lokasi perkantoran yang sentral agar mudah melayani dari semua wilayah baik Kotakeo Raya, Ndora Raya juga wilayah Utetoto.
“Harapan saya begini, biar kita kecil dan sedikit justru lebih kuat. Yang penting dokumen-dokumen disiapkan. Kemudian, segala kegiatan dan perkembangan harus disampaikan kepada pak Camat, dan terakhir akan kita turunkan bersama ke kecamatan sesuai tradisi kita,” ujar politisi asal Ndora itu.
Ian Bala
