Maumere, Ekorantt.com – Lembayung sore sudah memerah di ujung barat Nian Tana Sikka saat saya menginjakkan kaki di pemukiman penduduk eks-pengungsi Rokatenda di Bukit Sion, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Rabu, 23 Januari 2019.
Tak tampak aktivitas penduduk di sekitar pemukiman. Batang hidung para bocah tak kelihatan.
Tarian lincah para penenun kain ikat tak terpantau. Lengang benar suasana sore itu.
Saya disambut oleh dua orang gadis remaja asal Palue yang berdiam di Bukit Sion.
Yang seorang Noni dan yang lainnya Dora.
Noni (24) adalah gadis dari Palue yang sedang menghabiskan masa liburannya di Bukit Sion. Ia bekerja sebagai perawat di Klinik Satya Negara di Jakarta.
Akhir Februari ini, ia akan kembali ke Jakarta untuk mengadu nasib di sana.
Sementara itu, Dora (13) adalah remaja asal Palue yang sedang mengenyam pendidikan menengah pertama di salah satu SMP di Nangahure.
Noni dan Dora masih berhubungan darah. Dora memanggil Noni mama kecil.
Atas dasar hubungan darah itulah mereka tinggal bersama di sebuah rumah bantuan pemerintah untuk para pengungsi Rokatenda di Bukit Sion.
Pada saat Gunung Rokatenda meletus pada Sabtu, 10 Agustus 2013 lalu, Noni masih duduk di bangku kelas XI SMK Mathilda Maumere.
Saat itu, ia tinggal di Maumere. Ia ingat, akibat letusan gunung berapi yang diikuti dengan aliran lahar panas itu, nasib keluarganya di Palue kala itu sangat sengsara.
Air minum tidak ada. Atap rumah hancur karena belerang. Semua tanaman mati.
“Saat itu, satu Kecamatan Palue yang terdiri atas 8 desa, yaitu Desa Nitung, Desa Rokirole, Desa Tuanggeo, Desa Ladolaka, Desa Keso Koja, Desa Reru Wae Were, Desa Maluriwu, dan Desa Lidi mengungsi,” katanya.
Para pengungsi letusan Gunung Rokatenda dari 8 desa itu mengungsi ke Maumere di Kabupaten Sikka dan ke Maurole di Kabupaten Ende.
Di Bukit Sion, Hewuli, para pengungsi bertahan hidup antara lain dengan menenun kain tenun ikat.
Usai ditenun, kain dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan biaya pendidikan anak.
Noni sendiri mengisi masa liburannya dengan menenun.
Pengamatan saya, hasil tenunannya lumayan bagus karena menampilkan corak dan motif tenunan khas Palue.
Namanya Tama Lu’a.
Akan lebih bagus lagi kalau kelompok penenun di Bukit Sion ini diorganisasi dengan baik.
Sementara itu, sebagian pengungsi lainnya sudah pulang kembali ke Palue untuk membuka kebun dan ladang di sana.
Orang tua Noni termasuk kelompok pengungsi yang kembali ke Palue untuk berkebun.
Mereka mesti kembali ke Palue karena tidak ada lahan untuk diolah di Bukit Sion.
Noni bercerita, setelah kurang lebih 5 tahun, keadaan Bukit Sion tidak menjadi lebih baik.
Hak-hak dasar warga eks-pengungsi sering kali terabaikan.
Sebut saja jalan dan air bersih.
Kondisi jalan ke arah pemukiman penduduk di Bukit Sion masih memprihatinkan.
Rabat jalan hanya sampai di ujung SDK ONA 003.
Selebihnya adalah jalan tikus menuju ke rumah tangga masing-masing penduduk.
“Listrik sudah ada. Tapi, jalan sama sekali tidak mendukung. Di Bukit Sion, terdapat kurang lebih 30 KK. Di bawah jalan terdapat kurang lebih 72 KK. Kampung di sebelah bawah jalan sudah punya jalan yang baik, tetapi jalan di Bukit Sion ini buruk sekali,” katanya.
Akses air bersih lebih parah lagi.
Setiap sore, warga menimba air bersih di bawah sekolah.
Untuk keperluan WC dan MCK, warga harus menadah air hujan.
“Kadang air untuk makan tidak ada,” katanya.
Pipa air sering patah.
Awal tahun ini, pipa air patah sejak hujan pertama turun. Warga tidak menunggu datangnya bantuan pemerintah.
Mereka langsung naik ke gunung untuk memperbaiki pipa air yang patah.
Gunung sumber mata air itu terletak di sebelah atas pemukiman penduduk.
Saat naik ke atas gunung untuk memperbaiki pipa, setiap KK akan mengumpulkan uang sebesar Rp5 ribu.
Uang itu dipakai untuk membeli makanan ringan, air minum, dan rokok. Sebab, perjalanan ke atas gunung lumayan jauh.
“Jadi, mereka harus bawa semua makanan itu untuk dimakan di tengah hutan,” katanya.
Air dari atas gunung itu akan dialirkan ke tempat umum. Warga menimba air di tempat umum itu.
Hingga sekarang, belum ada pipa air dari PDAM yang disambungkan ke rumah-rumah penduduk.
Warga mesti turun ke bawah sekolah atau ke bak umum penampung air untuk menimba air.
“Makanya kami turun tadah di bawah. Capai setiap hari harus turun ke bawah untuk tadah,” katanya.
Pemerintah bukannya abai memerhatikan nasib para pengungsi.
Pada masa awal relokasi, Pemerintah Kabupaten Sikka memberikan bantuan uang sebesar Rp15 juta kepada masing-masing kepala keluarga untuk membangun rumah.
Dengan jumlah uang sekecil itu, warga hanya dapat membangun rumah berukuran kecil dari batu bata dan bambu.
Saya sendiri mengalami langsung suasana rumah tempat tinggal Noni dan Dora.
Rumah berukuran 4 x 6 meter itu hanya memiliki dua kamar.
Satu digunakan sebagai tempat tidur, yang lainnya dipakai sebagai dapur.
Pada 2015, pemerintah juga telah mengucurkan dana pembangunan MCK sebesar Rp500 juta bagi para pengungsi Rokatenda di Hewuli.
Akan tetapi, dana itu dikorupsi oleh Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, Silvanus M. Tibo, Bendahara BPBD, Margaretha Berginta, dan Direktur CV Sikka Peduli Sanitasi (SPS) selaku rekanan penyedia jamban, Lusia Yetty Susanti.
Kita menyaksikan, dampak korupsi begitu sangat nyata dan hebat.
Akibat korupsi, warga eks-pengungsi di Bukit Sion sulit minum air bersih dan dapat akses jalan yang baik.
