Maumere, Ekorantt.com – Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo menegaskan di masa kepemimpinannya hingga tahuin 2023 tetap akan mempertahankan keberadaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sikka.
Ia bahkan mengamini apa yang disampaikan anggota DPRD Sikka, Stef Sumandi yang mengatakan bahwa Pokir hanya ada dalam proses perencanaan.
Jika sudah masuk dalam APBD maka tidak bisa disebut Pokir lagi.
Menurutnya, program yang sudah masuk dalam APBD menjadi kewenangan penuh pemerintah.
Sedangkan anggota DPRD hanya terlibat dalam perencanaan dan penganggaran.
“Saya sepakat dengan pendapat pak Stef Sumandi bahwa Pokir itu masuk dalam proses perencanaan. Kalau pelaksana teknisnya itu pemerintah” kata Bupati Robby.
Bupati Robby menambahkan, pemerintah tidak akan membatasi nilai Pokir yang selama ini hanya sebesar Rp1 Milyar tiap anggota Dewan.
Tetapi pemerintah juga akan mengakomodir usulan anggota DPRD yang nilainya melebihi Rp1 Milyar.
“Pokir tidak ada batasan. Kalau ada ide gagasan yang bagus dan brilian mau nilainya sampai Rp100 Milyar kita ikuti. Kalau itu baik untuk rakyat, tapi pelakananan tidak boleh diintervensi,” tegas Bupati Robby.
Lebih lanjut, ia berharap anggota DPRD dan masyarakat dapat duduk bersama untuk merencanakan prioritas pembangunan sehingga pembangunan terarah dan dapat dikawal secara baik.
Bupati Robby juga mewanti-wanti agar anggota DPRD tidak bermain proyek.
Ia juga meminta agar anggota tidak memecah-mecahkan proyek dengan tujuan agar proses pelelangan menggunakan sistem Penunjukan Langsung (PL).
“Kita tulus saja, kalau nilainya Rp1 Milyar ya ikuti proses lewat lelang. Bupati saja tidak ganggu proses pengadaan. Jangan salah kira kalau pokir itu seolah-olah pembagian jatah, Bupati urus proyek yang besar, anggota DPRD urus yang kecil supaya tidak saling mengganggu,” imbuh Bupati Robby.
