Papan proyek pembangunan pasar desa di Desa Wailamung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. LUKASLADO/EKORANTT

Maumere, Ekorantt.com – Tahun Anggaran (TA) 2018 telah lewat. Tahun Anggaran 2019 pun tinggal menghitung hari. Para pengelola kegiatan pembangunan di berbagai instansi mulai sibuk mempersiapkan dokumen laporan pertanggungjawaban (LPj).

Bukan saja pertanggungjawaban atas tertib administrasi keuangan, tetapi juga terhadap realisasi pekerjaan fisik yang mesti dilaporkan. Kegiatan ini sudah menjadi aktivitas rutin di setiap akhir tahun.

Akan menjadi sebuah pertanyaan besar apabila pekerjaan yang menggunakan anggaran tahun 2018 hingga menjelang akhir tahun 2019 belum tuntas dikerjakan. Ekora NTT mengendus aroma tak sedap dari Wailamung.

***

Hari itu, Jumat (22/11/2019) sekitar pukul 18.00 Wita. Tim jurnalis Ekora NTT mendatangi Desa Wailamung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka yang berjarak sekitar 50 Km arah Timur Kota Maumere. Ekora NTT hendak menggali informasi tentang pekerjaan pembangunan pasar desa di sana.

Hingga berita ini diturunkan, pembangunan pasar desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp141 juta lebih belum rampung dikerjakan.

Pantauan Ekora NTT, realisasi pembangunan pasar berukuran 10 x 24 meter itu baru mencapai 60 persen. Tiang beton tampak tegak berdiri. Di atasnya, dibalut ringbal beton penyangga kuda-kuda berbahan balok kayu dengan beberapa baris gordin yang telah terpasang.

Sementara di bagian lantai, masih terlihat taburan semen dan pasir kasar. Beberapa potong balok tersimpan di bawah tanah dekat bibir fondasi. Papan proyek yang terletak sebelah kiri lokasi pembangunan dipaku pada sebatang kayu.

Mayarakat desa setempat mencium aroma tidak sedap dari proyek pasar desa itu. Pasalnya, tahun anggaran 2018 sudah lewat. Tahun anggaran 2019 pun akan segera berakhir. Menyaksikan pekerjaan yang tidak kunjung selesai itu, spekulasi di tengah masyarakat mulai bermunculan. Masyarakat menduga-duga, jangan-jangan uang mereka telah disalahgunakan.

“Masa pekerjaan tahun 2018 yang target waktu kerja 60 hari saja, ini tahun 2019 mau habis belum juga selesai? Ada apa ini,” tanya salah seorang warga yang minta namanya jangan dikorankan.

Ia juga mempertanyakan peran para petugas mulai dari desa hingga kabupaten. Menurut dia, masyarakat menilai, seolah-olah ada pembiaran dari instansi kecamatan dan kabupaten. Mereka mendesak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan kepala desa segera mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut.

Pasar Desa Wailamung mangkrak. LUKASLADO/EKORANTT

Emanuel Wempi Sola, Anggota TPK dan salah satu anggota tukang mengakui terlambat menyelesaikan pekerjaan itu. Mneurut dia, sebab keterlambatan itu adalah lambatnya pen-droping-an kayu oleh suplayer kayu. Ia mengakui, sebagai tukang, mereka selalu siap kerja. Namun, sayangnya, bahan baku tidak ada di tempat.

Menjawab Ekora NTT terkait penyedia kayu, Wempi menuturkan, berhubung pembangunan pasar desa itu dikerjakan berdasarkan sistem swakelolah, maka pengadaan kayu dilakukan sendiri oleh masyarakat desa setempat. Sebastianus Bona, warga Dusun Kajowain dipercayakan TPK dan kepala desa untuk mengadakan kayu. Uang sebesar Rp10 juta lebih sudah dibayar kepada Sebastianus Bona. Hingga saat ini, baru 4 kubik kayu lokal di-drop ke lokasi. Sudah berulangkali TPK dan kepala desa panggil yang bersangkutan, tetapi tidak digubris.

Menurut Wempi, karena Sebastianus tidak menghiraukan panggilan, maka TPK ambil sikap membeli sendiri di luar agar pekerjaan bisa dilanjutkan. Namun, sayangnya, setelah kayu ada, paku tidak ada.

“Setelah kayu ada, paku lagi tidak ada. Itu makanya kami tidak kerja,” tutur Wempi.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Desa Wailamung Markus Muksin di kediamannya di Dusun Baukremot membantah spekulasi bahwa uang yang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan pasar desa telah disalahgunakan.

“Tidak benar kalau dibilang kami salah gunakan uang itu,” tutur Kades Markus Muksin.

Muksin menjelaskan, semua uang itu masih ada di rekening umum kas desa. Bahkan, yang ada di kas saja tidak boleh lebih dari Rp500 ribu. Dana itu merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2018 yang seharusnya sudah selesai dikerjakan.

Menurut Muksin, sebab keterlambatan pembangunan pasar desa adalah minimnya tenaga tukang, halangan kerja pribadi, dan adanya borongan pekerjaan di tempat lain. Dia berjanji, paling lambat bulan Desember 2019, pekerjaan pembangunan pasar desa itu dipastikan akan selesai.

Senada dengan Wempi, Kades Muksin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Wailamung yang telah dengan caranya ikut mengawasi jalannya pembangunan di Desa Wailamung.

“Itu sebagai bukti bahwa masyarakat peduli dengan kemajuan desanya,” pungkas Kades Muksin.

Lukas Lado & Agus Nong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here