Maumere, Ekorantt.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka bekerja sama dengan Polres Sikka menggelar rapat Kordinasi Penanganan Kasus Mafia Tanah, Jum’at (20/3/20) di Aula BPN Sikka.
Kepala BPN Kabupaten Sikka, Fransisko Viana Pereira mengatakan, Rakor penanganan kasus mafia tanah bertujuan untuk memberantas praktik mafia tanah di Kabupaten Sikka.
“Kita bentuk Satuan Tugas (Satgas) mafia tanah untuk memberantas praktik kasus mafia tanah di Kabupaten Sikka,” ungkapnya.
Menurut Frans, Satgas pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Sikka baru dibentuk tahun ini.
“Selama lima bulan saya bertugas di Maumere kita belum menemukan satu kasus yang ada indikasi mafia tanah,” kata Frans.
Ia menjelaskan, dalam mengusut mafia tanah, ada tahapan yang harus dilakukan, yakni; proses penyelidikan, penyidikan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian proses penelitian data fisik, data administrasi, dan data eksis di lapangan.
“Semua unsur-unsur itu digabungkan menjadi satu, kemudian dielaborasi, dianalisis, baru ditemukan unsur-unsur yang memenuhi kriteria mafia tanah,” jelas Frans.
Menurut Frans, praktik mafia tanah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal.
“Dia mengetahui orang mana yang butuh uang untuk disuruh. Lalu, dia tahu kalau orang ini mengetahui tentang situasi di kantor pertanahan dan situasi di kantor desa melakukan praktik mafia tanah,” terang Frans.
Ia berharap, Satgas pemberantasan mafia tanah dapat menyelesaikan kasus tanah secara tuntas dan dapat memberikan efek jera.
Kasat Reskrim Polres Sikka, AKP Heffri Dwi Irawan mengapresiasi langkah dibentuknya Satgas pemberantasan kasus mafia tanah di Kabupaten Sikka.
Menurutnya, Satgas pemberantasan mafia tanah sudah dibentuk sejak zaman Kapolri Tito Karnavian tahun 2017.
“Tujuannya untuk menghilangkan mafia tanah dalam bentuk pungutan liar (Pungli) untuk meminimalisir pencegahan maupun penindakan. Satgas ini kalau berjalan di setiap daerah akan sangat bagus sekali,” pungkasnya.