Ruteng, Ekorantt.com – Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut menguraikan sejumlah model penyimpangan atau modus korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat mengikuti sosialisasi virtual tentang penggunaan dana BOS yang diprakarsai oleh Kejaksaan Negeri Manggarai, Rabu (7/7/2021).
“Beberapa model penyimpangan itu antara lain ada laporan pengadaan barang, tetapi barangnya tidak ada,” kata Wabup Heri.
Selain itu, kata dia, ada juga laporan tentang pengembangan perpustakaan, tetapi faktanya perpustakaan masih buruk dan koleksi buku-bukunya masih lama.
Kemudian, ada laporan perbaikan toilet, tetapi ternyata sanitasinya masih jelek.
Lalu, ada penyimpangan dalam model cashback, di mana setelah sekolah mendapat dana BOS, mereka diminta setor uang ‘terima kasih’ kepada oknum tertentu.
“Kondisi itu terjadi karena beberapa sebab, mulai dari kurang terampilnya para pengelola dana BOS, hingga pada godaan untuk memperkaya diri. Itu sesuatu yang jelas sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Mantan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Manggarai itu menambahkan, sosialisasi penggunaan dana BOS penting dilakukan seiring banyaknya model penyimpangan yang ditemukan oleh Jaring Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Ia berharap, melalui ruang penyuluhan virtual itu dimanfaatkan sebaik-baiknya agar ditemukan jalan keluar bersama, yakni jalan yang membawa kemajuan pendidikan di Kabupaten Manggarai.
“Perlu ada upaya bersama untuk mengawal penggunaan dana BOS demi memajukan dunia pendidikan, serta untuk memastikan pemanfaatannya yang tepat guna dan tepat sasaran,” ucapnya.
Wabup Heri juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Manggarai yang telah memproses hukum oknum kepala sekolah yang terbukti menyalahgunakan dana BOS.
Turut hadir dalam sosialisasi virtual tersebut Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, para Kepala SMPN se-Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, serta Para Kasi Kejaksaan Negeri Manggarai.
Adeputra Moses