Jakarta, Ekorantt.com- Pemerintah bekerja keras membangun konektivitas nasional untuk mempercepat transformasi digital di semua sektor. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penuh transformasi digital pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi, dengan membangun infrastruktur telekomunikasi untuk pemerataan konektivitas digital.
“Tahun 2022 nanti, Pemerintah menargetkan terselesaikannya pembangunan jaringan 4G di 12.548 desa/kelurahan. Kita mendorong agar 3.435 diantaranya oleh operator seluler. Sementara itu, Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi Informasi Kementerian Kominfo akan membangun 9.113 desa/kelurahan,” jelas Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latief dalam Diskusi Panel The 2nd International Conference ICT for Rural Development (IC-ICTRUDEV 2021) yang berlangsung virtual dari Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021).
Dirut Anang Latief menyatakan pihaknya juga berupaya memberdayakan UMKM, BUMDes, dan koperasi dengan pemerataan konektivitas digital. “Salah satunya dengan program kemitraan BAKTI dan BUMDes untuk menciptakan desa-desa mandiri,” tandasnya.
Menurut Dirut BAKTI Kementerian Kominfo, pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi akan membuka kesempatan bagi pelaku UMKM di setiap desa untuk mengembangkan usahanya.
“Melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, hilirisasi dari digitalisasi kita harus dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri kita, khususnya UMKM, ultramikro, BUMDes, dan koperasi,” ungkapnya.
Dirut Anang Latif menjelaskan, program pemberdayaan ekosistem dan kemitraan BAKTI Kominfo dengan BUMDes sangat relevan dengan agenda sustainable development goals (SDG’s), yakni membangun berdasarkan hak asasi manusia sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal.
“Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong BUMDes dan juga UMKM desa untuk mendigitalisasikan bisnisnya, mengembangkan pasar mereka dan menggunakan infrastruktur yang sudah dibangun oleh BAKTI,” jelasnya.
Kolaborasi untuk 36 BUMDes
Bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), BAKTI Kominfo menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan memanfaatkan aplikasi toko online BUMDesmart bagi UMKM lokal dan BUMDes.
“Program-program ini sudah dimulai dan terdiri dari pelatihan literasi digital, mengajari/memberi pengetahuan tentang product marketing. Kami memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mereka untuk bisa memasarkan produk. Baik yang baru memulai bisnis, maupun yang produknya sudah siap digunakan dengan adanya layanan bagi BUMDes,” tutur Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.
Lebih lanjut, Dirut Anang Latief menyatakan, setidaknya sebanyak 100 BUMDes dan UMKM lokal sudah memanfaatkan toko online di bumdesmart.id.
“Sejak diinisiasi pada 2020 lalu, program pelatihan dan pendampingan BUMDesmart terus berlanjut hingga tahun ini. Bentuknya, antara lain pelatihan literasi digital dan pengoperasian toko online, pemasaran produk di toko online, hingga fasilitasi website jasa ISP siap pakai untuk BUMDes yang sudah beroperasi,” jelasnya
Hingga saat ini, BAKTI Kementerian Kominfo telah memprakarsai tiga layer program kemitraan dengan BUMDes dalam rangka menghadirkan konektivitas internet mandiri.
“Pada poin konektivitas, kami menjalin kerja sama dengan 36 BUMDes dan 3 penyedia layanan internet atau ISP. 13 BUMDes diantaranya sudah on air dengan total kapasitas internet sebesar 3,5 GB per detik,” jelas Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.
Mengenai utilisasi, saat ini terdapat 64 instansi pemerintah dan swasta serta 31 sekolah yang tersebar di 40 kecamatan dan 120 desa sudah bisa mengakses layanan internet secara mandiri.
“Sebagai tambahan, untuk bantuan kepada masyarakat, BAKTI juga memberikan layanan internet di daerah-daerah pedesaan dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Seperti pemerintah daerah, kementerian-kementerian dari institusi lainnya dan juga mitra strategis lainnya,” jelasnya.
Selain Direktur BAKTI Anang Latief, sesi diskusi juga menghadirkan Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Balitbang SDM Kementerian Kominfo, Hedi M. Idris; Director of APCICT/ESCAP, Kiyoung Ko; serta Professor at the School of Public Policy and Management in Tsinghua University, Lan Zhiyong.