Ruteng, Ekorantt.com – Anggota Komisi III DPR RI, N.M. Dipo Nusantara Pua Upa mengatakan politik uang dan isu SARA terbukti dapat merusak tatanan demokrasi.
Pemilih tidak lagi memilih wakil dan pemimpin mereka berdasarkan hati nurani, tetapi berdasarkan pihak yang membayar.
“Apalagi isu SARA ini dapat menyebabkan perpecahan sesama anak bangsa. Jangan sampai Pemilu selesai, tetapi perpecahan antaranak bangsa terus berlanjut,” tegas Dipo saat menyerap aspirasi masyarakat di Ruteng, Kabupaten Manggarai pada Selasa, 17 Oktober 2023.
Politisi PKB itu memandang, kehidupan berpolitik di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila yang di dalamnya terkandung lima sila.
Siapa pun yang akan dipilih, kata dia, adalah wakil rakyat. Karena itu, rakyat berhak menyuara dan berpendapat kepada pemimpin atau wakil rakyatnya untuk kemajuan suatu daerah hingga kemajuan bangsa.
Pada kegiatan bertajuk ‘Sistem Demokrasi Pancasila’ itu, Dipo juga menjelaskan, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang meletakkan kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat yang diformulasikan melalui sistem perwakilan.
Di sisi lain, di Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi, pandangan hidup, dasar negara, dan sistem filsafat negara dan bangsa.
“Dalam Pancasila kita tertuang di Sila ke-4, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” sebutnya.
“Implementasi demokrasi Pancasila inilah kita melaksanakan Pemilu 5 tahun sekali. Dengan pemilu inilah rakyat Indonesia memilih wakilnya dan juga presiden dan wakil presiden,” sambungnya.
Dipo pun berjanji akan menampung aspirasi yang ada, lalu disampaikan kepada pemerintah pusat.