Walhi Nilai KPU Tidak Peka dengan Persoalan Lingkungan Hidup di NTT

Menurut dia, KPU sebagai penyelenggara debat paslon gagal membaca realitas krisis lingkungan hidup, konflik agraria,  dan kriminalisasi rakyat atau pejuang lingkungan hidup.

Kupang, Ekorantt.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT) menilai KPU tidak peka dengan persoalan akut lingkungan hidup di NTT.

Direktur Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi menegaskan, saat menjalankan debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT tidak secara khusus mengangkat tema dan subtema tentang persoalan lingkungan hidup, padahal sudah kian akut di NTT.

Hal ini menjadi bukti bahwa KPU tidak peduli dengan persoalan tersebut.

“KPU juga seperti tidak peka pada persoalan krisis pangan, air dan energi bersih di NTT,” kata Umbu dalam keterangan yang diterima media, Senin, 25 November 2024.

Menurut dia, KPU sebagai penyelenggara debat paslon gagal membaca realitas krisis lingkungan hidup, konflik agraria,  dan kriminalisasi rakyat atau pejuang lingkungan hidup.

Padahal Umbu menilai, sebagai penyelenggara, KPU punya peluang untuk mengakselerasi isu lingkungan hidup di NTT yang merupakan bagian integral dalam dinamika Pembangunan.

“KPU tidak mampu membaca bahwa semua urusan pembangunan di NTT berjalan di atas lingkungan hidup,” tegasnya.

Misalnya, contoh Umbu, bila KPU mengangkat isu pariwisata saat debat, maka tentu saja para paslon membicarakan residu dan atau dampak negatif dari pariwisata.

Contoh lainnya, ungkap dia, limbah dan sampah yang makin membludak di NTT. Kemudian, konflik ruang penghidupan antara nelayan dan investor.

Umbu menegaskan, Provinsi NTT memiliki kerentanan bencana yang tinggi. Hal ini gagal dieksplorasi oleh KPU dalam sesi debat publik pasangan calon.

Umbu menegaskan, KPU terlihat terlalu ekonomi-sentris sehingga mengabaikan aspek penting dari berbagai masalah lingkungan hidup di NTT.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau dibuat oleh panelis cenderung normatif dan berfokus pada teori ekonomi-sentris.

Ia menyatakan, dinamika yang ditunjukkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur selama sesi tanya jawab membuat KPU NTT sedikit mengurangi fokusnya pada masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dinamika yang berkaitan dengan konflik geotermal sumber daya alam, misalnya.

Bahkan KPU pun seperti mengabaikan tingginya impor sektor konsumsi yang tinggi di NTT. Salah satunya diakibatkan oleh krisis lingkungan dan buruknya tata kuasa dan tata Kelola sumber daya alam.

“KPU NTT seolah-olah menggelar debat tanpa pengetahuan tentang hampir seluruh statistik ekonomi rakyat NTT ditunjang oleh keberadaan daya dukung lingkungan atau sumber daya alam,” ujar Umbu.

Ia mengatakan, KPU tidak memperhatikan banyak masalah penting rakyat NTT, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa konsep pemulihan lingkungan tidak ada dalam tema atau subtema debat.

Menurut Umbu, rakyat NTT dirugikan karena tidak tahu janji atau program pemulihan ekologis yang akan dilakukan calon gubernur jika mereka terpilih pada Pilkada 27 November 2024.

“Karena abainya KPU, rakyat NTT seperti memilih kucing dalam karung untuk problem problem konflik sumber daya alam dan pemulihan lingkungan hidup di NTT,” tambah dia.

Bahkan waktu debat juga bersamaan dengan penyelenggaraan COP atau rapat tahunan PBB untuk membahas isu iklim ke-29 pada November 2024 di Baku, Azerbaijan.

Padahal, lanjut dia, kalau KPU dapat memaksimalkan perannya, rakyat dapat secara gamblang mengetahui rencana para cagub-cawagub terkait kebencanaan, perubahan iklim, konflik agraria atau sumber daya alam, kriminalisasi rakyat kecil, pemulihan lingkungan hidup, kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang kapabel atau ahli dengan berbagai potensi dan masalah sumber daya alam di NTT.

Diketahui, debat Pilgub NTT tahun 2024 dilaksanakan sebanyak tiga kali. Debat perdana digelar di Millennium Ballroom, Kota Kupang pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Saat itu, debat paslon berjalan di bawah tema ‘transformasi dan inovasi pelayanan publik bagi percepatan penyelesaian persoalan daerah di NTT’.

Lalu, debat kedua berlangsung di Auditorium Universitas Nusa Cendana Kupang pada 6 November 2024.

Debat publik tersebut mengangkat tema, ‘mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTT yang berkeadilan dan inklusi.’

Dan, debat ketiga juga berlangsung di Auditorium Universitas Nusa Cendana Kupang pada 20 November 2024.

Debat ketiga mengusung tema, ‘meningkatkan daya saing daerah berperspektif gedsi, resiliensi dan berkelanjutan’.

spot_img
TERKINI
BACA JUGA