KPPI NTT Dorong Keterwakilan 30 Persen Perempuan di Berbagai Sektor

Ana mengakui masih ada beberapa kabupaten di NTT yang belum memiliki keterwakilan perempuan di legislatif, yang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi KPPI NTT.

Kupang, Ekorantt.com – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi NTT mendorong semua pihak untuk bergandengan tangan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen di berbagai sektor.

Hal ini dianggap penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan memberikan perempuan ruang lebih besar agar berperan aktif dalam pembangunan di NTT.

Ketua KPPI NTT, Ana Waha Kolin menegaskan, keterwakilan perempuan tidak hanya dibutuhkan di sektor legislatif, tetapi juga di sektor eksekutif dan yudikatif.

“Kita semua harus punya peran untuk mewujudkannya,” ujar Ana dalam sambutannya pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-III KPPI Provinsi NTT, yang berlangsung di Hotel Sahid T-More Kupang pada Sabtu, 1 Februari 2025.

Ana menambahkan, KPPI NTT patut berbangga karena pada komposisi DPRD NTT periode 2024-2029, terdapat 15 perempuan yang terpilih sebagai anggota dewan, termasuk dua perempuan yang menjabat sebagai pimpinan DPRD, dari total 65 anggota.

Meski begitu, Ana mengakui masih ada beberapa kabupaten di NTT yang belum memiliki keterwakilan perempuan di legislatif, yang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi KPPI NTT.

Ana menekankan pentingnya persatuan perempuan untuk membangun kekuatan solid dengan persaudaraan sejati dalam setiap langkah perjuangan.

“Tidak ada demokrasi yang lengkap tanpa keterwakilan perempuan,” tegasnya.

KPPI, yang didirikan oleh sembilan partai politik sebagai bentuk kepedulian terhadap minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, diharapkan dapat menjadi wadah efektif dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender di NTT.

Ana berharap melalui wadah ini, hak-hak perempuan di NTT akan mendapat perhatian lebih serius dalam setiap kebijakan yang diambil, khususnya di sektor legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

“Kita perlu menjembatani suara rakyat untuk bersatu dan berdaulat dalam kerangka keadilan serta kesetaraan gender,” tambahnya.

KPPI NTT, yang hadir di NTT sejak 2007, terus berkomitmen memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik.

“Politik yang dinamis ibarat aliran sungai, bukan bentuk tirani atau ambisi pribadi,” ujar Ana.

Sementara itu, Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, mengharapkan agar KPPI Provinsi NTT dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi sejumlah permasalahan besar yang masih dihadapi provinsi ini, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), stunting, serta kemiskinan ekstrem.

Sinergi tersebut dianggap krusial untuk mempercepat solusi atas isu-isu yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Peran perempuan di NTT ini luar biasa, terdapat 15 perempuan anggota DPRD Provinsi NTT dan 2 pimpinan DPRD perempuan,” kata Andriko.

Ia juga mengapresiasi keputusan-keputusan Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Nomleni terkait sejumlah Perda yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di NTT.

Andriko mengatakan, berbagai kolaborasi telah terjalin untuk menangani isu-isu strategis seperti TPPO, stunting, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem.

“Sehingga ending-nya adalah bersama kita dapat mewujudkan generasi penerus yang hidup sehat, aktif dan produktif. Saya yakin melalui KPPI NTT ini, politik NTT dapat terus maju,” ungkap Andriko.

spot_img
TERKINI
BACA JUGA