Bajawa, Ekorantt.com – Bupati Ngada, Raymundus Bena menyatakan akan mengalihkan lebih dari 300 tenaga honorer ke skema outsourcing sebagai respons atas kebijakan pemerintah pusat yang melarang pengangkatan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintahan.
Kebijakan ini menyasar tenaga honorer yang belum masuk dalam database nasional atau yang masa kerjanya belum genap dua tahun.
“Namun kita akan lakukan dengan seleksi yang ketat, dilihat dari kinerja mereka selama menjadi bekerja,” ujarnya dalam acara syukuran pelantikan dan perayaan Paskah bersama di Lapangan Kartini, Selasa, 28 April 2025.
Data pemerintah daerah mencatat jumlah keseluruhan honorer di Ngada sebanyak 1.337 orang, dengan rincian: 639 guru, 364 tenaga administrasi, dan 334 tenaga kesehatan.
Raymundus mengaku telah berupaya memperjuangkan nasib para honorer, termasuk berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kupang. Namun, hasil konsultasi itu justru belum menemukan titik terang.
“Konsultasi dengan BPK Provinsi sangat singkat dan jelas, dia hanya bilang kalau konsultasi dengan kami, kami hanya jawab benar dan salah,” ungkapnya.
Raymundus juga berencana berkonsultasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat terkait implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang melarang pengangkatan tenaga non-ASN.
Sementara itu, Anggota DPRD Ngada, Sayn Songkares, mengkritisi pernyataan Bupati Raymundus yang dinilai belum memberikan kepastian terhadap masa depan para honorer.
Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas.
“Ketika banyak anggaran dipangkas, Bupati harus memberikan kepastian kepada mereka. Pernyataan Bupati harus mengarah pada sebuah kepastian, tidak menjadi kata bersayap yang akhirnya boleh ditafsirkan kemana-mana,” tegas politisi Golkar ini.
Songkares juga menegaskan, solusi yang dibutuhkan saat ini adalah penyelamatan. Apalagi, menurutnya, pemerintah saat ini merupakan bagian dari pemerintahan sebelumnya.
“Kalau mereka dibiarkan terus tanpa kepastian, maka benar kata orang, Ngada sedang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.
Kondisi ini dinilai memprihatinkan, mengingat banyak tenaga honorer yang menggantungkan hidup keluarganya dari penghasilan mereka sebagai abdi negara non-ASN.
