Maumere, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Kesehatan berkomitmen menuntaskan pembangunan Puskesmas Tuanggeo di Desa Ladaloka, Kecamatan Palue setelah sempat terhenti dan mangkrak.
Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sikka, Petrus Herlemus mengatakan, komitmen ini diambil demi memastikan terwujudnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
“Selama ini pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Tuanggeo dilakukan di puskesmas pembantu (pustu) yang sangat tidak representatif sebagai puskesmas,” kata Herlemus saat ditemui Ekora NTT di ruang kerjanya, Selasa, 3 Maret 2026.
Ia mengatakan, pada 2025 Pemkab Sikka memperoleh anggaran untuk pembangunan prototipe Puskesmas Tuanggeo. Namun dalam pelaksanaannya, progres pembangunan fisik terkendala karena tidak memenuhi syarat penyaluran tahap ketiga, yakni realisasi keuangan tahap satu dan dua harus mencapai 90 persen serta progres fisik minimal 70 persen.
“Pada kondisi terakhir Desember, uang sudah terserap 90 persen untuk keseluruhan, tetapi kemajuan fisik baru mencapai 56 persen menurut laporan konsultan pengawas,” kata Herlemus.
Dinas Kesehatan Sikka bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah turun langsung melihat kondisi pembangunan Puskesmas Tuanggeo. Saat ini Inspektorat sementara menghitung selisih volumenya.
Herlemus berharap, agar ada kebijakan dari bupati dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sikka untuk melanjutkan pembangunan puskesmas.
“Saat ini sementara berproses di TAPD dan akan dilanjutkan dengan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD,” ujarnya.
Bila menunggu di perubahan anggaran, kata dia, maka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak tuntas, sebab tender saja memakan waktu hampir tiga bulan. Sehingga diharapkan agar ada kebijakan pembangunan puskesmas di pergeseran anggaran.
“Kalau ada peluang di pergeseran anggaran bisa diakomodasi, kita punya waktu untuk melakukan lelang dan waktu pelaksanaan sampai dengan Desember,” kata Herlemus.
Ia berkata, bila pembangunan Puskesmas Tuanggeo tidak dilanjutkan, maka Pemkab Sikka harus membayar selisih volume lebih terpasang kepada kontraktor, yang diperkirakan mencapai 16 persen atau sekitar Rp1 miliar.
“Kalau kita bayar Rp1 miliar, lalu asas manfaatnya tidak ada, itu juga menjadi pertimbangan. Sehingga kita bayar selisihnya, kita lanjutkan sisa tender, maka ada asas manfaat. Puskesmas bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Palue,” ujar Herlemus.
Ia mengatakan, ada dua puskesmas di Kecamatan Palue, yakni Puskesmas Palue yang berlokasi di pantai dan Puskesmas Tuanggeo untuk melayani empat desa.
Prototipe dua puskesmas ini sebenarnya rawat jalan. Namun, kata dia, pemerintah merancang menjadi fasilitas rawat inap karena kendala geografis. Apalagi bila ada rujukan, masyarakat menggunakan kapal motor nelayan untuk sampai ke Rumah Sakit TC Hillers Maumere.
“Sehingga kita siapkan dua fasilitas kesehatan puskesmas ini menjadi fasilitas rawat inap. Kalau ada pasien emergency sekali dan berisiko tinggi bisa ditangan di dua puskesmas ini,” kata Herlemus.
Proyek pembangunan Puskesmas Tuanggeo bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp6.467.987.080 tahun anggaran 2025. Proyek tersebut putus kontrak karena tidak selesai hingga 31 Desember 2025.
