Maumere, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Sikka berencana menganggarkan perbaikan jalan Kewapante-Ohe atau akses jalan ke objek di wisata Watublapi persisnya di Dusun Botan, Desa Munerana, Hewokloang dalam APBD Perubahan akhir Juni mendatang.
Akses yang menghubungkan Kecamatan Hewokloang, Bola, Doreng, dan Mapitara itu beberapa waktu lalu hampir terputus akibat longsor. Manajemen Agen Travel PT Rijamo Flores Tour Maumere bersama warga secara swadaya telah memperbaiki pada 11-13 Juni 2026.
Warga beralasan inisiatif perbaikan muncul karena mereka menilai pemerintah lamban dan tutup mata terhadap masalah krusial masyarakat, terutama jalan tersebut menjadi akses utama beberapa destinasi wisata serta penghubung ekonomi warga di desa dengan kota Maumere.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Margaretha Movades Da Maga Bapa mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung melaksanakan perbaikan jalan karena mengikuti mekanisme anggaran seturut yang tertuang dalam APBD 2026 yang telah ditetapkan akhir tahun lalu.
“Kami tidak tutup mata terhadap persoalan itu. Dinas PU itu melaksanakan kegiatan yang ada di dalam APBD. APBD itu ditetapkan di akhir tahun kemarin. Pada saat penetapan APBD itu kebetulan ruas jalan itu belum masuk di dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2026,” kata Femi, sapaannya.
Femi menyebut ruas jalan yang telah perbaiki masyarakat tersebut sudah menjadi atensi pemerintah. Pihaknya telah menyurvei lapangan dan telah melaporkannya kepada Bupati Sikka serta menjadi prioritas dalam APBD Perubahan.
“Terus terang, ketika saya turun bersama teman-teman, kami sendiri juga sangat, bukan hanya prihatin, tapi kepingin bisa dikerjakan. Tetapi setelah melapor, Pak Bupati juga dan Pak Wakil mengarahkan ini menjadi prioritas kita untuk nanti usulkan di perubahan, baru kami bisa melaksanakan nanti,” kata Femi.
“Aturan membatasi kami untuk bergerak lebih luas,” sambung dia.
Pihaknya tidak memiliki dana cadangan untuk tanggap darurat. Terlebih lagi dengan kondisi keterbatasan fiskal daerah, pihaknya hanya bisa menganggarkan secara terbatas berkisar dua hingga tiga ruas jalan.
Selain itu, lanjut dia, penanganan ruas jalan yang rusak akibat bencana masuk dalam ranah kewenangan BPBD. Eksekusi dari BPBD juga dilakukan berdasarkan SK Status Tanggap Darurat yang berlaku 14 hari.
Jangka waktu tersebut juga tidak memungkinkan untuk memperbaiki jalan dengan kualitas seturut aturan teknis dinas, kata Femi.
Femi berterima kasih kepada warga yang telah berinisiatif memperbaiki ruas jalan tersebut. Tindakan warga merupakan hal baik, karena mampu menangani situasi darurat ketika pemerintah alami keterbatasan yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk bertindak cepat.
“Pemerintah tidak tutup mata, tidak lepas tangan. Pasti akan diselesaikan dengan kebutuhan konstruksi yang secara permanen dan jangka waktu umur konstruksinya itu panjang,” kata dia menandaskan.
