Kupang, Ekorantt.com – Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama akses sanitasi dan air bersih.
Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Maxi Dethan mengatakan, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan dasar yang layak sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui program pembangunan WC sehat bagi masyarakat. Pada 2026, Pemkot Kupang mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk membangun 150 unit WC sehat.
Program tersebut tersebar di tiga kelurahan, yakni Naikolan, Oebobo dan Alak, masing-masing 50 unit. Nilai bantuan sekitar Rp15,8 juta per unit yang mencakup bangunan WC, tangki septik kedap air dan sistem peresapan.
Maxi mengatakan, pemerintah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar dapat digunakan dan memenuhi standar sanitasi.
“Fokus utama kita adalah mencegah pencemaran lingkungan,” kata Maxi saat diwawancarai Ekora NTT di Kupang pada Rabu, 16 September 2026.
Menurut dia, pelayanan sanitasi tidak cukup hanya dengan menyediakan bangunan toilet. Sistem pengelolaan limbah juga harus memenuhi standar agar tinja tidak langsung meresap ke tanah dan mencemari lingkungan.
Karena itu, warga calon penerima bantuan diverifikasi kembali, termasuk kondisi dan luas lahan. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat warga yang masih menggunakan lahan milik orang lain atau lahan pemerintah.
Selain sanitasi, Pemkot Kupang juga menyiapkan pengadaan mesin pompa air senilai sekitar Rp400 juta melalui anggaran perubahan 2026.
Pompa tersebut direncanakan dipasang pada sumber air Hitam untuk mendukung kembali pelayanan air minum bagi masyarakat di wilayah Oesapa dan sekitarnya.
“Jaringannya sudah ada dari sumber air Hitam, pompanya dulu juga ada, hanya karena rusak sehingga akses air bersih sedikit terganggu,” ujar Maxi.
Menurut Maxi, pengadaan pompa tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan kembali infrastruktur yang telah tersedia sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat berjalan.
Sementara itu, intervensi sanitasi akan dilanjutkan melalui APBD Kota Kupang pada 2027. Pemkot telah membahas kebutuhan anggaran untuk melanjutkan pembangunan WC sehat setelah dukungan program serupa dari pemerintah pusat tidak tersedia.
Maxi mengatakan, penguatan layanan sanitasi dan air bersih menjadi bagian dari pelayanan pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat.
“Tidak hanya membangun, tetapi bagaimana fasilitas itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
