Kupang, Ekorantt.com – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah Temu Inklusi ke-7 yang dijadwalkan berlangsung pada pekan pertama Agustus 2027 di Desa Oeletsala, Kabupaten Kupang.
Kegiatan berskala nasional ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas sekaligus mendorong keterlibatan mereka secara setara dalam proses pembangunan.
Sebagai langkah awal persiapan, soft launching Temu Inklusi ke-7 telah dilaksanakan pada 10 November 2026 di Kantor Bupati Kupang.
Ketua Temu Inklusi ke-7 NTT, Ninik Heca mengatakan, NTT memiliki sejumlah modal penting untuk mendorong pembangunan inklusif, salah satunya keterbukaan pemerintah daerah terhadap partisipasi penyandang disabilitas.
Menurut Ninik, meskipun NTT merupakan provinsi kepulauan dengan tantangan geografis dan pembangunan, daerah ini memiliki modal sosial yang cukup kuat dalam mendorong keterlibatan kelompok difabel dalam pengambilan kebijakan.
Salah satu bentuknya terlihat dari keterlibatan perwakilan organisasi penyandang disabilitas dalam Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi NTT.
Ia menilai keterlibatan tersebut merupakan wujud nyata meaningful participation atau partisipasi bermakna. Penyandang disabilitas tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga diberikan ruang untuk ikut menentukan arah pembangunan.
Ninik juga mengapresiasi komunikasi yang terbangun antara organisasi penyandang disabilitas dan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Bahkan, dalam rangkaian persiapan Temu Inklusi, perwakilan organisasi difabel berkesempatan bertemu langsung dengan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena di rumah jabatannya.
Menurut Ninik, ruang dialog dengan pimpinan daerah merupakan kesempatan penting untuk menyampaikan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi penyandang disabilitas secara langsung kepada pengambil kebijakan.
Ia berharap keterbukaan tersebut terus diperkuat sehingga penyandang disabilitas benar-benar menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Meski demikian, penyelenggaraan Temu Inklusi ke-7 masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan fasilitas publik yang aksesibel hingga tingkat desa.
Ninik menegaskan, prinsip utama penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi semua orang, tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, maupun kondisi fisik, mental, dan intelektual.
Karena itu, penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dalam sebuah kegiatan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian panitia adalah ketersediaan fasilitas yang benar-benar dapat digunakan oleh penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda.
Ninik mencontohkan, toilet yang dikategorikan ramah disabilitas tidak cukup hanya menyediakan tempat duduk khusus. Ukuran ruangan juga harus memungkinkan pengguna kursi roda masuk, bergerak, berputar, hingga keluar dengan leluasa.
Menurutnya, prinsip serupa perlu diterapkan pada fasilitas publik lainnya. Aksesibilitas harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata pengguna, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
Pemilihan Desa Oeletsala sebagai lokasi kegiatan juga diharapkan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan praktik pembangunan inklusif di tingkat desa.
Desa tersebut dinilai mulai merintis penyediaan fasilitas yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas, antara lain melalui pembangunan jalur landai dan toilet yang mulai memperhatikan kebutuhan pengguna kursi roda.
Selain mengikuti agenda utama, sejumlah peserta nantinya direncanakan mengikuti program tinggal bersama masyarakat atau live-in di rumah-rumah warga.
Melalui konsep tersebut, masyarakat setempat diharapkan dapat berinteraksi langsung dengan peserta difabel sekaligus memahami kebutuhan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
Ninik berharap kegiatan ini juga dapat mengubah cara pandang masyarakat bahwa membangun lingkungan inklusif tidak selalu membutuhkan biaya besar. Modifikasi sederhana terhadap fasilitas yang telah tersedia serta pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi langkah awal menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi semua orang.
“Temu Inklusi ke-7 di NTT diharapkan tidak sekadar menjadi ajang pertemuan nasional, tetapi juga ruang berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas agar memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan,” harapnya.
