Ruteng, Ekorantt.com – Masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Desa (GRPD) Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, meminta Bupati Herybertus Nabit menjelaskan realisasi anggaran pembangunan sarana air bersih senilai Rp973 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025.
Permintaan itu disampaikan melalui surat bernomor 001/GRPD/PLD/XI/2026 yang diserahkan Ketua GRPD Desa Paralando, Sebastianus Jaya, melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai pada Selasa, 10 November 2026.
Sebastianus mengatakan, surat tersebut merupakan tindak lanjut atas persoalan penyediaan air bersih di Desa Paralando yang hingga kini belum tuntas. Pasalnya, meskipun sejumlah rumah telah menikmati akses air dari proyek sebelumnya, masih terdapat 22 rumah yang belum terlayani.
GRPD mempertanyakan pelaksanaan anggaran DAK sebesar Rp973 juta untuk proyek peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA), penambahan sumur dalam terlindungi, dan broncaptering di Desa Paralando.
Selain itu, GRPD meminta penjelasan mengenai kepastian realisasi anggaran perubahan sebesar Rp185 juta yang sebelumnya telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk pengembangan fasilitas air minum di desa tersebut.
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Melalui surat tersebut, GRPD meminta pemerintah daerah menjelaskan realisasi anggaran DAK Rp973 juta, status penyelesaian pekerjaan, alasan belum terlaksananya anggaran perubahan Rp185 juta, serta langkah konkret dan tenggat waktu penyelesaian persoalan air bersih.
GRPD memberikan waktu 3 x 24 jam kepada Bupati Manggarai untuk menyampaikan jawaban dan tanggapan resmi secara tertulis sejak surat diterima.
Jika tidak mendapat tanggapan hingga batas waktu tersebut, GRPD menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak ingin persoalan kebutuhan dasar masyarakat terus menjadi janji tanpa kepastian. Kami meminta penjelasan resmi dan langkah nyata dari pemerintah. Masyarakat Desa Paralando berhak mendapatkan pelayanan air bersih yang layak,” tegasnya.
Dua Anggaran, Air Bersih Belum Tuntas
Persoalan air bersih di Desa Paralando sebelumnya telah mendapat perhatian pemerintah daerah setelah warga berulang kali menggelar aksi protes akibat kesulitan mengakses air.
Pada 2025, pemerintah merealisasikan proyek peningkatan IPA, penambahan sumur dalam terlindungi, dan broncaptering senilai Rp973 juta yang bersumber dari DAK.
Namun, proyek belum menjangkau seluruh warga. Sebanyak 22 rumah masih belum mendapatkan akses air bersih.
Untuk menjawab persoalan itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan anggaran Rp185 juta melalui APBD Perubahan 2026 guna mengembangkan fasilitas air minum di desa tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Manggarai, Klementinus Malis, yang membidangi pembangunan, sebelumnya memastikan anggaran tersebut telah diakomodasi dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
“Anggaran pengembangan pembangunan air minum untuk masyarakat Paralando sudah final. Sekarang tinggal menunggu pelaksanaan di lapangan,” kata Klementinus kepada wartawan pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Klementinus yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Manggarai itu mengatakan, kepastian penganggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi warga yang sebelumnya disampaikan melalui aksi demonstrasi bersama aliansi mahasiswa.
Menurut dia, persoalan tersebut juga telah dibahas melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi C DPRD Manggarai.
“Pada prinsipnya, kami konsisten dengan janji dan kerja kami untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga pemerintah daerah harus memastikan pembangunan fasilitas tersebut benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pembangunan fasilitas ini menjadi prioritas dan tidak boleh terus ditunda,” tegasnya.
