Kupang, Ekorantt.com – Tim Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengunjungi Kota Kupang, Nusa Tengggara Timur pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Kunjungan ini merupakan bagian dari proses assesment atau penilaian terhadap kesiapan Indonesia untuk menjadi anggota organisasi kerja sama ekonomi internasional tersebut.
Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan perkembangan pembangunan daerah, khususnya sektor investasi dan pelayanan publik, serta melihat tata kelola pemerintahan di wilayah kepulauan seperti NTT.
Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Bappenas, Anang Budi Gunawan berkata, kunjungan tim OECD ke NTT merupakan bagian dari misi awal penelaahan terhadap peluang Indonesia bergabung dalam organisasi yang berkantor pusat di Paris, Prancis.
Menurut Anang, sebelum melakukan kunjungan ke daerah, tim OECD telah berdiskusi dengan sejumlah pihak di pemerintah pusat.
NTT dipilih karena memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang dapat memberikan gambaran mengenai tantangan pembangunan regional di Indonesia.
“Kita melihat ada karakteristik tersendiri kalau berbicara tentang pembangunan daerah di Indonesia, yakni bercirikan kepulauan. Dalam konteks itu, kita memilih NTT sebagai salah satu daerah yang dikunjungi,” ujarnya.
Anang menjelaskan, Kota Kupang dipilih untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pelayanan publik di kawasan perkotaan.
Penilaian ini juga menjadi kesempatan bagi tim OECD untuk membandingkan tantangan pelayanan dan pembangunan antara wilayah perkotaan dengan kabupaten.
Dalam kunjungan, tim melakukan peninjauan terhadap pelayanan publik serta berdiskusi dengan perangkat daerah terkait, termasuk mengenai pengelolaan investasi dan kualitas pelayanan pemerintah daerah.
Anang mengatakan, penilaian terhadap peluang keanggotaan Indonesia di OECD tidak hanya melihat satu aspek, tetapi mencakup berbagai sektor pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Karena itu, hasil kunjungan ke NTT, khususnya Kota Kupang, akan menjadi salah satu bahan dalam proses penilaian terhadap kesiapan Indonesia bergabung dengan organisasi tersebut.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian assessment keanggotaan Indonesia dalam OECD.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kota Kupang memaparkan perkembangan investasi daerah serta keterkaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi.
Wildrian menjelaskan, tim OECD juga memberikan perhatian terhadap jumlah jenis layanan yang tersedia dalam satu tempat pelayanan.
Menurutnya, pengintegrasian berbagai layanan justru bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses kebutuhan administrasi dan perizinan.
“Justru dengan tempat yang terbatas, apabila semakin banyak pelayanan yang tersedia dalam satu tempat, itu semakin baik bagi masyarakat. Mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pelayanan,” jelasnya.
Wildrian mengatakan, konsep pelayanan terpadu yang diterapkan Pemerintah Kota Kupang menjadi salah satu hal yang dipaparkan kepada tim penilai, terutama dalam kaitannya dengan kemudahan pelayanan dan percepatan investasi.
Ia berharap, proses keanggotaan Indonesia dalam OECD dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, termasuk membuka peluang investasi dan kerja sama bisnis internasional.
Dampak tersebut diharapkan tidak hanya dirasakan pemerintah pusat, tetapi juga menjangkau daerah, termasuk Kota Kupang, melalui terbukanya peluang investasi dan pengembangan kegiatan ekonomi.
“Harapan terbesar tentu keanggotaan Indonesia di OECD dapat terwujud. Secara makroekonomi, hal itu diharapkan berdampak terhadap investasi dan membuka peluang bisnis internasional, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata
Wildrian.
Delegasi penilai OEDC di antaranya; Alex Seemann, Economist/Policy Analyst, Regional Development and Multi-level Governance Division, Ana Moreno Monroy, Head of Unit Statistics and Territorial Analysis, Economic Analysis, Data and Statistics Division.
Yugo Kimura, Economist/Policy Analyst, Regional Development and Multi-level Governance Division, Thomas Kergonou Jimenez, Policy Analyst Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division.
Kemudian, Anang Budi Gunawan, Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Bappenas, Agung Widodo, Koordinator bidang Perkotaan, Staf Bappenas dan Staf dari KemenkoEkon. (Adv)
