Maumere Ekorantt.com – Fraksi Perindo menyoroti keterlambatan pencairan Dana Desa di Sikka yang dinilai sangat terlambat. Yang mana hingga menjelang akhir bulan November 2021, realisasi tahap 2 baru mencapai 57 persen atau baru 83 desa yang dana desanya cair. Sedangkan pencairan tahap ketiga masih nol persen.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Sikka, Bernadus Kardiman saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 di Lepo Kula Babong, Jumat (12/11/2021).
Fraksi Perindo menanyakan, mengapa hingga akhir tahun pencairan dana desa masih jauh dari target?
Fraksi Perindo, kata Kardiman, mendesak pemerintah segera mendampingi para kepala desa agar segera melakukan proses pencairan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Hal lain yang disoroti adalah penjelasan pemerintah atas penggunaan anggaran pada pos Belanja Tidak Terduga sebesar Rp13.279.211.155,16, khususnya pada pos Penanganan Bencana Alam. Di situ ditemukan item pembangunan plat duiker ruas jalan Bola-Hale di Desa Nenbura, Kecamatan Doreng. Tetapi sepanjang pengetahuan Fraksi Perindo, beber Kardiman, tidak ditemukan adanya pembangunan plat duiker dimaksud.
Padahal pada penjelasan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tertanggal 3 November 2021 ada pembangunan plat duiker. Fraksi Perindo berpendapat bahwa telah terjadi pembohongan publik.
Pemerintah pun didesak segera merealisasikan pembangunan plat duiker tersebut.
“Dan Perindo juga memohon kepada pihak Kejaksaan Negeri Sikka untuk telusuri penggunaan anggaran pembangunan plat duiker yang telah mencapai 100 persen sementara fisik bangunan di lapangan masih nol persen,” tandas Kardiman.
Selain itu, pekerjaan ruas jalan Wolodolo-Wololangga Desa Gera, Kecamatan Mego dinilai dikerjakan asal jadi. Pemerintah diminta mendesak kontraktor segera melakukan perbaikan. Karena kondisinya saat ini dalam keadaan rusak berat.
“Terhadap seluruh anggaran yang telah disepakati pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan untuk masing-masing OPD, Perindo berharap agar segera direalisasikan. Juga harus ada pengawasan yang efektif agar tidak tidak terjadi kebocoran,” pungkas Kardiman.
