Kupang, Ekorantt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat koordinasi penanganan pascaerupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang terjadi pada 17 Juni 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena secara daring pada Rabu, 18 Juni 2025.
Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Menteri Sosial RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wakil Gubernur NTT, pimpinan OPD Provinsi NTT, Balai Jalan NTT, PLN, serta bupati dari Kabupaten Flores Timur, Sikka, dan sejumlah kepala daerah lainnya di seluruh wilayah NTT.
Melalui forum tersebut, disepakati tujuh langkah strategis sebagai respons cepat terhadap dampak erupsi. Adapun tujuh keputusan utama yang dihasilkan, yaitu:
Pertama, Evakuasi dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Pemerintah Kabupaten Flores Timur diminta memastikan seluruh warga menjauh dari zona berbahaya dan menempati lokasi pengungsian dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi secara layak.
Kedua, Koordinasi Tim Penanganan: Pemprov NTT melalui Asisten III dan Pelaksana Tugas Kepala BPBD NTT akan memimpin tim terpadu, bekerja sama dengan kementerian/lembaga pusat, Pemkab Flores Timur dan Sikka, serta mitra pendukung lainnya.
Ketiga, Distribusi Bantuan Darurat: Kementerian Sosial bersama Pemda Flores Timur dan Sikka diminta mempercepat distribusi bantuan seperti masker, makanan siap saji, air bersih, serta perlengkapan dasar lainnya.
Keempat, Jaminan Layanan Publik: Instansi vertikal dan dinas terkait harus menjaga kelangsungan layanan dasar seperti kesehatan, akses jalan, pasokan air bersih, dan jaringan listrik.
Kelima, Pemantauan Kesehatan Warga: Petugas kesehatan diminta melakukan pemeriksaan rutin terhadap warga terdampak, baik yang berada di pengungsian maupun di wilayah terpapar abu vulkanik.
Keenam, Informasi dan Edukasi Publik: Pemerintah akan terus menyampaikan perkembangan terbaru dan memberikan edukasi mitigasi kepada masyarakat, termasuk melawan penyebaran hoaks dan informasi menyesatkan.
Ketujuh, Peningkatan Kesiapsiagaan: Seluruh unsur penanggulangan bencana termasuk TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat sipil diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Gubernur Melki menegaskan pentingnya membentukforum koordinasi tanggap darurat di setiap level pemerintahan, guna mempercepat komunikasi dan efektivitas penanganan.
“Kita semua berdoa kepada Tuhan agar seluruh warga, khususnya para pengungsi dan masyarakat terdampak, diberi kekuatan dan kemampuan melewati masa-masa sulit ini dengan baik,” ujarnya.
