Ruteng, Ekorantt.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai meminta Inspektorat setempat untuk membuka hasil audit proyek air minum di Paralando ke publik.
Proyek ini merupakan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering dengan anggaran Rp973.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2025.
Proyek air minum ini dikerjakan CV Wela Tedeng selama 150 hari, mulai 2 Juli hingga 28 November 2025. Sementara perencanaan dilakukan oleh CV Dongkar Dola Konsultan dan pengawasan oleh CV Buana Dirga Konsultan.
“GMNI Cabang Manggarai dengan tegas meminta kepada Inspektorat Kabupaten Manggarai agar proses audit dilakukan secara profesional, independen, dan transparan,” kata Sekretaris GMNI Cabang Manggarai, Wilhelmus Gonstriawan kepada Ekora NTT pada Jumat, 22 Mei 2026.
Menurutnya, hasil audit dibuka ke publik sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang terdampak langsung dalam persoalan ini.
Apabila transparan, masyarakat dapat mengetahui secara jelas kondisi proyek, penggunaan anggaran serta pihak-pihak yang bertanggung jawab jika ditemukan adanya dugaan kelalaian maupun penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami juga mendesak DPRD Kabupaten Manggarai, khususnya Komisi C dan DPRD dari Dapil IV, untuk segera turun langsung ke Desa Parlando,” ungkapnya.
Tuntutan ke DPRD untuk segera turun langsung ke lokasi, menurutnya, guna melihat langsung kondisi proyek itu.
Wilhelmus berpendapat, kehadiran DPRD di tengah masyarakat harus menjadi bukti keberpihakan terhadap rakyat.
Dengan begitu, polemik ini tidak hanya selesai dalam ruang rapat, melainkan ada solusi konkret, demi terpenuhinya hak masyarakat atas air bersih.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara.”
Sebab itu, setiap pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, kata dia.
“Tentunya juga berpihak pada kepentingan rakyat, bukan justru menghadirkan persoalan baru di tengah kehidupan masyarakat,” tuturnya.
Pada 8 Mei, DPRD Kabupaten Manggarai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai.
DPRD kemudian merekomendasikan beberapa poin, merekomendasi dan bersurat Inspektorat mengaudit proyek tersebut.
Selain itu, DPRD Dapil IV maupun anggota Komisi C akan turun ke Paralando setelah hasil audit Inspektorat.
“Sesuai dengan hasil RDP tanggal 8 Mei 2026, agenda kunjungan ke Desa Paralando akan dilaksanakan setelah selesainya audit Inspektorat,” kata Ketua Komisi C, Klemens ketika dihubungi.
Merujuk beberapa informasi, Inspektorat telah melakukan audit proyek itu pada Selasa, 19 Mei lalu.
Ekora NTT kemudian mendatangi kantor Inspektorat untuk mewawancarai Fransiska N. Ngarung kepala instansi tersebut ihwal perkembangan proses audit.
Setiba di kantor, Staf Inspektorat Yustina De Andriani Keong menghampiri jurnalis. Ia mengatakan yang bisa menyampaikan itu Bupati Manggarai, Herybertus G.L Nabit.
“Untuk menyampaikan hasil pemeriksaan, pengawasan, pokoknya terkait pengawasan aktif, yang bisa menyampaikan nanti Pak Bupati,” ungkapnya.
Yustina bilang, Kepala Inspektorat pun tidak bisa menyampaikan itu karena sesuai prosedur. “Jadi kalau mau tahu itu bisa langsung ke Pak Bupati.”
Terkait progresnya, ia mengatakan tidak bisa sampaikan karena bersifat internal.
Pada RDP awal Mei, anggota DPRD Flafianus Soe menilai, polemik ini muncul akibat dari perencanaan yang kurang mantap.
Ia menanyakan alasan 22 rumah yang luput dari proyek ini, justru instalasinya tetap dipasang.
Padahal dari hasil perencanaan ulang, rumah-rumah tersebut tidak bisa terlayani akibat elevasi sumber mata air.
“Mungkin kemelut tidak akan terjadi jika dari awal sudah diketahui bahwa akibat dari perencanaan ulang sumbernya, elevasinya akhirnya ada 22 orang harus mengalami kondisi ini,” tegas Soe.
