Kupang, Ekorantt.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga saat reses Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Marselinus Anggur Ngganggus, di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Jumat, 26 Juni 2026.
Dalam dialog tersebut, sesepuh Kelurahan Oetete, Opa Agus Manungga menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu dievaluasi. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji kembali program tersebut.
Bahkan, ia mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan untuk mendukung penyelenggaraan sekolah gratis.
Selain itu, Opa Agus juga menyoroti keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurutnya, koperasi seharusnya tumbuh dari kebutuhan, kesadaran, dan partisipasi para anggotanya, bukan dibentuk melalui pendekatan dari atas.
“Prinsip koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar perkoperasian,” ujarnya.
Berbagai keluhan lain juga disampaikan warga. Ibu Nur, mengungkapkan masih banyak keluarga kurang mampu di RT 4, RT 5, dan RT 6 yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia berharap pemerintah melakukan pendataan ulang agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Sementara itu, Albert Taibenu menyoroti masih terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ketua RT 04, Fat Nange, meminta perhatian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
Ia juga berharap adanya bantuan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta solusi atas kelangkaan minyak tanah.
“Warga di sini membutuhkan dukungan pemerintah, terutama bagi para pelaku UMKM agar usaha mereka dapat berkembang,” katanya.
Di sisi lain, Ketua RT 06 menyoroti persoalan infrastruktur yang hingga kini belum mendapat penanganan, yakni kondisi jalan rusak di depan SMP Negeri 1 serta belum tersedianya drainase di depan SAD Oetete.
Menurutnya, persoalan tersebut mengganggu aktivitas warga dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Marselinus Anggur Ngganggus menegaskan seluruh masukan masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi di DPRD NTT.
Menurutnya, reses merupakan momentum bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sehingga program pembangunan yang diperjuangkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Saya sudah mencatat seluruh keluhan bapak dan mama. Saya akan berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait agar setiap persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” tegas Marselinus.
