Mbay, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memohon dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) Tahun Anggaran 2026 untuk pemulihan pascabencana gempa Flores dan banjir bandang di tengah penerapan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Permohonan ini disampaikan Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, saat Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana Gempa Bumi Pulau Flores bersama Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
“Dampak bencana yang melanda telah melumpuhkan berbagai sendi krusial daerah kami,” kata Gonzalo.
Dalam kesempatan itu, Gonzalo menyampaikan kondisi terkini serta berbagai kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi yang melanda wilayah Nagekeo pada 15 Agustus 2026. Ia juga memaparkan sejumlah kebutuhan strategis yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan dan mendukung pembangunan Kabupaten Nagekeo ke depan.
Gonzalo menjelaskan bahwa Kabupaten Nagekeo merupakan daerah dengan peta risiko multi-bahaya. Wilayah tersebut menghadapi ancaman bencana, mulai dari banjir, gempa bumi, letusan gunung, hingga berbagai ancaman hidrometeorologi dan geologi lainnya.
Pada sektor pemerintahan dan peribadatan, sejumlah kantor pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, mengalami kerusakan. Kerusakan juga terjadi pada berbagai rumah ibadah, seperti masjid, mushola, gereja, dan kapela. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pemerintahan maupun kegiatan peribadatan harus berlangsung di luar gedung dalam waktu yang cukup lama.
Kerusakan juga terjadi pada sektor pelayanan publik dan kesehatan. Sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Pratama Raja, 9 puskesmas, serta 93 pustu atau polindes, terdampak bencana sehingga pelayanan kesehatan darurat harus dilakukan di luar gedung.
Di sektor infrastruktur dan pertanian, kerusakan meliputi fasilitas air bersih, pelabuhan laut, lahan pertanian, jalan, dan jembatan. Sebanyak 193,41 hektare lahan pertanian terdampak dan berpotensi mempengaruhi kehidupan 518 kepala keluarga. Selain itu, terdapat 22 ruas jalan dan 13 jembatan yang mengalami kerusakan.
Mengenai infrastruktur jalan, Gonzalo menyoroti tiga ruas jalan utama, yakni Sawu–Mulakoli, Raja–Maunori, dan Kajulaki–Malabai. Ketiga ruas tersebut memiliki fungsi penting karena selain menjadi akses transportasi masyarakat, juga berfungsi sebagai jalur evakuasi apabila terjadi bencana.
Ia memohon dukungan pembiayaan melalui APBN untuk sedikitnya lima ruas jalan yang telah diusulkan melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Sementara itu, empat ruas jalan lainnya diharapkan dapat ditangani pada tahun 2027.
Wakil Bupati Nagekeo juga mengusulkan dua hal strategis dan mendesak kepada pemerintah pusat. Pertama, pembangunan bandar udara di Kabupaten Nagekeo.
Menurutnya, ketika bencana melanda Pulau Flores, Kabupaten Nagekeo merupakan satu-satunya kabupaten di Pulau Flores yang belum memiliki bandar udara.
Secara geografis, Nagekeo berada di posisi strategis di tengah Pulau Flores. Wilayah ini berada di antara sejumlah kabupaten di bagian timur, yakni Ende, Sikka, Flores Timur, dan Lembata, serta kabupaten di bagian barat, yaitu Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat.
“Keberadaan bandara di Nagekeo sangat krusial dan strategis sebagai pusat logistik dan distribusi bantuan kemanusiaan cepat tanggap darurat untuk seluruh wilayah Pulau Flores,” ujar Gonzalo.
Kedua, ia menyampaikan permohonan kebijakan khusus terkait efisiensi anggaran. Beban penanganan keadaan darurat dan pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Nagekeo meminta pemerintah pusat memberikan relaksasi anggaran terhadap dana yang sebelumnya terdampak kebijakan efisiensi, baik bagi Kabupaten Nagekeo maupun kabupaten-kabupaten di Pulau Flores yang terdampak bencana.
Relaksasi tersebut diharapkan dapat memungkinkan anggaran dialokasikan secara optimal untuk mendukung percepatan penanganan dan pemulihan daerah pascabencana.
“Besar harapan kami agar pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga terkait dapat memberikan perhatian khusus, afirmasi, serta intervensi nyata bagi keselamatan dan masa depan masyarakat Kabupaten Nagekeo,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan dampak bencana serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah Pulau Flores.
Rapat ini dihadiri Pelaksana tugas Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar Dwi Wisnuwardhani, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha beserta sejumlah pejabat kementerian, pemerintah daerah, serta instansi teknis yang berkaitan langsung dengan penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Pulau Flores.
