DPRD Bahas Penyaluran KUR Bersama Pimpinan Bank dan Koperasi di Sikka

Maumere, Ekorantt.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pimpinan bank dan koperasi di wilayah Kabupaten Sikka di gedung Kula Babong pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Pelaksanaan RDP merespons aspirasi masyarakat terkait akses permodalan khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi berkata, pihaknya banyak menerima masukan dan keluhan dari konstituen terkait kesulitan mengakses dana KUR.

Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi lembaga perbankan dan koperasi yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan modal bagi UMKM.

Namun di sisi lain, banyak pelaku usaha kecil mengeluh karena belum bisa mengakses dana KUR. Mereka merasa bingung dan mempertanyakan alasan “mengapa pengajuan pinjaman mereka tidak dapat dilayani.”

“Mereka bertanya kepada kami, syaratnya apa? Lalu mengapa kami tidak bisa dilayani? Tentunya, pihak bank dan koperasi paling berkompeten untuk memberikan penjelasan mengenai hal itu,” ujar Stefanus.

Atas dasar itulah, DPRD Sikka mengundang para pimpinan bank dan koperasi untuk memaparkan secara transparan kriteria serta syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon nasabah maupun anggota.

Pertemuan ini juga menjadi wadah bagi para anggota dewan untuk menyalurkan berbagai kendala lapangan yang dihadapi konstituen mereka.

General Manajer (GM) Kopdit Obor Mas, Leonardus Frediyanto Moat Lering berkata, pihaknya sudah menyalurkan KUR kepada masyarakat  mencapai lebih dari Rp715 miliar.

KUR diberikan kepada anggota yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bersifat produktif dan sudah berjalan minimal lima bulan.

Syarat lainnya meliputi terdaftar sebagai anggota Kopdit Obor Mas, memiliki rekam jejak pinjaman yang baik, serta tidak sedang menerima kredit produktif dari lembaga keuangan atau perbankan lain.

“Banyak masyarakat kita yang pinjam tetapi bukan untuk pengembangan usaha tetapi untuk konsumtif. Banyak masyarakat kita yang punya KTP tetapi dipinjamkan oleh orang lain untuk pinjaman online atau leasing dan macet sehingga akses KUR tidak bisa diproses. Itu yang menjadi kendala,” ujar Frediyanto.

“Kami juga butuh orang pinjam, tetapi dengan catatan harus memenuhi semua persyaratan tersebut,” tambahnya.

Kopdit Obor Mas juga kembali dipercaya Pemerintah RI menyalurkan KUR pada tahun buku 2026 dengan total plafon mencapai Rp200 miliar.

Pimpinan BRI Cabang Maumere, Rizky Darmawan mengatakan, pihaknya menargetkan penyaluran KUR Rp200 miliar pada 2026.

Hingga sekarang realisasi penyaluran telah mencapai lebih dari Rp100 miliar yang menyasar 13 ribu nasabah. Penyaluran tersebut melalui tujuh kantor unit BRI, di mana masing-masing unit memiliki lima petugas penyalur KUR.

Rizki menjelaskan, proses penyaluran memegang teguh prinsip 5C yakni Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.

Ia menegaskan aturan ketat bahwa nasabah yang tercatat memiliki pinjaman Kupedes tidak diperbolehkan lagi mengajukan KUR.

Selain itu, syarat untuk mengakses KUR kecil, calon debitur bukan merupakan ASN, TNI atau Polri, kecuali mereka yang segera memasuki masa pensiun.

Rizki bilang, seluruh proses dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penyaluran KUR di BRI berhadapan dengan beberapa kendala sepgrti, kasus korupsi kredit fiktif yang melibatkan oknum internal bank, calon nasabah masih memiliki tunggakan aktif di lembaga keuangan lain, termasuk koperasi.

“Setiap bentuk penyelewengan dalam penyaluran dana ini, akan dikategorikan sebagai kerugian negara,” ujarnya.

Rizky berjanji, kasus serupa seperti ‘kredit fiktif’ yang melibatkan oknum internal BRI, tidak akan terulang lagi.

Program Relationship Manager BNI Cabang Maumere, Nofansius Dari mengatakan, total pagu penyaluran KUR BNI se-Indonesia pada tahun 2026 mencapai Rp12,93 triliun dengan realisasi sebesar Rp12,54 triliun atau 96,81 persen.

“Per 30 September 2026, sisa kuota KUR secara nasional berada diangka 3,19 persen atau sekitar Rp390 miliar. Khusus untuk segmen KUR Mikro yang memiliki pagu Rp450 miliar, realisasinya sudah mencapai Rp449.98 miliar. Sementara itu, untuk segmen KUR kecil dengan pagu Rp5,9 triliun, realisasinya telah mendekati target,” ujar Ofan yang biasa disapa.

“Dengan demikian, penyaluran program KUR di Cabang Maumere dinyatakan telah selesai. Untuk BNI Cabang Maumere, kami sepenuhnya mengikuti target dan pembagian kuota dari kantor pusat. Jadi, ketika ada pemberitahuan resmi dari pusat bahwa kuota sudah habis, kami langsung menghentikan proses penyaluran,” tambahnya.

Ofan menjelaskan, kuota KUR Mikro dan Kecil sudah selesai. BNI sangat cepat dalam proses penyaluran kredit program pemerintah, sehingga pada triwulan ketiga ini sudah melampaui target yang diberikan.

“Semoga tahun depan kami diberikan kuota KUR yang lebih banyak sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu UMKM di Kabupaten Sikka dalam meraih keberhasilan usaha,” ujarnya.

Ofan mengatakan, saat ini, BNI Wirausaha (BWU) yang merupakan kredit komersial BNI menjadi alternatif produk yang bisa membantu UMKM Sikka dalam mengembangkan usaha.

“Bunganya sangat kompetitif dan persyaratan muda, ” ungkapnya.

Ofan menambahkan, persyaratan dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran KUR kondisinya serupa dengan apa yang telah dipaparkan oleh pimpinan BRI dan Obor Mas.

Pimpinan Bank NTT Cabang Maumere, Emanuel Sina Rato Meka berkata, persyaratan dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran KUR hampir sama seperti yang dihadapi oleh Kopdit Obor Mas, BRI, dan BNI.

Ia mengatakan, Bank NTT telah menyalurkan KUR sejak tahun 2016 sampai 2019. Kemudian sempat dihentikan dan baru dimulai lagi pada Juli 2026.

“Pada 2016 hingga 2019 target yang diberikan sebesar Rp762 miliar dan sudah kami realisasikan sekitar Rp649,78 miliar atau mencapai total 85 persen penyerapan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2026 pihaknya diberikan kepercayaan untuk mengelola dana sebesar Rp350 miliar. Dana yang dialokasikan sejak Juli tersebut dibagi untuk 22 cabang di NTT, di mana Cabang Maumere mendapatkan alokasi kurang lebih Rp15, 217 miliar.

Stefanus berharap RDP memberikan solusi konkret dan formulasi baru demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor keuangan ke depannya.

“Kendala-kendala yang disampaikan oleh para anggota dewan sengaja kita angkat supaya mungkin ada solusi yang perlu kita pikirkan bersama ke depan demi pelayanan lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat kita,” pungkas Stefanus.