Jakarta, Ekorantt.com – Pemimpin Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara akan menandatangani Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada Asean Summit, 16-18 November 2026. Sebuah perjanjian perdagangan yang bersifat mengikat atau legally binding seluruh negara anggota tentang ekonomi digital.
Menurut Executive Director- Indonesia for Global Justice, Rahmad Maulana Sidik, perjanjian ini akan menentukan masa depan ASEAN dalam beberapa tahun ke depan.
“DEFA berbasis pada studi dari Boston Consulting Group (BCG), yang menyatakan DEFA akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan hingga mencapai nilai USD2 triliun pada tahun 2030,” kata Rahmad dalam keterangan yang diterima Ekora NTT pada Senin, 16 November 2026.
Akan tetapi, menurut dia, studi lengkap, metodologi, maupun asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi tersebut tidak pernah dibuka untuk publik. Sehingga tidak ada pihak di luar ruang negosiasi yang dapat memverifikasi keakuratan angka-angka tersebut.
Berdasarkan dokumen presentasi hasil studi BCG terkait DEFA, terdapat sembilan pilar utama yang diatur dalam DEFA.
Kesembilannya yakni: perdagangan digital, aliran data lintas batas (cross-border data
flows), e-commerce dan pembayaran lintas batas, sistem identitas digital, mobilitas dan kerja sama talenta, kerja sama mengenai emerging technology, kebijakan persaingan usaha, keamanan daring dan keamanan siber.
Senada, Program Manager- Data Policy and Governance Tifa Foundation, Debora Irene Christine berkata, inisiatif DEFA pertama kali disampaikan saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2023.
Sejak saat itu, negosiasi terus berlangsung dan selesai di Juni 2026, kata Debora.
Dalam keseluruhan proses tersebut, pemerintah maupun ASEAN tidak melibatkan masyarakat sipil dalam proses konsultasi, tidak ada naskah negosiasi yang dipublikasikan, serta tidak ada perdebatan parlemen atau dewan perwakilan rakyat di sebagian besar negara terkait.
Berdasarkan ringkasan dari studi BCG, ungkap Debora, DEFA berpotensi membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan air, energi, lahan, dan mineral kritis yang merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Kemudian, memperburuk beban kerja perawatan yang tidak berbayar terutama bagi perempuan. Lalu, meningkatkan risiko kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di ruang digital. Selanjutnya, memperluas praktik pengawasan terhadap warga negara dan pekerja.
Di sisi lain, pengaturan arus data lintas batas, larangan lokalisasi data, dan pembatasan kewajiban transfer teknologi berpotensi mempersempit ruang kebijakan negara dalam melindungi data, mengembangkan industri digital nasional, dan memastikan akuntabilitas korporasi.
Executive Director – International NGO Forum on Indonesian Development, Siti Khoirun Ni’mah menegaskan, tanpa tata kelola yang kuat, ekonomi digital justru berisiko memperdalam ketimpangan, menggerus penerimaan negara, dan memusatkan akumulasi keuntungan pada segelintir perusahaan teknologi global.
Menurut Siti, keberadaan DEFA menutup ruang diskusi kebijakan di tingkat nasional, sehingga berbagai aturannya terkait data, privasi, dan tata kelola AI akan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan hak asasi manusia di seluruh Asia Tenggara selama bertahun-tahun ke depan.
DEFA juga, kata dia, berisiko memperlebar ketimpangan manfaat antarnegara anggota jika kapasitas penegakan dan perlindungan konsumen tidak diperkuat, serta menekan UMKM Indonesia yang harus bersaing dengan pelaku usaha negara dari ASEAN lain yang jauh lebih unggul dalam teknologi, logistik, dan modal.
“Oleh karena itu, aturan-aturan ini memerlukan pengawasan terbuka dan keterlibatan bermakna dari masyarakat terdampak,” tegas Siti.
Peneliti Indonesia – Tech, Trade, Geopolitics Forum, Alla Yofira menyatakan, dari pertimbangan tersebut pihaknya mendorong beberapa poin berikut; pertama, menunda pemberlakuan DEFA setelah penandatanganan berlangsung.
Bagi sebagian besar perjanjian ASEAN, terdapat setidaknya 180 hari bagi negara-negara anggota untuk melakukan proses internal.
“Dalam konteks Indonesia misalnya, ratifikasi melalui Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan memberikan notifikasi kepada sekretariat Asean untuk DEFA benar-benar berlaku secara hukum,” terang Alla.
Kedua, mendorong DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan agar berhati-hati dalam meratifikasi DEFA dan membuat kajian komprehensif terlebih dahulu sebelum proses ratifikasi DEFA.
Ketiga, memastikan terjadinya konsultasi bermakna dengan masyarakat sipil dan masyarakat terdampak dalam proses ratifikasi serta penyusunan peraturan turunan untuk pelaksanaan DEFA.
Keempat, mempublikasikan teks resmi DEFA dan studi BCG secara utuh kepada publik agar metodologinya dapat diverifikasi oleh publik dan diuji oleh DPR secara independen.
Kelima, memastikan DEFA berpijak pada prinsip kedaulatan digital, hak asasi manusia, keadilan gender, dan keadilan ekologis kawasan.
Hal ini, menurut Alla, harus diwujudkan melalui perlindungan hak negara untuk mengatur penyimpanan dan pemanfaatan data, kebijakan industri digital nasional yang demokratis dan responsif gender, penguatan akuntabilitas korporasi melalui kerangka Human Rights Due Diligence (HRDD), mekanisme pengaduan dan pemulihan korban, serta sistem perpajakan digital yang adil.
“Kami juga menuntut perlindungan hak warga untuk menolak penggunaan data dan menghapus konten yang merugikan, penguatan teknologi terbuka (open source), serta regulasi yang memastikan penggunaan AI dan infrastruktur digital tidak mengorbankan sumber daya alam dan lingkungan,” tegasnya.
Masyarakat Sipil Tuntut Transparansi Perjanjian Ekonomi Digital Jelang KTT ASEAN
Menurut Executive Director- Indonesia for Global Justice, Rahmad Maulana Sidik, perjanjian ini akan menentukan masa depan ASEAN dalam beberapa tahun ke depan.













