Demo Proyek Air Bersih Paralando, Mahasiswa Desak Kontraktor dan Pejabat Terkait Diperiksa

Proyek ini merupakan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur dalam Terlindungi/Broncaptering dengan anggaran Rp973.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2025.

Ruteng, Ekorantt.com – Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai, Gerakan Peduli Desa Paralando, serta BEM Unika Santu Paulus Ruteng melaporkan proyek air minum di Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat ke Kejaksaan Negeri Manggarai pada Selasa, 17 November 2026.

Proyek ini merupakan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur dalam Terlindungi/Broncaptering dengan anggaran Rp973.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2025.

Perencanaan proyek dilakukan oleh CV Dongkar Dola Konsultan dan pengawasan oleh CV Buana Dirga Konsultan. Proyek yang dikerjakan CV Wela Tedeng ini berlangsung selama 150 hari, sejak 2 Juli hingga 28 November 2025.

Namun, proyek ini masih memicu polemik dan protes warga karena belum tuntas serta diduga bermasalah.

Mahasiswa bersama masyarakat kemudian melaporkan proyek itu sebagai bagian dari rangkaian aksi unjuk rasa mereka di Kantor DPRD Manggarai dan Kejaksaan Negeri Manggarai.

Laporan tersebut diserahkan langsung oleh masyarakat Paralando pukul 14.55 Wita dan diterima Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Deddi Diliyanto yang didampingi beberapa bawahannya.

Dalam pengaduannya, massa menyebut proyek pembangunan sarana air bersih di Desa Paralando dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air bersih.

Namun berdasarkan keluhan masyarakat, pelaksanaan proyek tersebut menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan dan pemeriksaan lebih lanjut.

“Menurut keluhan masyarakat, masih terdapat 22 kepala keluarga di Desa Paralando, khususnya wilayah yang terdampak persoalan distribusi, yang belum memperoleh akses air bersih sebagaimana diharapkan,” demikian bunyi surat pengaduan yang salinannya diperoleh Ekora NTT.

Karena itu, masyarakat menanyakan perubahan sumber air dari Wudak ke Wae Pogo serta kesesuaian kapasitas sumber air dengan kebutuhan dan jangkauan pelayanan masyarakat.

Laporan itu menulis, terdapat pertanyaan masyarakat mengenai kesesuaian pekerjaan fisik, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan hasil pembangunan dengan perencanaan serta dokumen kontrak proyek.

Dengan nilai anggaran Rp973.000.000, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, realisasi anggaran, serta manfaat yang dihasilkan.

Masyarakat mengaku memperoleh informasi anggaran Rp185.000.000 dalam APBD Perubahan tahun 2026 untuk penyelesaian persoalan distribusi air bersih.

“Kami meminta agar status penganggaran, pelaksanaan, dan realisasinya ditelusuri berdasarkan dokumen resmi.”

Sebelum menyampaikan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Manggarai, masyarakat bersama organisasi yang peduli terhadap persoalan tersebut telah menempuh sejumlah langkah; menyampaikan aspirasi dan permohonan penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Selain itu, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Manggarai terkait persoalan proyek air bersih. Kemudian mengikuti perkembangan pemeriksaan atau audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Manggarai.

Pada 10 November 2026, masyarakat Paralando kembali menyampaikan surat resmi kepada Bupati Manggarai untuk meminta penjelasan dan tindak lanjut.

“Meskipun berbagai langkah telah ditempuh, masyarakat masih membutuhkan kejelasan mengenai hasil pemeriksaan, pertanggungjawaban pelaksanaan proyek, dan penyelesaian persoalan pelayanan air bersih,” tulis mereka.

Karena itu, mereka mendesak Kejaksaan Negeri Manggarai untuk melakukan penelaahan dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan sarana air bersih Desa Paralando dengan nilai anggaran Rp973.000.000.

Lalu menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pembayaran, serta pertanggungjawaban proyek berdasarkan dokumen yang sah.

Memeriksa kesesuaian dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kontrak, hasil pekerjaan fisik, dan kondisi nyata di lapangan.

Menelusuri perubahan sumber air dari Wudak ke Wae Pogo, termasuk dasar teknis, proses pengambilan keputusan, dan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan.

Kejaksaan juga didesak untuk meminta keterangan dari pihak terkait, termasuk instansi teknis, pelaksana kegiatan, pengawas pekerjaan, dan pihak lain sesuai kewenangan.

Selanjutnya didesak menelaah status dan realisasi anggaran perubahan Rp185.000.000 yang disebut dialokasikan untuk penyelesaian persoalan distribusi air bersih.

Kemudian menelusuri hasil pemeriksaan atau audit Inspektorat Kabupaten Manggarai serta tindak lanjut rekomendasinya melalui mekanisme sesuai ketentuan hukum.

“Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, menindaklanjuti melalui proses hukum sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.”

Mereka berharap, persoalan ini tidak berhenti sebagai tumpukan surat pengaduan tanpa kejelasan tindak lanjut.

Anggaran negara mestu dipertanggungjawabkan. Pembangunan harus memberikan manfaat nyata. Hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih harus menjadi perhatian serius semua pihak.

“Kami meminta agar Kejaksaan Negeri Manggarai memberikan perhatian serius, objektif, profesional, dan transparan terhadap pengaduan ini,” tegas mereka.

Penjarakan Pihak yang Terlibat

Pedemo bermula mendatangi kantor DPRD Manggarai dengan membawa beberapa poster yang dipenuhi beragam tulisan.

“Tuang, masa wae ami,” demikian tulisan bahasa Manggarai yang tertulis di salah satu poster.  Artinya; bapa, kami sedang haus air.

Desakan lain yang dituliskan pedemo, “Kejaksaan jangan tutup mata. Telusuri dan periksa fakta air bersih Paralando.”

Dalam tuntutan mereka, pihak yang terlibat seperti kontraktor, konsultan pengawas, serta Dinas Pekerjaan Umum harus dipenjara karena sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proyek.

“Penjarakan pihak yang terlibat dalam proyek ini!” kata Florentianus N Mbey, salah satu orator.

Ia menuturkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan survei awal pada tahun 2024.

Hasilnya, mata air Wae Pogo dinilai tidak layak karena memiliki debit air yang kecil sehingga tekanan airnya tidak mampu menjangkau semua masyarakat Paralando. Sementara mata air Wae Wudak dinyatakan layak dan direncanakan sebagai sumber utama dengan jaringan pipa transmisi sepanjang 3 kilometer.

“Nah, perencananya itu di mata air Wae Wudak, bukan Wae Pogo. Dan PPK sendiri menyatakan di tahun 2024.”

Namun anehnya, kata dia, pelaksanaan di lapangan justru terjadi perubahan titik sumber air, bukan lagi Wae Wudak sebagai sumber tetapi menjadi Wae Pogo yang kini airnya sudah tidak mengalir.

“Pertanyaan kita, tiga kilometer ini siapa yang makan? Makanya apa, penjarakan semua pihak yang terlibat dalam proyek ini. Penjarakan!” tegasnya.

Bahkan, Mbey menduga ada hubungan dekat antara kontraktor, PPK dan beberapa pejabat petinggi lain sehingga hasil audit proyek ini belum diungkap.

Selain itu, katanya, data penerima manfaat proyek berjumlah 170 KK, tetapi masih ada 22 KK belum menikmati hasil dari proyek tersebut.

“Pertanyaannya kita, jatah 22 KK ini siapa yang ambil?” tanya dia.

“Mereka yang makan. Taruh di saku,” jawab massa aksi.

Setelah beberapa kali melakukan orasi secara bergantian, pedemo kemudian berupaya memasuki ruangan kantor DPRD. Namun gerbang menuju kantor dijaga ketat aparat kepolisian. Sebagiannya lagi ada Polisi Pamong Praja.

Aksi saling dorong pun terjadi antara massa aksi dan aparat kemanan. Beberapa waktu kemudian, Ketua DPRD Manggarai Paulus Peos keluar dari kantor menemui pedemo. Dialog pun berlangsung di depan jalan.

Paulus berkata, polemik di Desa Paralando bukan hal baru. Polemik ini sudah lama dan telah diupayakan penyelesainnya melalui Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama pemerintah dan masyarakat.

Ia juga mengklaim bahwa dirinya bersama Aven Mbejak, salah satu anggota DPRD dari Dapil IV pernah turun ke lokasi proyek pada 27 Mei 2026 untuk melihat persoalan secara langsung.

“Akhirnya, kami juga tahu bahwa ada sekitar 20 KK yang belum teratasi, artinya belum terlayani oleh air minum yang pada tahun itu dikerjakan,” kata Peos.

Sebagai mandat dari RDP yang berlangsung pada Mei lalu, DPRD bersama pemerintah pun kemudian bersepakat mengalokasikan kembali anggaran senilai Rp185 juta dan dikerjakan dalam sisa waktu tahun ini.

“Itu sudah dialokasikan sebesar Rp186 juta untuk menyelesaikan proyek yang ada, sehingga masyarakat bisa terlayani. Saya pikir dari sisi mekanisme, itu sudah kita lakukan, dan evaluasinya baru akan diselesaikan setelah tahun anggaran berakhir,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Wilhelmus Gonstriawan menganggap hal menarik karena DPRD turun langsung lokasi. Ia bertanya balik tentang kelayakan proyek tersebut.

“Layak tidak itu (Wae Pogo) dijadikan mata air untuk menjadi sumber air di Desa Paralando?” tanya Wilhelmus dari mobil komando.

Peos yang berdiri di pagar dan diapiti aparat lalu meresponsnya, mengklaim punya dokumentasi yang lengkap. “Saya memahami, urusan-urusan teknis adalah urusan-urusan memahami sebuah teknis, tapi memang pengerjaan air sudah dilaksanakan.”

Wilhelmus kemudian memotong pembicaraan Peos karena dianggap sudah melenceng dari pertanyaannya. Ia lagi-lagi menanyakan kelayakan sumber mata air Wae Pogo.

“Saya pikir layak,” jawab Peos.

Wilhelmus membantah pendapat politisi PDI Perjuangan itu karena tidak sesuai realita lapangan. Kondisi Wae Pogo saat ini sudah mengering.

“Saya pikir begini, semua proyek pekerjaan ada survei kelayakan. Saya turun untuk melihat proses pekerjaan. Soal layak tidak, itu urusan teknis,” tegas Peos.

Wilhelmus kemudian menantang Peos untuk menanyakan kelayakan captering yang sudah dibangun dalam proyek itu.

Peos menanggapinya bahwa hal tersebut merupakan urusan pihak teknis. “Itu urusan-urusan teknis nanti.”

Ia bahkan menganggap semua proses pengerjaan sudah layak.

Aristo Armin Hadir, Sekretaris Dinas PUPR yang ikut menemui massa aksi menyatakan, pihaknya sudah menganggarkan untuk menangani 22 KK yang belum menikmati air minum.

Sekarang, menurutnya, sedang dalam proses pemesanan barang seperti pipa serta aksesorisnya.

“Sehingga dalam waktu dekat terkait terkait apa yang sudah disepakati dalam RDP itu sudah ditindaklanjuti,” ujar Aristo.

Florentianus Mbey justru pesimistis dengan anggaran Rp185 juta yang dianggarakan pemerintah. Melihat kondisi proyek sekarang yang tengah bermasalah, justru terlihat gagal meski pagunya besar.

“Makanya sampai hari ini belum ada kontraktor yang berani. Belum ada PPK yang berani. Konsultan pengawas tidak berani. Karena dana yang terlalu kecil.”

Florentianus menilai keraguan pihak tersebut diduga karena nantinya mereka tidak mendapat keuntungan.

“Siapa yang berani dana yang kecil ini? Mereka tidak dapat untung. Pengusaha itu memikirkan laba. Tidak bodoh mereka,” katanya.

Karena itu, Florentianus sangat kecewa dengan sikap DPRD yang tidak total mengawasi proyek tersebut dan menyebut mereka sebagai ‘pengecut’.

Ia pun mendorong lembaga tersebut untuk membentuk Pantia Khusus (Pansus) agar mengawasi proyek.

“Kami tidak yakin yang Rp185 juta itu,” katanya.

Florentianus juga menanyakan hasil audit Inspektorat yang hingga sejauh ini belum terbongkar. Bahkan ia dan pedemo lainnya menghubungkan kasus tersebut dengan kebakaran kantor Inspektorat pada Kamis lalu.

“Mengapa kemudian hasil audit itu tidak berani keluar? Karena orang-orang sudah korupsi di dalamnya maka tidak berani,” tegasnya.

TERKINI
BACA JUGA