Borong, Ekorantt.com – Sebanyak 349 penyandang disabilitas usia sekolah di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, tercatat belum mengenyam pendidikan formal.
Data ini disampaikan Yayasan Ayo Indonesia, lembaga sosial berbasis di Ruteng yang aktif memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.
Direktur Yayasan Ayo Indonesia, Tarsisius Hurmali mengatakan, sebagian besar anak difabel tidak bersekolah karena dua faktor utama, yakni kurangnya dorongan dari orang tua dan penolakan dari pihak sekolah.
“Sekolah menolak anak itu untuk didaftarkan menjadi murid,” ujar Tarsisius saat membuka pelatihan pendidikan inklusif bagi guru SD dan SMP se-Kabupaten Manggarai Timur di Aula Kevikepan Borong, Selasa, 10 Juni 2025.
Menurutnya, beberapa sekolah berdalih belum memiliki kapasitas maupun tenaga pendidik yang siap menangani anak berkebutuhan khusus. Padahal, ia menegaskan, konstitusi telah menjamin hak pendidikan untuk seluruh warga negara tanpa pengecualian.
“UUD 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Termasuk memberikan hak pendidikan bagi semua, tanpa diskriminasi,” kata Tarsisius.
Yayasan Ayo Indonesia juga merinci data persebaran anak difabel yang tidak bersekolah, mencakup 12 kecamatan.
Di antaranya, Kecamatan Borong sebanyak 54 anak, Kota Komba 46 anak, Lambaleda Selatan 48 anak, dan Rana Mese 38 anak. Sementara Kecamatan Congkar mencatatkan 16 anak, Elar 19 anak, Elar Selatan 12 anak, serta Kota Komba Utara 28 anak.
Sisanya tersebar di Lambaleda 26 anak, Lambaleda Timur 29 anak, Lambaleda Utara 8 anak, dan Sambi Rampas 25 anak.
Tarsisius berharap pelatihan dua hari yang digelar pada 10–11 Juni 2025 ini menjadi awal dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif di Manggarai Timur.
“Setidaknya hari ini kita mulai memahami apa itu pendidikan inklusif dan cita-cita untuk mewujudkannya secara perlahan-lahan,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, Winsensius Tala mendorong para guru untuk menerapkan prinsip keadilan di ruang kelas dan memahami bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda.
“Kita mulai belajar memahami karakter siswa, termasuk bagaimana memperlakukan mereka secara adil,” ujarnya.
Winsensius juga mengingatkan pentingnya menghindari kekerasan di sekolah.
“Hati-hati membentak anak. Itu bisa mematikan kepercayaan diri mereka untuk berbicara di depan umum,” katanya.
Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Ayo Indonesia, Yayasan Sekolah Umat Katolik Manggarai Timur (YASUKMATIM), dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
Sebanyak 24 sekolah dasar dan menengah dari 12 kecamatan ikut ambil bagian dalam pelatihan tersebut.
Maumere, Ekorantt.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sikka mendesak pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra, Sufriyance Merison Botu—yang akrab disapa Son Botu—dalam Rapat Paripurna V Masa Sidang III DPRD Kabupaten Sikka, Selasa, 10 Juni 2025.
Rapat tersebut membahas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pidato Pengantar Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sikka 2024–2029.
Menurut Fraksi Gerindra, Pemda Sikka perlu menunjukkan kesiapan dalam mengimplementasikan kebijakan ini, termasuk dengan menjajaki skema pembiayaan bersama (cost sharing) dengan pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai penting terutama untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di sekolah-sekolah swasta yang jumlahnya cukup besar di wilayah Sikka.
“Fokus pada penguatan pendidikan dasar adalah langkah strategis yang sesuai dengan kewenangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” ujar Son Botu.
Ia menekankan, intervensi di sektor pendidikan dasar akan menjadi fondasi kuat dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sebelum dukungan lebih lanjut hadir dari tingkat provinsi maupun pusat untuk pendidikan menengah dan tinggi.
Selain pendidikan, Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah sektor penting lainnya.
Di bidang perumahan, mereka menekankan agar janji politik pembangunan rumah layak huni dapat direalisasikan melalui alokasi anggaran yang memadai serta penguatan kerja sama antar lembaga.
“Jangan sampai slogan ‘Maumere Baru’ hanya sekadar menjadi kata-kata indah tanpa wujud nyata di lapangan,” tegas Son Botu.
Di sektor kesehatan, Fraksi Gerindra mendorong evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit dan puskesmas. Tujuannya agar pelayanan publik tidak terus-menerus terganggu oleh masalah yang terjadi secara berulang.
Fraksi ini juga menilai bahwa Rancangan Awal RPJMD 2024–2029 belum sepenuhnya mencerminkan adanya program unggulan yang konkret dan terarah.
Padahal, sekitar 80 persen penduduk Kabupaten Sikka menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Menurut Fraksi Gerindra, sektor-sektor tersebut semestinya menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
“Penting untuk menyusun peta jalan (roadmap) yang dilengkapi strategi serta pendekatan yang tepat, agar petani dan nelayan bisa benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan. Ini juga mendukung program ketahanan pangan nasional,” kata Son Botu.
Terkait birokrasi, Fraksi Gerindra menekankan perlunya penerapan prinsip meritokrasi. Jabatan dalam birokrasi daerah, menurut mereka, seharusnya dipegang oleh individu yang kompeten dan memiliki kinerja yang terbukti, bukan berdasarkan kedekatan atau pertimbangan non-teknis lainnya.
Usulan pemekaran kecamatan dan desa pun menjadi salah satu perhatian utama, khususnya di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan luas wilayah yang besar seperti Kecamatan Nita, Talibura, Waigete, serta wilayah kepulauan.
Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah segera merespons dan memproses usulan pemekaran yang telah diajukan secara resmi oleh masyarakat desa.
Di bidang infrastruktur, fokus diarahkan pada penataan kota Maumere, sistem drainase, serta ketersediaan air bersih, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses air bersih.
Fraksi Gerindra juga mengingatkan bahwa seluruh program dalam RPJMD seharusnya lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata hasil duplikasi dari program yang dimiliki pemerintah provinsi atau pusat.
Mereka juga mempertanyakan bagaimana strategi pemerintah dalam menindaklanjuti janji-janji kampanye yang belum tercantum dalam dokumen RPJMD.
“Kami belum melihat adanya strategi maupun indikator yang jelas untuk mewujudkan berbagai program yang telah dijanjikan. Pemerintah perlu bersikap transparan dan realistis,” tutup Son Botu.
Maumere, Ekorantt.com – Memasuki 100 hari kerja pasangan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago (JPYK) dan Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sikka menyampaikan evaluasi yang cukup tajam.
Menurut Fraksi PKB, kolaborasi antara kedua pemimpin tersebut, serta hubungan mereka dengan berbagai elemen penting pemerintahan, dinilai belum terbangun dengan baik.
Penilaian ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKB, Yoseph Karmianto Eri—yang akrab disapa Manto—dalam Rapat Paripurna V Masa Sidang III Tahun 2025 DPRD Kabupaten Sikka yang digelar pada Selasa, 10 Juni 2025.
Rapat tersebut membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pidato Pengantar Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sikka 2025–2030.
“Kami menilai belum terlihat adanya kerja sama yang kolaboratif, baik antara Bupati dan Wakil Bupati maupun antara Bupati dengan ASN, Forkopimda, dan DPRD,” ujar Manto dengan tegas.
Fraksi PKB juga menyoroti hubungan yang kurang harmonis antara Ketua PKK dan Ketua Dharma Wanita, yang dianggap menciptakan ketegangan yang tidak perlu, terutama jika konflik terbuka terjadi di ruang publik atau media sosial.
Dalam pernyataan selanjutnya, Fraksi PKB menilai janji untuk membenahi manajemen RSUD TC Hillers Maumere belum menunjukkan hasil nyata.
Hal serupa juga terjadi pada penguatan layanan JKN dan penanganan dampak Covid-19, yang dinilai belum maksimal dalam menyentuh kepentingan para pemangku kepentingan di rumah sakit.
Sorotan lainnya datang dari janji pemerintah menaikkan insentif bagi guru honorer.
Fraksi PKB mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 146, yang mewajibkan daerah menyesuaikan belanja pegawai agar tidak melebihi 30 persen dari APBD paling lambat tahun 2027.
Saat ini, belanja pegawai Kabupaten Sikka disebut hampir mencapai 50 persen, yang secara signifikan mengurangi ruang fiskal daerah.
“Oleh sebab itu, kami mendorong agar strategi pembatasan belanja pegawai secara tegas dimuat dalam dokumen RPJMD 2025–2030,” tambah Manto.
Perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati pun tak luput dari perhatian. Fraksi PKB meminta adanya penjelasan konkret terkait hasil dari berbagai kunjungan tersebut, serta keterbukaan dalam penggunaan anggaran.
Meski mengkritisi, Fraksi PKB juga menyatakan akan mendorong peningkatan anggaran perjalanan dinas dengan harapan bisa membuka akses lebih luas terhadap program-program kementerian dan lembaga pusat.
Masalah pengelolaan sampah juga menjadi perhatian, khususnya di kawasan jalan lingkar luar Maumere yang masih dipenuhi tumpukan sampah.
Di sisi lain, rumah jabatan Bupati juga disorot karena dinilai belum menjadi ruang diskusi yang inklusif antara ASN dan DPRD.
Fraksi PKB menilai rumah jabatan masih terlalu eksklusif dan lebih banyak diisi oleh tim sukses yang tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.
Fraksi PKB pun tetap memberikan dukungan moral kepada pasangan JPYK-Simon.
Mereka berharap kepemimpinan keduanya mampu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok atau individu tertentu.
“Fraksi PKB akan tetap berdiri di posisi yang objektif, menyampaikan kritik konstruktif agar Bupati dan Wakil Bupati lebih memahami serta menguasai tata kelola pemerintahan menuju ‘Maumere Baru’ yang penuh kerendahan hati,” kata Manto.
Ia menambahkan bahwa pemimpin yang ideal adalah mereka yang memiliki tiga pilar penting: pengalaman (Experience), kerja nyata (Experiment), dan harapan baru (Expectation).
“Fraksi PKB melihat bahwa Pak JPYK dan Pak Simon berpotensi menjadi pemimpin Triple X, apabila mampu menggabungkan ketiganya sebagai bagian dari roh spiritualitas Maumere Baru,” pungkasnya.
Maumere, Ekorantt.com– Fraksi Partai Perindo di DPRD Kabupaten Sikka menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah janji politik yang pernah disampaikan oleh Bupati Juventus Prima Yoris Kago dan Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Perindo, Marthen Luther Adji, dalam rapat paripurna yang membahas Pidato Pengantar Bupati mengenai Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka 2025–2029. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Sikka, Jalan Eltari, Maumere, pada Selasa, 10 Juni 2025.
Beberapa janji politik yang menjadi perhatian Fraksi Perindo antara lain program penyediaan rumah layak huni, pembiayaan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, serta layanan kesehatan gratis di puskesmas atau rumah sakit hanya dengan menunjukkan KTP.
“Fraksi Perindo mempertanyakan apakah pemerintah telah melakukan pendataan yang akurat untuk menghasilkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini sangat penting agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak dan tidak terjadi tumpang tindih penerima,” tegas Marthen.
Ia menekankan pentingnya penyusunan RPJMD secara partisipatif, bukan hanya berdasarkan pendekatan teknokratik. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan program-program yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan riil warga.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Fraksi Perindo menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka. Pemerintah, menurut Marthen, hanya memaparkan data tahun 2024 sebesar 2,56 persen, tanpa menyertakan data tahun sebelumnya untuk perbandingan. Hal ini menyulitkan evaluasi terhadap tren pengangguran di Sikka.
Di sektor kesehatan, Fraksi Perindo menyoroti masih minimnya infrastruktur dan tenaga medis, termasuk kurangnya dokter spesialis mata dan gigi, serta keterbatasan peralatan medis pendukung.
Marthen juga mendorong peningkatan status sejumlah puskesmas—seperti di Waigete, Doreng, dan Magepanda—untuk naik kelas menjadi rumah sakit pratama atau rumah sakit rawat inap.
Ia meminta pemerintah segera mengevaluasi struktur organisasi RSUD TC. Hillers Maumere serta mendesak pengadaan alat Prindon baru guna meningkatkan kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Di sektor pendidikan, Marthen mempertanyakan janji pemerintah untuk membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN selama 12 bulan, yang hingga kini belum terealisasi.
Ia juga mendorong pemerintah menjalin komunikasi dengan pusat guna menaikkan tunjangan beras ASN dari Rp8.000 menjadi Rp15.000, sesuai harga pasar saat ini.
Tak hanya itu, Fraksi Perindo mendesak agar pemerintah memperhatikan nasib guru honorer di sekolah negeri maupun swasta, melalui peningkatan insentif daerah sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi mereka.
Marthen berharap agar pemerintah tidak sekadar menyampaikan janji-janji manis, tetapi benar-benar menunjukkan komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat Kabupaten Sikka.
Bajawa, Ekorantt.com – Dua program studi di Sekolah Tinggi Pertanian (Stiper) Flores Bajawa, Kabupaten Ngada, berhasil meraih predikat akreditasi “Baik” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Ketua Stiper Flores Bajawa, Nicolaus Noywuli mengatakan bahwa hasil akreditasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan BAN-PT Nomor 6725/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2025 untuk Program Studi Peternakan dan Nomor 6711/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2025 untuk Program Studi Agroteknologi.
“Akreditasi diumumkan pada Jumat, 6 Juni 2025 dan disambut dengan antusias oleh seluruh civitas akademika Stiper Flores Bajawa,” ujar Nicolaus kepada awak media di Bajawa, Selasa, 10 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi bukti bahwa kedua program studi telah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi nasional, sekaligus meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim akreditasi Prodi Peternakan dan Agroteknologi atas kerja keras dan dedikasi mereka,” ungkapnya.
Nicolaus juga berterima kasih kepada Yasukda Ngada, Pemerintah Kabupaten Ngada, DPRD Ngada, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung proses akreditasi.
Lebih lanjut, ia mengajak generasi muda di Ngada maupun Nusa Tenggara Timur untuk melanjutkan studi di Stiper Flores Bajawa.
Saat ini, kata dia Stiper Flores Bajawa, menyediakan berbagai program beasiswa seperti KIP Kuliah, Beasiswa Mutiara Ngada, dan KIP Daerah Ngada.
“Selain itu, mahasiswa Stiper juga memiliki peluang untuk mengikuti program magang ke luar negeri, seperti ke Arafah, Israel, dan Jepang,” pungkasnya.
Ruteng, Ekorantt.com – Keluarga korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, meminta agar proses hukum ditegakkan secara maksimal dan pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya.
“Kami hanya ingin dia dihukum seberat-beratnya, atau bila perlu hukuman mati,” ujar salah satu anggota keluarga korban dalam keterangan tertulis yang diterima media, Selasa, 10 Juni 2025.
Menurut pihak keluarga, tindakan pelaku sangat tidak manusiawi karena dilakukan oleh seorang aparat kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.
Terduga pelaku disebut melakukan kekerasan seksual terhadap anak berusia lima tahun, yang kini mengalami trauma berat.
“Dia merusak masa depan anak kami. Keluarga kami tidak bisa menerima hal ini,” tegasnya.
Senada, Pendamping hukum korban, Veronika Ata menuturkan, keluarga korban mengalami tekanan psikis yang luar biasa.
Ia mendesak negara hadir secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam pemulihan korban.
“Negara harus memastikan pemulihan menyeluruh dan perlindungan yang berkelanjutan bagi korban dan keluarganya,” ujar Veronika.
Anak dan Perempuan Masih Rentan
Koordinator Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak NTT (APPA NTT), Asti Laka Lena, menyatakan bahwa kasus ini menjadi bukti nyata betapa rentannya perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur terhadap kejahatan seksual, bahkan oleh mereka yang seharusnya melindungi.
“Negara tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum harus tegas, dengan penggunaan pasal-pasal pidana berat, termasuk pasal dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kejahatan Transnasional,” ujar Asti, yang juga menjabat Ketua PKK Provinsi NTT.
Penanganan kasus ini kini memasuki babak baru. Pada 3 Juni 2025, Fajar Widyadharma dipindahkan dari tahanan Bareskrim Polri ke Polda NTT.
Selanjutnya, pada 10 Juni 2025, ia resmi dilimpahkan dari Kejaksaan Tinggi NTT ke Kejaksaan Negeri Kupang untuk persiapan persidangan.
Pelimpahan ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan pada 21 Mei 2025. Namun, publik menilai proses hukum ini masih belum sepenuhnya transparan. Terlebih, hingga kini Fajar belum dijerat dengan UU TPPO, padahal perbuatannya dinilai sudah memenuhi unsur kejahatan perdagangan orang.
Gunakan Pasal Berlapis
APPA NTT menyatakan dukungan terhadap proses hukum yang berjalan, dan mendesak agar dakwaan terhadap Fajar disusun dengan pasal berlapis yang dapat memberatkan hukumannya.
Beberapa pasal yang diusulkan antara lain: Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO.
Selain itu, APPA NTT mendesak Kejati NTT untuk bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menghitung restitusi yang harus dibayarkan pelaku kepada korban.
Penyitaan aset milik Fajar juga diminta segera dilakukan sebagai jaminan pemenuhan hak korban.
“Kami mendorong agar proses pengadilan dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik, termasuk keterlibatan media dan organisasi masyarakat sipil. Ini penting agar tidak ada intervensi dan korban tetap terlindungi,” tegas Asti.
Asti juga meminta negara menyediakan layanan pemulihan psikososial dan hukum kepada para korban dan keluarga, serta memastikan mereka tidak mendapat intimidasi selama proses hukum berlangsung.
Larantuka, Ekorantt.com– Theresia Bunga Hurint, usia 62 tahun, asal Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur mempunyai keahlian menjahit. Kecintaan pada bidang ini sudah tertanam jauh sebelumnya saat ia masih duduk di bangku SD.
Keterampilan ini terus diasah dan dikembangkan secara terus menerus baik di rumah maupun melalui pelatihan atau kursus oleh para suster dari Paroki Riangkemie.
“Waktu itu saya masih kelas dua SD. Saya bukan peserta kursus karena waktu itu masih kecil. Saya lihat-lihat dan mengamati saja ketika suster beri pelatihan. Dari situ saya punya niat untuk bisa menjahit,” cerita Theresia, pada Minggu pagi.
Tidak seperti penjahit pada umumnya, ibu dua anak ini justru lebih fokus menjahit pakaian adat budaya Lamaholot. Ia ingin merawat keaslian motif tenunan melalui usaha busana komersial.
Ketertarikannya untuk menjahit pakaian adat ini juga tidak terlepas dari pengaruh mendiang ayahnya Agustinus Pati Hurint yang merupakan seorang Dewan Menteri Kerajaan Larantuka.
“Ada kain-kain sisa dari upacara acara adat dengan Suku Fernandez Ai Koli di Kerajaan Larantuka. Dari kain sisa itu, saya disuruh ayah untuk coba jahit jadi kain meja. Setelah saya coba ternyata bisa. Lalu, ada sisa kain lainnya saya jahit jadi pakaian seragam sekolah,” tutur Theresia.
“Jadi, seragam sekolah saya dulu itu saya jahit sendiri. Beberapa seragam sekolah teman-teman dan keluarga juga saya jahit buat mereka. Akhirnya, dari situ saya mulai terbiasa menjahit,” kenang Theresia.
Selanjutnya, untuk mengasah keterampilan menjahit, ia kemudian mengikuti kursus menjahit bersama para suster di paroki Hokeng, Kecamatan Wulanggitang.
Keterampilan menjahit mulai ia jadikan usaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi sejak tahun 1981.
Kala itu, ia dipercayakan untuk menjahit busana adat bermotif budaya Lamaholot untuk para pelayan dan penerima tamu saat misa tahbisan pastor di kampung.
“Waktu acara tahbisan pastor itu, saya diminta untuk jahit seragam pakaian adat budaya Lamaholot perempuan dan laki-laki, untuk para pelayan, dan penerima tamu. Waktu itu, saya diberi uang. Nah, dari situ saya mulai usaha kecil-kecilan dari menjahit ini untuk tingkatkan ekonomi rumah tangga,” cerita Theresia.
Dilirik Raja Larantuka
Salah satu kekhasan dari buah tangan Theresia adalah mempertahankan motif-motif asli tradisi budaya Lamaholot.
Motif-motif ini diambil dari tradisi ‘Kenirek’ atau tradisi mengukir pada ‘Korke’ atau rumah adat dan tradisi ‘Tato’ dalam budaya Lamaholot khususnya budaya masyarakat di Desa Bantala.
“Saat ini motif-motif pakaian adat yang dikenakan sudah banyak variasinya. Nah, kalau saya punya, masih pertahankan motif-motif yang asli yang diambil dari motif-motif yang ada di Korke atau rumah adat,” ungkap Theresia.
Suatu ketika, cerita keterampilan Theresia dalam upaya mempertahankan keaslian pakaian adat bermotif budaya Lamaholot ini didengar Raja Kerajaan Larantuka, Don Martinus DVG.
Raja Larantuka kemudian memesan sebanyak delapan buah baju budaya Lamaholot untuk diberikan kepada para Ketua Suku Kakang Pou Lema (suku-suku pelaksana ritus Agama Katolik dalam prosesi Semana Santa).
“Saya dapat permintaan delapan buah baju oleh Raja Larantuka. Satu buah baju diberikan untuk Raja Larantuka dan tujuh buah lainnya diberikan untuk Ketua Suku Kakang Pou Lema,” ujar dia.
Menurutnya, menjahit busana adat Lamaholot punya tingkat kerumitannya tersendiri karena terdapat banyak ragam motifnya.
Sebab, setiap motif mempunyai filosofi dan maknanya sendiri. Misalnya motif Oe Nulun (Ketupat dan gerigi) itu bermakna simbol kebesaran seorang raja atau Tuan Tanah.
Setiap suku-suku juga punya motifnya sendiri-sendiri. Motif dopi atau tameng dan pedang itu hanya pada suku-suku tertentu yang punya keahlian berperang.
“Jadi, tidak boleh salah dalam pembuatannya. Belum lagi, motif untuk perempuan dan laki-laki juga berbeda,” ujar Theresia.
Upaya Kaderisasi
Merintis usaha sebagai penjahit sejak era 1980-an di sebuah desa terpencil bukanlah perkara yang mudah.
Bermodalkan mesin jahit tua, warisan sang ayah, niat untuk terus menjahit tetap ditegakkan oleh Theresia. Sayangnya, seiring berjalannya waktu mesin jahit tua itu rusak karena termakan usia.
Usahanya sempat terhenti kurang lebih satu tahun lamanya. Akhirnya, untuk melanjutkan usahanya Ia terpaksa untuk meminjam uang melalui program anggur merah.
“Usaha sebagai penjahit di kampung, tentu pendapatannya tidak banyak. Pendapatan itu hanya bisa untuk bantu makan minum dan biaya anak-anak sekolah. Pendapatan tidak cukup untuk kembangkan usaha,” tutur Theresia.
“Akhirnya, saya pinjam uang lewat program anggur merah. Saya beli dua mesin jahit. Satunya digunakan untuk jahit, satunya untuk bordir”.
Berkat pinjaman itu, pernah sekali ia meraup keuntungan dari hasil jahit mencapai Rp9 juta dari suatu kegiatan pergelaran.
Para pemesan busana adat Lamaholot ini tidak hanya berasal dari Larantuka dan Lembata, namun juga warga diaspora Lamaholot yang ada di Jawa, kata dia.
Theresia menyebutkan satu faktor banyaknya pesanan busana karena ia masih mempertahankan motif asli budaya Lamaholot.
“Kalau kainnya disiapkan pemesan harga per bajunya Rp300 ribu. Kalau, kain saya yang siapkan maka per baju Rp500 ribu,” tutur Theresia.
Ia berharap agar usaha menjahit busana adat budaya Lamaholot ini dapat berkembang dan dapat diwariskan untuk generasi selanjutnya.
“Saya ingin punya bangunan usaha menjahit sendiri dan bisa beli mesin jahit tambah lagi. Sehingga, saya bisa latih anak-anak di sini untuk menjahit pakaian khususnya busana adat Lamaholot,” harap Theresia.
Baginya, usaha menjahit budaya adat Lamaholot bukan hanya sekadar usaha atau bisnis biasa, melainkan suatu ikhtiar yang dipegangnya untuk mewariskan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur Lamaholot melalui motif.
Sebab setiap motif mempunyai filosofi dan nilainya tersendiri, seperti nilai persatuan, nilai kelembutan sebagai perempuan Lamaholot, nilai ksatria sebagai laki-laki Lamaholot, nilai tanggungjawab, dan kerja keras.
“Ketika menjahit pakaian adat ini, saya jadi ingat kembali bagaimana wajah orang tua dan kakek saya dahulu. Mereka mewarisi saya dengan kerja keras, tanggung jawab, dan hal-hal prinsip dalam membangun kampung ini,” tutup Theresia.
Borong, Ekorantt.com— Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang semakin nyata dirasakan dampaknya hari ini.
Krisis iklim tak hanya menekan lingkungan secara global, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif dari generasi muda yang paling terdampak sekaligus paling berpengaruh dalam perubahan.
“Anak muda adalah kelompok yang akan hidup paling lama di masa depan, sehingga merekalah yang akan merasakan dampak jangka panjang dari krisis iklim,” kata Yovita Capsariani Pagu, local champion dari Koalisi Pangan BAIK, dalam kegiatan “Pengenalan Pangan Lokal Sorgum” di Aula Paroki Santu Gregorius Borong, Keuskupan Ruteng, Nusa Tenggara Timur, Senin, 9 Juni 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan orang muda Katolik yang tergabung dalam paroki setempat.
Dalam paparannya, Yovita menyoroti dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan sekarang, mulai dari peningkatan suhu global, bencana alam yang lebih intens, krisis air bersih, hingga penurunan hasil pertanian.
Namun di balik kerentanan itu, ia melihat potensi besar anak muda sebagai agen perubahan.
“Mereka lebih adaptif terhadap perubahan, lebih cepat memahami isu lingkungan, dan mampu mengadopsi gaya hidup berkelanjutan,” ujarnya.
Contoh konkret dari gaya hidup tersebut, lanjut Yovita, mencakup penggunaan transportasi umum, pengurangan penggunaan plastik, hingga memilih produk lokal seperti sorgum.
Ia menekankan peran penting media sosial sebagai alat kampanye lingkungan.
“Anak muda sangat akrab dengan platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, X, dan YouTube. Mereka bisa memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi ilmiah dan kampanye kesadaran lingkungan secara luas melalui konten kreatif seperti video edukatif, infografik, hingga podcast,” tambahnya.
Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Ruteng, RD. Marsel Zosimus Erot, yang turut menjadi pembicara, menggarisbawahi keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan cara pandang manusia terhadap alam.
“Krisis ekologi berdampak serius terhadap kelangsungan bumi dan kehidupan manusia. Ketidakteraturan alam seperti kekeringan, banjir, longsor, gelombang panas, dan krisis pangan adalah bukti nyatanya,” ujarnya.
Pastor Zosimus menilai akar dari krisis ekologis ini adalah cara pandang antroposentris yang melihat alam hanya sebagai objek eksploitasi demi kepentingan manusia.
“Gaya hidup konsumtif dan hedonis menjadi penyumbang utama, yang diperparah oleh sistem ekonomi kapitalis yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhitungkan kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Lian Labut, seorang petani hortikultura, membagikan pengalamannya dalam mengembangkan pertanian berkelanjutan di tengah keterbatasan ekonomi keluarga.
“Saya terdorong membuktikan diri bahwa pertanian bisa menjadi jalan keluar,” kata Lian.
Ia memulai langkahnya dengan mengelola lahan keluarga seluas 1.750 meter persegi menggunakan sistem pertanian organik. “Hasilnya mulai terlihat dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar,” ujarnya.
Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Ayo Indonesia bekerja sama dengan Yayasan KEHATI dan Komisi PSE Keuskupan Ruteng.
Bajawa, Ekorantt.com – Umat muslim di Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT berbagi 1.700 kantong daging kurban untuk anak Panti Asuhan Alma dan umat non muslim di sekitar Masjid Al-Ghuraba Baiturrahman Bajawa pada hari raya Idul Adha 1446 Hijriah, Sabtu, 7 Juni 2025.
Pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Al-Ghuraba Baiturrahman Bajawa, Iwan Niku, mengatakan Idul Adha merupakan momentum untuk berbagi dan peduli dengan sesama, baik yang beragama muslim maupun non muslim.
“Sejatinya Idul Adha adalah waktu refleksi bagaimana hubungan kita dengan sang pencipta, sesama insan, dan alam,” ujar Iwan.
Iwan mengatakan kepatuhan dan kecintaan manusia kepada Allah tidak saja sampaikan dalam bentuk ucapan, namun harus dibuktikan dengan tindakan nyata.
“Kurban adalah ibadah multidimensi, spiritual, sosial, dan ekologis. Ini menjadi pengabdian kepada Tuhan, jembatan solidaritas antarumat manusia dan wujud tanggung jawab ekologis sebagai penjaga bumi,” ujarnya.
Ia pun mengajak umatnya agar menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk bertindak secara adil, memiliki kepedulian dengan sesama, dan peduli pada lingkungan.
Ketua DKM Masjid Al-Ghuraba Baiturrahman Bajawa, H. Yadin menambahkan pada perayaan Idul Adha tahun ini, pihaknya memotong 20 ekor kambing dan 10 ekor sapi.
“Untuk sapi dari jumlah itu, delapan ekor sumbangan masyarakat, dua ekor merupakan sumbangan Presiden Prabowo dan Polres Ngada,” kata Yadin.
Menurutnya, semua hewan kurban yang dipotong sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada.
“Daging kurban ini akan dibagikan kepada 900 lebih kepala keluarga Muslim yang ada di Kota Bajawa,” jelasnya.
Ende, Ekorantt.com – Ketua Forum Kepedulian Kaum Dhuafa Indonesia Timur (Fokdit), Siti Saudah Mustafa, menyalurkan daging kurban dan santunan berupa uang tunai kepada umat Muslim di Kelurahan Rewarangga dan Kelurahan Mbongawani, Kabupaten Ende, Sabtu, 7 Juni 2025.
Bantuan dikhususkan bagi kaum dhuafa, masing-masing mendapatkan 100 paket daging kurban sebagai amal Hari Raya Idul Adha.
“Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban tetapi bagaimana kita bisa hadir untuk sesama, untuk menguatkan tali silaturahmi di tengah masyarakat,” ujar Siti.
Bantuan serupa juga disalurkan bagi umat Muslim di Kabupaten Alor. Siti berharap bantuan tersebut bermanfaat bagi kaum dhuafa.
“Ini sudah rutin saya lakukan sebagai bentuk ungkapan syukur saya kepada masyarakat Kabupaten Ende. Kalau Idul Fitri itu berupa paket sembako Idul Fitri,” tuturnya.
Siti menambahkan sedang membangun gedung PAUD di Kecamatan Maurole. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pendidikan masyarakat setempat.
“Sekarang kita lagi bangun gedung PAUD di Maurole, mohon doanya ya,” ujarnya.
Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere menyampaikan terima kasih kepada Siti Saudah Mustafa atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat kecil.
“Meskipun tinggal di luar Ende, Ibu Siti masih juga peduli kepada masyarakat yang ada di Ende. Ini satu sikap yang luar biasa,” terangnya.
Desima, warga Aembonga, berterima kasih atas bantuan daging kurban.
“Terima kasih banyak ibu Siti Saudah, ini sangat membantu kami. Kami doakan semoga ibu Siti Saudah diberkati oleh Yang Maha Kuasa,” pungkasnya.
