Maumere, Ekorantt.com – Fraksi Partai Perindo di DPRD Kabupaten Sikka menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah janji politik yang pernah disampaikan oleh Bupati Juventus Prima Yoris Kago dan Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Perindo, Marthen Luther Adji, dalam rapat paripurna yang membahas Pidato Pengantar Bupati mengenai Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka 2025–2029. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Sikka, Jalan Eltari, Maumere, pada Selasa, 10 Juni 2025.
Beberapa janji politik yang menjadi perhatian Fraksi Perindo antara lain program penyediaan rumah layak huni, pembiayaan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, serta layanan kesehatan gratis di puskesmas atau rumah sakit hanya dengan menunjukkan KTP.
“Fraksi Perindo mempertanyakan apakah pemerintah telah melakukan pendataan yang akurat untuk menghasilkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini sangat penting agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak dan tidak terjadi tumpang tindih penerima,” tegas Marthen.
Ia menekankan pentingnya penyusunan RPJMD secara partisipatif, bukan hanya berdasarkan pendekatan teknokratik. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan program-program yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan riil warga.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Fraksi Perindo menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka. Pemerintah, menurut Marthen, hanya memaparkan data tahun 2024 sebesar 2,56 persen, tanpa menyertakan data tahun sebelumnya untuk perbandingan. Hal ini menyulitkan evaluasi terhadap tren pengangguran di Sikka.
Di sektor kesehatan, Fraksi Perindo menyoroti masih minimnya infrastruktur dan tenaga medis, termasuk kurangnya dokter spesialis mata dan gigi, serta keterbatasan peralatan medis pendukung.
Marthen juga mendorong peningkatan status sejumlah puskesmas—seperti di Waigete, Doreng, dan Magepanda—untuk naik kelas menjadi rumah sakit pratama atau rumah sakit rawat inap.
Ia meminta pemerintah segera mengevaluasi struktur organisasi RSUD TC. Hillers Maumere serta mendesak pengadaan alat Prindon baru guna meningkatkan kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Di sektor pendidikan, Marthen mempertanyakan janji pemerintah untuk membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN selama 12 bulan, yang hingga kini belum terealisasi.
Ia juga mendorong pemerintah menjalin komunikasi dengan pusat guna menaikkan tunjangan beras ASN dari Rp8.000 menjadi Rp15.000, sesuai harga pasar saat ini.
Tak hanya itu, Fraksi Perindo mendesak agar pemerintah memperhatikan nasib guru honorer di sekolah negeri maupun swasta, melalui peningkatan insentif daerah sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi mereka.
Marthen berharap agar pemerintah tidak sekadar menyampaikan janji-janji manis, tetapi benar-benar menunjukkan komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat Kabupaten Sikka.
