Maumere, Ekorantt.com – Sudah sering kita mendengar kabar bahwa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang lazim disebut TKI asal NTT mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari para majikannya di luar negeri. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang mati sia-sia akibat disiksa atau tidak diperhatikan.
Usut punya usut ternyata banyak dari TKI ini tidak mengantongi dokumen lengkap alias ilegal. Lebih dari itu, kebanyakan dari mereka juga pergi bekerja di luar negeri tidak dibekali dengan keterampilan tertentu yang mendukung kerja mereka di sana.
Inilah yang memicu banyaknya TKI asal NTT diperlakukan semena-mena oeh para majikan. Tak jarang kita mendengar kabar bahwa TKI asal NTT dipulangkan sudah tidak bernyawa lagi.
Menanggapi hal ini. Pemerintah Propinsi NTT berinisiatif membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di beberapa tempat di NTT untuk mempersiapkan para calon TKI ini sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga mendirikan Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) guna mengurus kelengkapan administrasi para calon TKI ini.
Hingga saat ini pemerintah Propinsi telah membangun empat LTSA. Dua LTSA dibangun di pulau timor yakni di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang.
Sementara dua lainnya dibangun masing-masing 1 di Kabupaten Sumba Barat Daya dan 1 di Kabupaten Sikka.
Dengan dibangunnya LTSA ini, diharapkan menjadi angin segar bagi calon TKI asal NTT. Karena itu, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri dapat mengurus kelengkapan administrasi secara lengkap.
Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTT, Sisilia Sona mengungkapkan, LTSA dibangun untuk menjawab persoalan pekerja migran kita yang keluar negeri.
Dengan adanya LTSA ini, lanjutnya, tidak ada lagi ada pekerja asal NTT yang berangkat ke luar negeri dengan cara non prosedural.
“Di timor ada 2 LTSA untuk layani seluruh pulau Timor. Di Sumab Barat Daya kita bangun 1 LTSA yang kan melayani seluruh daratn Sumba. Sementara di Sikka akan melayani seluruh wilayah Flores dan Lembata. Kita harapkan ini bekerja maksimal” tegas Sisilia dalam sambutannya ketika menghadiri peresmian LTSA di Kabupaten Sikka, Kamis (14/3)
Sisilia menjelaskan, LTSA yang dibangun ini diisi oleh beberapa instansi terkait guna pengurusan dokumen calon TKI yakni Dispendukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, Imigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans, dan bagian Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Bupati Sikka, Fransikus Roberto Digo, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Sikka berterima kasih kepada pemerintah propinsi NTT dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sudah bersedia membangun LTSA di Maumere.
Karena itu, setelah peresmian LTSA ini, Pemkab Sikka akan melakukan komunikasi dengan para bupati se-daratan Flores untuk bekerja sama membangun LTSA ini sehingga bisa menjadi salah satu penghasil tenaga kerja profesional yang siap pakai di mana saja.
“Kalau bangun di sini, bukan berarti Sikka lebih maju dari Ende, atau Flores Timur. Namun kami akan membangun kebersamaan sehingga ke depan pasar tenaga kerja dunia itu ada di Flores Flores,” tegas Bupati Robby.
Moratorium TKI
Sementara itu, berkaitan dengan kebijakan moratorium TKI yang dikeluarkan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat beberapa waktu lalu, Sisilia menegaskan, moratorium tersebut bukan berarti kita tidak boleh mengirim TKI ke luar negeri.
Tetapi maksud dari moratorium tersebut adalah para pekerja asal NTT boleh dikirm ke luar negeri asalkan memiliki kompetensi yang mendukung kerja mereka di sana.
Karena itu, menurut Sisilia, sebelum diberangkatkan ke luar negeri, para calon pekerja ini wajib diberi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan tempat kerja mereka di sana.
Hingga saat ini pemerintah sudah mendirikan dua lembaga pelatihan atau balai latihan kerja di NTT dengan tujuan agar para calon TKI dapat menguasai keterampilan tertentu sebelum berangkat ke luar negeri.
“Pak Gubernur juga tegaskan kalau para pekerja asal NTT wajib mengikuti latihan di NTT jadi tidak bisa di luar NTT. Keberangkatan mereka juga harus dari NTT. Sebab kita punya pengalaman, kalau mereka direkrut oleh perusahaan dari luar NTT hampir pasti mereka tidak ikut pelatihan. Ini yang kita tidak mau,” tandas Sisilia.
