Jakarta, Ekorantt.com – Kemampuan beradaptasi masyarakat desa di tengah pandemi Covid-19 menjadi hal yang diperhatikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah. Dalam Webinar yang digelar Universitas Indonesia dengan tema Resiliensi Masyarakat Desa dalam Pandemi Covid-19 pada Senin (6/7/2020), Menteri Desa Abul Halim Iskandar mengatakan, ada tiga hal yang dilakukan terkait upaya resiliensi atau kemampuan adaptasi di era pandemi Covid-19.
Diantaranya, aspek ekonomi, diklasifikasi menjadi dua. Pertama, reborn terkait upaya percepatan pasca pandemi Covid-19 yaitu dengan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Langkah yang dilakukan oleh Kemendes PDTT adalah lakukan registrasi ulang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga saat ini, telah didata sebanyak 51 ribu Bumdes yang dikoordinir oleh Kemendes PDTT. Dari data itu, sekitar 38 ribu Bumdes lakukan aktivitas transaksi perdagangan.
“Namun, semua Bumdes itu selama pandemi Covid-19 itu mati suri maka itulah kita upayakan bangunkan kembali dengan berbagai ikhtiar,” kata Halim Iskandar.
Hingga saat ini, kata Halim Iskandar, sudah ada sekitar 17.571 Bumdes yang telah lakukan registrasi ulang. Setelah itu, Kemendes PDTT bakal lakukan pendampingan dengan merujuk pada tatanan hidup baru yang diakhiri dengan digitalisasi Bumdes.
“Selanjutnya, Kemendes juga lakukan registrasi desa wisata yang akhirnya dilakukan digitalisasi Desa Wisata. Hal ini penting dilakukan karena ada basis ekonomi di situ,” kata Halim Iskandar.
Kemendes PDTT, lanjut Halim Iskandar, juga lakukan pendampingan berbagai UMKM yang bersinergi dengan Bumdes agar bisa melakukan proses pemasaran online di seluruh daerah termasuk di desa-desa tertinggal.
Kedua, bantalan ekonomi berupa BLT Dana Desa yang telah tersalurkan di 74.835 desa dari 74.953 desa yang berarti tidak seluruh desa memang terdampak secara ekonomi. Ada 61 desa yang tidak salurkan BLT karena dilakukan pendataan dan dibawa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tidak ditemukan warga yang layak diberikan BLT Dana Desa
Total desa hari ini 71.943 desa atau setara 96 persen dari desa yang salurkan BLT. Yang paling menarik lagi, adalah bahwa penerima BLT Dana Desa sebesar 31 persen atau sebesar 2.306.832 dari 7.689409 KPM adalah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
Aspek lain yang diperhatikan adalah aspek sosial. Hal tersebut berkaitan hidup gotong royong di desa dengan segala konsekuensi dari pembangunan yang dilakukan
“Berbagai kritik, saran dan pertimbangan termasuk kekhawatiran terhadap menurunnya sikap dan prilaku Gotong royong di desa terus kita antisipasi agar nilai luhur yang luar biasa ini tidak terjadi penurunan yang tidak kita inginkan,” kata Halim Iskandar.
Ada juga aspek kesehatan dengan berbagai kegiatan termasuk upaya penanganan dan pencegahan meski pada level desa harus sesuai dengan skala kemampuan desa. Desa hanya diberikan ruang penanganan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang didefinisikan sederhana, siapapun mereka yang pulang dari rantau atau pulang dari daerah merah maka dimasukkan kategori ODP.
Sumber: Humas Kemendes PDTT