Ruteng, Ekorantt.com – Rencana Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Manggarai, Zeth Sony Libing untuk meminjam sekitar Rp100 M hingga Rp150 M uang dari pihak ketiga demi mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten itu, mendapat dukungan Fraksi Golkar.
Ketua Fraksi Golkar Manggarai, Yoakim Jehati menyebut, upaya Libing tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi infrastruktur jalan di kabupaten itu yang selama ini kurang diperhatikan. Kemauan tersebut, kata dia, mesti direspons karena “sangat jarang pemimpin yang memiliki niat yang tulus.”
“Kami berterimakasih kepada Pak Pjs Bupati Manggarai karena turut merasakan dan mengenal kondisi Manggarai yang memang infrastrukturnya masih butuh perbaikan,” katanya kepada Ekora NTT, Sabtu (17/10/2020).
“Pjs Bupati Manggarai telah mengajarkan kami yang di Manggarai bahwa untuk bangun daerah ini tidak hanya bergantung pada DAU dan DAK,” tambahnya.
Menurut Jehati, infrastruktur jalan sangat berdampak pada percepatan perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah harus bisa memenuhinya.
Ia mengatakan, “Penjabat Bubati ini belum berapa lama, dan belum mengelilingi Manggarai. Namun, ia mengenal sejauh mana pencapaian pemerintahan Deno-Madur selama lima tahun terakhir ini.”
“Hemat kami, pikiran pak Pjs ini harus direspons apalagi di tengah keterbatasan anggaran yang hanya mengandalakan DAU dan DAK yang trennya menurun dari tahun ke tahun. Pada masa ini, kita membutuhkan pemimpin yang berani mengambil resiko demi kesejahteraan warganya,” tuturnya.
Kepada Ekora NTT pada Selasa, 13 Oktober 2020, Libing mengatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
“Untuk mempercepat pembangunan (jalan), tidak bisa hanya harap APBD, sehingga saya berpikir untuk pinjam uang dari pihak ketiga,” ungkapnya
Hal itu, lanjutnya, didukung oleh peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah.
Ia mengatakan, pihaknya akan meminjam uang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI – salah satu BUMN yang berada di bawah naungan Kementrian Keuangan.
Pinjaman itu, kata dia, akan dibayar setiap tahun, selama sepuluh tahun, menggunakan dana APBD.
“Beberapa Kabupaten di Provinsi NTT juga sudah terapkan itu, seperti Kabupaten Lembata, Sikka, dan Belu, bahkah termasuk Pemprov NTT,” sebutnya.
“Itu nanti kita bayar setiap tahun, selama 10 tahun dengan bunga nol persen. Kita bisa pinjam untuk pertanian, perikanan, peternakan, infrastruktur dan bidang lainnya. Tapi menurut saya untuk sekarang lebih bagus kita fokus bangun infrastruktur jalan,” tambahnya.
Meski demikian, kata dia, rencana tersebut tentu harus mendapat persetujuan DPRD dan masyarakat.
“Kalau DPRD dan masyarakat setuju, maka kita mulai tahun 2021,” katanya.
Adeputra Moses
Selmt pagi, Ade Putra.
Kalau benar frasa ini ” Pjs Bupati telah mengajarkan kepada kami di Manggarai bahwa untuk membangun Manggarai tidak hanya berharap pada DAU dan DAK…” diucapkan oleh Krg Yoakim Jehati…saya benar – benar kecewa dan menyesal memiliki anggota legislatif seperti ini. Krg Yoakim bukan baru belajar…beliau sudah lama menjadi politisi bahkan sekarang dipercayakan sebagai Ketua Partai Golkar Manggarai. Saya menjadi ragu.. apakah mereka ini sadar tentang peran dan fungsi Parpol, tusi legislatif, UU Pemerintahan Daerah, dst. Ataukah mendadak LUPA untuk kepentingan momentum Pilkada? Petra !