Borong, Ekorantt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyumbang beras rusak untuk membantu para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Manggarai Timur.
Kondisi beras bantuan yang rusak itu diketahui saat anggota DPRD NTT Yohanes Rumat mengunjungi Kantor Camat Rana Mese dan Kantor Camat Borong pada Senin (30/11/2020).
Dalam kunjungan itu, selain mengecek progres penyaluran bantuan, sekretaris Komisi V DPRD NTT itu juga memeriksa kualitas dan berat bersih atau netto beras dalam sak yang akan diberikan kepada para korban PHK – di dua kecamatan itu – yang masih menumpuk di masing-masing kantor kecamatan.
Pantauan Ekora NTT, saat anggota DPRD NTT itu mengecek kondisi beras dalam beberapa sak – yang dijadikan sample -, ditemukan bahwa kondisi beras sudah patah-patah, menguning dan berbau apek.
Selain itu, setelah ditimbang, netto beras itu juga hanya berkisar pada 28 Kg hingga 29 Kg per sak. Padahal di sak beras itu tercantum tulisan “Netto: 30 Kg”.
Penyaluran beras bantuan JPS untuk korban PHK di dua kecamatan itu dilakukan oleh PT. Setia Janji yang merupakan perpanjangan tangan Perusahan Daerah (PD) Flobamor Kupang sebagai penyalur utama yang dipercayakan Pemprov NTT.
Beras yang hendak disalurkan kepada korban PHK di dua kecamatan tersebut diduga merupakan beras bermutu rendah yang dibeli penyalur dari Bulog Manggarai dengan harga murah.
Menurut Rumat, berdasarkan informasi yang ia peroleh dari sumber terpercaya, beras bermutu rendah itu kemudian diolah lagi di sejumlah tempat penggilingan padi di Kecamatan Rana Mese, agar kelihatan sedikit lebih bersih, sebelum kemudian dibagikan ke penerima.
Informasi itu terbukti benar ketika Rumat bersama sejumlah awak media mendatangi salah satu tempat penggilingan padi di Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese pada Senin siang.
Di tempat penggilingan padi itu terlihat sebuah mobil truk sedang parkir tepat di sisi timur rumah penggilingan. Di atas mobil itu tampak beberapa sak beras bertuliskan “Bulog” yang belum sempat diturunkan. Di kaca mobil bagian depan terlihat tulisan “SETIA JANJI”.
Lalu, di ruang depan rumah pemilik mesin penggilingan padi itu terlihat puluhan sak beras berukuran 50 Kg yang sudah tersusun rapih.
Saat diwawancara, pemilik mesin penggilingan yang namanya tidak mau disebutkan itu mengatakan bahwa beras-beras tersebut milik PT. Setia Janji.
“Kami ini dibayar untuk menggiling kembali beras-beras ini agar bersih. Kami tidak tahu beras ini akan dibawa kemana,” ujar pemilik mesin penggilingan padi tersebut.
Menurutnya, pekerjaan menggiling kembali beras itu sudah ia lakukan selama sebulan terakhir.
“Saya lupa jumlahnya sudah berapa ton beras yang sudah kami giling, pak,” ujarnya.
Data yang diperoleh Ekora NTT, untuk Kecamatan Rana Mese, total beras yang disumbangkan oleh Pemprov NTT sebanyak 24,3 ton. Beras itu akan dibagikan kepada 405 korban PHK, di mana masing-masing penerima akan mendapat 60 Kg (dua sak) untuk jatah dua bulan.
Yohanes Rumat mengatakan bantuan JPS untuk korban PHK itu diberikan selama empat bulan. Setiap bulan, penerima akan diberikan bantuan sebesar 500 ribu rupiah. Dari jumlah itu, 350 ribu rupiah akan diberikan berupa beras kepada penerima, dengan asumsi harga beras, 10 ribu rupiah per kilo gram. Sedangkan sisanya 150 ribu rupiah akan ditransfer ke nomor rekening masing-masing penerima.
“Dari 350 ribu rupiah itu, mestinya per bulan itu penerima dapat 35 kilogram beras. Tetapi faktanya hanya 30 kilogram. Ya, sudahlah, 50 ribu rupiah itu untuk biaya transportasi,” katanya.
“Sekarang, diduga mereka mau dapat untung banyak lagi dengan cara beli beras bermutu rendah untuk sumbang korban PHK di Manggarai Timur. Ini sangat disayangkan. Jangan manfaatkan situsasi pandemi ini untuk dapat untung banyak, lalu korbankan rakyat,” tambahnya.
Menurutnya, dalam rapat pembahasan anggaran terkait bantuan JPS untuk korban PHK bersama Pemprov NTT, pihaknya telah mewanti-wanti agar bantuan itu tidak berupa barang, tetapi semuanya berupa uang.
“Ketika Pemprov NTT tidak dengar kita, begini sudah jadinya. Beras yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi manusia mereka kasih untuk manusia. Ini beras cocoknya untuk kasih ayam atau babi,” ujarnya kesal.
Sementara itu, Divisi Pengawasan Kebijakan Publik Ormas Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA-JP) Kabupaten Manggarai Timur, Marsianus Makmur mengatakan, bahwa fakta lapangan bantuan JPS untuk korban PHK di Manggarai Timur itu diduga sudah masuk dalam kategori tindak pindana korupsi.
“Penegak hukum bisa periksa para pihak yang telibat dalam penyaluran bantuan ini. Sudah dua alat bukti itu. Pertama beras rusak. Kedua, mereka diduga beli beras murah, lalu diolah lagi di penggilingan. Ini kan modus korupsi,” katanya.
Camat Rana Mese, Maria Angelina Teme meminta kepada Rumat agar menyampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi NTT, supaya ke depannya, apabila masih ada bantuan serupa, tidak boleh lagi melakukan pendropingan di pusat kecamatan.
“Kami di kecamatan tidak punya gudang. Selama beberapa hari ini saya punya staf mondar-mandir di kantor ini karena tidak ada tempat duduk. Ruangan mereka sudah terisi beras,” katanya.
“Ini kan bantuan tahap dua. Tahap pertama itu hari mereka langsung drop di masing-masing desa dari penerima manfaat. Kenapa di tahap kedua ini drop di kecamatan? Apalagi tanpa pemberitahuan sebelumnya,” katanya.
Selain itu, camat Angelina juga meminta agar ke depannya, data penerima manfaat yang dikirim ke kecamatan tidak boleh lagi amburadul.
“Kami juga selama beberapa hari ini sibuk untuk sortir data penerima yang ada di kecamatan kami. Data dari provinsi itu kan gelondongan saja,” ujarnya.
Rumat berjanji untuk membahas temuannya itu saat paripurna di DPRD NTT nanti.
“Kita akan evaluasi kinerja Pemrov NTT melalui Dinas Sosial saat paripurna, supaya ke depannya tidak seperti ini lagi,” pungkasnya. (AR)