Ende, Ekorantt.com – Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapillu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTT Chen Abubekar menegaskan polemik yang terjadi dalam pengisian jabatan Wakil Bupati Ende adalah bagian dari ketidakseriusan Partai Golkar dalam membangun komunikasi politik.
Pernyataan Ketua Bapilu PDIP NTT ini disampaikan setelah menanggapi polemik pengusungan Wakil Bupati Ende melalui sambungan telephone pada Rabu,(03/03/2021).
Chen menyebutkan tiga hal pertimbangan dalam urusan pengisian Wakil Bupati Ende yakni pertama adalah mengenai regulasi. Bahwa yang jelas undang-undang memberi ruang kepada partai pengusung. Yang kedua, mengenai tata krama dan kebiasaan secara etika politik, ketiga partai politik membaca perkembangan dan dinamika serta aspirasi yang terjadi di masyarakat.
Tiga hal tersebut, kata Chen, akan tereduksi ketika Golkar membangun komunikasi. Secara berjenjang, ia mengatakan selama ini diketahui komunikasi tidak dilakukan Partai Golkar.
“Saya berani katakan ini, saya croscek tidak ada itu. Itukan proses di Partai PDIP. Jusrtu yang melakukan itu kader Partai Nasdem yang melakukan komunikasi politik. Kesan saya Golkar tidak serius,”tutur Chen.
Sikap PDIP, terang Chen, justru sejak awal yang mendukung paket MJ pada pilkada kali lalu. Bagi PDIP NTT, telah memberikan kepercayaan kepada DPC PDIP Kabupaten Ende untuk bersikap.
Setiap partai dalam koalisi wajib membangun komunikasi politik. Dirinya mempertanyakan kenapa sikap Golkar yang tidak membangun komunikasi. Sikap PDIP secara berjenjang menghargai proses yang terjadi ditingkat DPC PDIP Ende.
“Golkar tidak serius. Etika tidak cukup kalau tidak ada komunikasi. Jika tidak pernah membangun komunikasi itulah yang tidak beretika. Jadi tata krama itu harus dijaga dengan komunikasi. Kalau Golkar itu serius, yah mengajukan satu nama,”kata dia.
Chen menilai, proses yang telah dilakukan oleh partai koalisi harus dihargai. Jangan kepentingan koalisi disandra oleh kepentingan partai tertentu. PDIP juga ditawarkan untuk mengisi jabatan Wakil Bupati. Namun karena menjaga etika, PDIP Ende memberi ruang kepada partai lain.
“Jadi jangan bicara etika. Etika harus ada etika juga. Kalau argumennya etika apakah Golkar sudah membangun etika dengan komunikasi,”tanya Mantan Anggota DPRD Provonsi NTT tersebut.
Terpisah, Pengamat Politik Regional NTT Dr. Ahmad Atang yang dimintai tanggapannya kepada Ekora NTT mengatakan, aspek distribusi kekuasaan kelompok koalisi kepada partai Golkar sudah hadir melalui almarhum Marsel Petu yang terpilih sebagai Bupati.
Sehingga ketika ada kekosongan posisi Wakil Bupati, maka sejatinya dapat diusung calon dari partai lain dalam koalisi.
“Porsi kepentingan Partai Golkar sudah ada melalui almarhum Bupati Marsel. Sehingga untuk wakil sekarang bisa juga diberikan kepada partai lain. Golkar tidak harus ngotot. Jadi posisi wakil sebaiknya secara etis diberikan kepada partai lain. Etika proses politik ini harus ada win-win solution,”ungkap Ahmad Atang.
