Ende, Ekorantt.com – Sebulan sudah persoalan kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Ende bergulir.
Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan panik sehingga mengatur jalur distribusi dengan memberlakukan kantor lurah sebagai tempat jual beli minyak tanah.
Hal tersebut justru menimbulkan persoalan baru, selain antrian panjang warga dan mengganggu jalannya pelayanan pemerintahan di kelurahan, puluhan pangkalan resmi yang terdaftar di Disperindag juga kehilangan pendapatan.
Data yang dihimpun Ekora NTT, di Kabupaten Ende terdapat 983 pangkalan minyak tanah milik warga yang dilayani 4 agen utama yakni, PT Triguna Karya Mandiri, CV Surya Pratama, CV Bintang, dan CV Anggrek Sentosa.
Untuk agen penyalur minyak tanah subsidi PT Triguna Karya Mandiri mengusai sebanyak 217 pangkalan minyak tanah subsidi dengan kuota 1578 KL (Realisasi 1060 KL. Sisa Kuota 518 KL).
PT Nirmala, menguasai 161 pangkalan dengan kuota 1090 KL (Realisasi 755 KL. Sisa Kuota 335 KL).
CV Surya Pratama menguasai 248 pangkalan dengan kuota 1903 KL (Realisasi 1285 KL. Sisa Kuota 618 KL); sedangkan, CV Anggrek Sentosa menguasai sebanyak 357 pangkalan dengan kuota 2081 KL (Realisasi 1415 KL. Sisa kuota 666 KL).
Jika diakumulasikan, empat agen penyalur minyak tanah bersubsidi sebanyak 6652 KL (Realisasi 4515. Sisa Kuota 2137 KL).
“Selama ini kami buka usaha pake surat izin lengkap, minyak yang datang hanya tiga minggu sekali, ada yang satu drum atau dua drum, bagaimana mau lancar. Ini malah kami seakan dituduh jadi biang kerok,” ungkap Alisah saat ditemui wartawan di kediamannya, Kamis (15/09/2022).
Sementara itu, Rony salah satu warga kelurahan Paupire ketika dimintai tanggapan terkait kelangkaan minyak di Kota Ende, meminta bupati Ende Djafar Achmad mengevaluasi pihak Disperindag.
“Bupati harus evaluasi pihak Disperindag. Kalau kadisnya gagal ya copot saja,” ujar Rony.
Dia mempertanyakan, pasokan minyak tanah dari Pertamina tidak ada kendala namun mengapa warga selalu kesulitan.
“Jual di kantor lurah itu bukan solusi. Kita mestinya malu. Barang dagangan dijual di kantor pemerintah. Ini bukan urus KTP atau administrasi,” ujarnya.