Kupang, Ekorantt.com – Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Ruth Laiskodat mengatakan upaya Pemprov NTT dalam percepatan penurunan angka stunting perlahan mulai menunjukkan tren positif.
Hal ini terlihat dari presentase stunting NTT turun signifikan lima tahun berturut-turut selama 2018-2022. Masalah stunting turun rata-rata tiap tahun sebesar 4,4 persen.
“Diawali dengan presentase stunting tahun 2018 sebesar 35,4 persen atau 81.434 balita tercatat mengalami stunting terus mengalami penurunan tiap tahun sampai dengan posisi terakhir menjadi 17,7 persen pada tahun 2022 atau 77.338 balita stunting,” ujar Ruth di Kupang, Senin (6/3/2023).
Ruth menjelaskan, upaya menekan stunting di NTT ini difokuskan pada kegiatan operasi timbang.
Operasi timbang ini bertujuan agar seluruh sasaran di NTT dapat tercover untuk ditimbang berat dan diukur panjang dan tinggi badannya sebagai deteksi dini pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.
Untuk mendukung program operasi timbang ini, lanjutnya, terdapat lima strategi yang dilakukan pemerintah NTT antara lain adalah;
Pertama, Gubernur NTT mengeluarkan Surat Edaran Nomor BU.440/63/Dinas Kesehatan/I/2022 kepada para bupati walikota se Provinsi NTT tentang Pelaksanaan Operasi Timbang.
Kedua, membentuk Tim Operasi Timbang di tingkat kabupaten dengan melibatkan OPD terkait juga di tingkat puskesmas dengan jumlah tim untuk tiap puskesmas sebanyak 3 tim yang mana satu tim terdiri dari tiga orang yaitu tenaga gizi, bidan dan perawat atau tenaga kesehatan lainnya.
Ketiga, peningkatan kapasitas dan keterampilan petugas dalam penggunaan alat antropometri yang terstandart, dilakukan penguatan melalui zoom meeting, sebanyak dua kali dalam sehari selama tiga hari berturut-turut.
Hal itu dilakukan agar semua tenaga gizi, bidan serta tenaga kesehatan lainnya di 436 puskesmas mendapatkan informasi cara penggunaan alat ukur yang terstandar terkait penginputan data serta pelaksanaan sweeping jika ada sasaran yang tidak datang saat operasi timbang.
Selain secara online, pelatihan penggunaan alat secara offline tetap dilakukan dengan memanfaatkan waktu ketika melakukan bimbingan ke kabupaten atau kota dan puskesmas atau pada saat diminta menjadi fasilitator dalam kegiatan sampai Desember 2022.
Keempat, ketika pelaksanaan operasi timbang pada Februari maupun Agustus di kabupaten atau kota, petugas provinsi akan turun melakukan pendampingan, ikut serta terlibat langsung di beberapa posyandu mengamati cara petugas kesehatan melakukan penimbangan dan pengukuran balita dan alat yang digunakan, juga melakukan croscek pengukuran untuk melihat ketelitian.
Kelima, penggunaan alat ukur yang terstandar dan petugas yang melakukan penimbangan dan pengukuran di posyandu adalah tenaga kesehatan yang telah dilatih dan terampil menggunakan alat tersebut.
Saat ini jumlah alat ukur terstandart yang ada di NTT adalah sebanyak 4.427 set dari 436 puskesmas yang tersebar di 22 kabupaten atau kota dan di tahun 2023 ini akan ditambahkan lagi sebanyak 5.496 set. Sehingga, total menjadi 9.923 set alat terstandar yang nantinya satu posyandu bisa memiliki satu set alat terstandar.
Ruth mengakui bahwa Badan Pusat Statistik telah merekomendasikan kegiatan pengumpulan data status gizi melalui operasi timbang di Februari dan Agustus sebagai kegiatan statistik dari BPS setelah melakukan pengisian yang dipersyaratkan melalui Aplikasi e-Romantik (elektronik-Rekomendasi Kegiatan Statistik).
“Setelah melalui proses pengawasan dan penilaian dari BPS NTT maka pada tanggal 20 Januari 2023 melalui surat nomor B-015/53563/OT.130/01/2023 menetapkan bahwa Data Hasil Operasi Timbang di Provinsi NTT yang telah diolah menggunakan aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dinyatakan layak,” ucap Ruth.
Berdasarkan surat tersebut, tambah Ruth, Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Dinas Kominfo Provinsi NTT yang ditunjuk sebagai Wali Data Pemerintah NTT melakukan publikasi data stunting tahun 2022 pada tanggal 28 Februari 2023 yang termuat dalam website Dinas Kominfo Provinsi NTT.
“Kerja kolaboratif di NTT oleh semua pihak mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan forkopimda, nakes, kader dan semua elemen masyarakat yang terlibat sangat menunjang percepatan penurunan stunting. Target 2023 nasional 14 persen dan target RPJMD NTT 10-12 persen,” tandas Ruth.
