Maumere, Ekorantt.com – Herlinda Nona (41) mengaku kaget tiba-tiba dari grup WhatsApp Rukun Tangga namanya tercantum sebagai salah seorang penerima bantuan sosial (bansos) beras dan uang pada pertengahan Desember 2023.
Sehari-hari, Herlinda berdomisili di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
“Kami hanya dapat waktu Covid-19 itu beras 60 kilogram dan uang 300 ribu. Tapi sebelum adanya Covid sampai tahun 2022 itu tidak sama sekali dapat bantuan. Eh kaget-kaget nama saya muncul dapat bansos pada Desember 2023,” kata Herlinda.
Selain kaget, suami dari Silvester Anton Leo Ri’u (44) itu juga merasa senang keluarganya dapat bantuan.
“Suami hanya tukang ojek, buruh kasar dan kerja serabutan tiba-tiba dapat bantuan. Tentu kami maulah,” ujarnya tersenyum.
Herlinda mengaku makin kaget campur senang juga karena selama periode Desember itu pencairan bansos yang diterimanya bukan satu kali tapi malah tiga kali.
“Bingung juga biasanya nama yang terima bantuan kan nama kepala keluarga, nama suami, tapi katanya ini dari pusat, dari Presiden Jokowi. Apalagi terimanya juga dalam jangka waktu yang tidak pake lama,” lanjut Herlinda.
Herlinda menjelaskan tiap kali terima bantuan beras dari kantor kelurahan biasanya beberapa hari kemudian diikuti dengan menerima uang bantuan langsung tunai (BLT) Sembako di kantor Pos Maumere. Pencairan pertama dan kedua sebesar Rp600.000. Pencairan ketiga Rp400.000 dan keempat Rp200.000. Total dana BLT Sembako Rp1.800.000.
Sedangkan beras yang diterimanya sampai saat ini sudah 40 kilogram. Perinciannya yaitu tahap pertama 30 kilogram dan tahap kedua 10 kilogram. Tapi nasib berbeda dialami warga Kabupaten Sikka lain.
Meski sama-sama tercatat sebagai keluarga pra sejahtera, bantuan yang didapat Herlinda tidak terjadi pada Memi Gomez (31), ibu rumah tangga, warga Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur dan Maria Dolorosa (39) warga Desa Nele Barat, Kecamatan Nele.
Saat wawancara bersama di kota Maumere pada 20 Februari 2024, keduanya mengaku ingin sekali mendapatkan bantuan hanya sayang belum terwujud.
Memi mengakui selama 12 tahun usia pernikahan bersama sang suami Simon Solo (32) keluarganya tak pernah sekali pun tersentuh bansos.
“Saya kecewa mulai dari Presiden Jokowi sampai dengan tingkat RT pak. Masa tiap kali ada bantuan kami tanyakan, jawaban pihak RT nama dari pusat tidak ada,” ujar Memi dengan raut wajah ketus.
Hal yang sama diakui Maria Dolorosa. Pekerjaan suaminya adalah buruh kasar yang berpindah dari satu proyek ke proyek lainnya. Kadang kala juga menunggu panggilan warga desa yang membutuhkan jasa tukang mulai dari tukang batu sampai dengan tukang kayu.
“Orang pikir kami uang banyak karena suami tukang, pada hal kami ada susah setengah mati,” kata Dolorosa.
Memi dan Dolorosa mengakui satu hal yang senantiasa sangat menyakitkan dalam hidup berkeluarga adalah menyaksikan antrean warga di sekitar rumah berdiri berjejer menunggu jatah menerima beras bantuan di kantor desa atau pun kelurahan.
“Kami ini sampai saat ini saja tidak punya rumah tinggal dikontrakan dengan biaya 5 juta setahun. Rumah sederhana saja, masih kumpul-kumpul supaya bisa beli tanah buat bangun rumah itu juga tidak tahu sampai kapan,” ujar Memi lagi.
Bansos Pangan Beras di Maumere, Kabupaten Sikka
Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, bansos pangan beras kembali masuk ke Maumere, Kabupaten Sikka.
Data yang dihimpun Ekora NTT tercatat 44.773 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Sikka yang menerima beras bantuan pangan pemerintah. Bantuan ini tersebar di 21 kecamatan dan 188 desa/kelurahan.
Masing-masing KK menerima 10 kilogram beras selama enam bulan. Terhitung dari Januari sampai dengan Juni 2024.
Dengan begitu maka setiap bulannya akan tersalur 447.730 kilogram beras bantuan atau sebanyak 2.686.380 kilogram dalam enam bulan penyaluran beras bantuan pangan kepada 44.773 keluarga penerima manfaat.
Kepada awak media pada acara peluncuran pangan beras pada 2 Februari 2024 lalu Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Sikka, Ambrosius Peter mengemukakan KK penerima bantuan pangan adalah keluarga miskin dan/atau keluarga rawan pangan dan gizi.
Menurut Ambrosius, pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP) merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat.
Ambrosius menyinggung Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Perpres ini mengatur penyaluran CPP dapat dilakukan demi menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat.
Penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.
Ia juga menyebutkan bahwa bantuan ini telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2023. Jenis CPP meliputi beras, daging ayam ras dan telur ayam ras.
“Kita di Sikka baru dapat beras saja,” ujar Ambrosius.
Pilihan saat Pilpres
Meski memiliki nasib berbeda soal bansos, Herlinda, Memi dan Maria Dolorosa adalah pendukung Prabowo pada saat pemilihan presiden 14 Februari 2024.
Herlinda menyebutkan pilihannya pada Prabowo karena yakin bahwa bantuan akan datang lagi.
“Saya senang karena ada musik gemoy dan ada Gibran, anaknya Pak Jokowi jadi kami pilih Prabowo-Gibran,” kata Herlinda.
Herlinda yakin bahwa Prabowo pasti akan meneruskan program Presiden Jokowi.
Sementara Memi dan Dolorosa mengaku memilih Prabowo karena berharap akan dapat bansos dan ada makan siang gratis.
“Saya belum tahu makan siang gratis itu modelnya bagaimana tapi kami orang kecil ini mau saja, kalau dapat makan siang gratis itu bagus to pak,” ujar Memi.
Herlinda, Memi dan Dolorosa pun berharap pilihan pada Prabowo-Gibran tidak sampai mengecewakan harapan mereka untuk adanya perhatian lebih pada bansos, beasiswa pendidikan untuk anak-anak mereka nantinya.
“Kalau bisa bantuan yang nantinya diturunkan lagi itu jangan pake pilih-pilih lagi lah. Kami ini juga miskin. Ada yang mampu sekali tapi dapat terus sementara kami ini begini saja,” ujar Dolorosa menimpali.
Sementara itu politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parera yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI mengemukakan strategi bagi-bagi bansos menjelang hari H pemilihan umum kepada warga secara tidak langsung diikuti dengan arahan dan intimidasi oleh perangkat desa dan aparat bertujuan agar memilih pasangan Prabowo-Gibran.
Andreas megaku telah melakukan pengecekan saat turun ke lapangan pada awal Februari sampai tanggal 10 Februari 2024.
Menurutnya, pada perjumpaan bersama warga masyarakat mulai dari Flores bagian timur sampai dengan Flores bagian barat ada pengakuan warga bahwa kalau mereka tidak memilih pasangan Prabowo-Gibran berati tidak ada lagi bansos, dana desa dan beasiswa pendidikan.
“Dalam dialog saya crosscheck mereka ragu-ragu menjawab tapi mereka mengangguk dan mengiyakan,” jelas Andreas.
Lanjut Andreas lagi isu-isu yang berkembang seperti diberhentikannya bansos, dana desa dan beasiswa pendidikan yang berkembang sungguh membuat warga was-was terutama golongan kelas menengah ke bawah.
Apalagi warga yang masih sangat tergantung pada bansos untuk pemenuhan kebutuhan pokok pangan, pendidikan dan juga dana desa untuk berjalannya pemerintahan di tingkat desa.
“Kepala desa pasti bermain di situ dan aparat juga,” ujarnya.
AHP, demikian sapaan karib dari Andreas Hugo Parera, melanjutkan saat selesai hari pencoblosan dan dari hitung cepat diketahui bahwa Prabowo-Gibran unggul, ia pun menanyakan kepada beberapa warga di kota Maumere soal hasil itu.
Jawaban warga sungguh bikin kaget. Kepadanya warga bilang mereka sudah makan aneka bansos tersebut jadi merasa bertanggung jawab untuk harus memilih Prabowo-Gibran.
“Iya moat ami gea le ba di (bahasa Sikka-Maumere artinya: bapa kami sudah makan) jadi kami pilih,” ujar AHP menirukan omongan warga.
Ia menyebutkan bansos dibutuhkan dalam situasi tertentu tapi tidak untuk kepentingan elektoral.
Bansos Upaya Pengendalian Inflasi di Daerah
Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera menyebutkan program bansos pangan beras sudah dibagikan kepada KK penerima sejak Januari 2024. Dan sampai saat ini sudah 100 persen terdistribusikan.
Ia menyebutkan bantuan ini akan kembali bergulir sampai dengan Juni 2024.
“Kami akan pastikan lagi data penerima manfaat,” ujar Adrianus.
Ia lebih lanjut menegaskan pihaknya tidak terlalu mendalami adanya isu sebelum pemilu yang menyebutkan adanya keresahan warga jika tidak memilih paslon tertentu berarti bansos, dana desa dan beasiswa pendidikan akan dihapus.
“Dalam rapat kami dengan Kementerian Dalam Negeri itu adalah satu upaya untuk pengendalian inflasi di daerah. Itu program nasional untuk seluruh kabupaten kota,” kata Adrianus di kantor bupati Sikka pada Rabu, 28 Februari 2024.
Muhamad Basri, Sekretaris Desa Wodamude menambahkan desanya juga kebagian bansos pangan beras. Sebagai desa baru yang mekar dari Desa Magepanda, kecamatan Magepanda ada 37 KK yang menerima bansos pangan beras.
Basri menyebutkan, pihaknya tidak mendapatkan tekanan untuk mengarahkan warga agar memilih paslon pilpres tertentu pada pemilu.
“Kami tidak dapat tekanan untuk arahkan warga pilih paslon pilpres pada pemilu kemarin itu,” ujarnya.
Marianus Dare, Penjabat Kepala Desa Waipar, Kecamatan Talibura juga mengemukakan tidak ada arahan dan intimidasi untuk memilih paslon tertentu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.
Politikus PDIP lainnya dari Maumere, Kabupaten Sikka, Stef Sumandi, menyebutkan strategi bagi-bagi bansos menjelang pemilu patut diduga sebagai strategi pemerintah untuk menaikkan elektabilitas calon tertentu yang didukung presiden.
“Bagi beras tanpa tindakan konkret mengatasi kesulitan petani maka sesungguhnya negara menciptakan ketergantungan,” jelas Stef.
Ia pun mengharapkan agar Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka yang dibangun dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 23 Februari 2021 lalu secepatnya juga dibangun jaringan irigasi dari bendungan ke lahan-lahan pertanian karena saat ini petani di Sikka kekurangan air.
“Kalau bagi beras terus-menerus sesungguhnya negara menganggap petani sebagai peminta. Padahal oleh Bung Karno petani adalah penyangga tanah air Indonesia. Itu artinya mati hidupnya suatu negara bukan ada pada tangan pemerintah melainkan pada rakyatnya terutama petani,” tutur Stef.
