Kupang, Ekorantt.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kupang kembali mengajukan usulan lewat pemanfaatan dana hibah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) badai seroja.
Usulan proposal dana hibah melalui aplikasi E-proposal itu disampaikan September 2023 lalu. Usulan tertuju kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Upaya koordinasi juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang bersama pimpinan DPRD Kabupaten Kupang dengan mendatangi kantor BNPB Jakarta untuk berkoordinasi langsung dengan Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB,” kata Kepala BPBD Kabupaten Kupang Semmy Tinenti, baru-baru ini.
Ia mengaku telah melakukan berbagai upaya sejak Maret 2023 lalu. BPBD Kabupaten Kupang kemudian mengirimkan usulan data penyintas ke BNPB guna mendapatkan bantuan, khusus bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan melalui usulan pemanfaatan atau optimalisasi sisa dana yang tidak digunakan.
“Namun hingga saat ini belum ada jawaban resmi BNPB terhadap usulan penyintas yang diusulkan tersebut,” terang Semmy.
Kendati begitu, pada akhir Desember 2023 lalu pihaknya mendapatkan hasil validasi dari BNPB terhadap usulan dana hibah melalui aplikasi e-proposal yang antara lain berisi rekomendasi-rekomendasi persyaratan yang harus dipenuhi.
Selanjutnya, jelas Semmy, BPBD Kabupaten Kupang diberi kesempatan untuk melengkapi data-data usulan hibah R3P demi memenuhi syarat kelengkapan dokumen perencanaan yang diatur oleh Portable Isolation Chamber (PIC) BNPB.
“Selama periode bulan Januari 2024 hingga saat ini, upaya melengkapi data terus dilakukan bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat untuk dapat menyiapkan data pendukung yang diperlukan dalam usulan tersebut,” katanya.
Contohnya, persyaratan penting dokumen seperti titik koordinat foto rumah terdampak dari dua sisi dan data pendukung lainnya perlu dilengkapi dengan baik.
Menurut Semmy, proses penyiapan data ini sangat penting dilakukan. Sebelum meminta rekomendasi gubernur, data mesti valid. Lampirannya juga mesti lengkap dan memasukkan semua data sehingga tidak ada yang tertinggal.
Persoalan yang Dihadapi
Upaya tersebut menurut dia, sudah dilakukan secara maksimal. Namun karena akses masyarakat yang terdampak tersebar di 119 desa/kelurahan sehingga sampai 2 April 2024 dari data 5.684 yang diusulkan masih tersisa 600-an data yang belum dikirim dari desa/kelurahan.
Semmy berharap dukungan pemerintah desa/kelurahan untuk melengkapi data yang kurang dan segera memasukkan ke BPBD untuk disatukan dan selanjutnya dikirim ke BNPB.
“Karena ada juga data di beberapa Desa/Kelurahan yang masih perlu perbaikan,” katanya.
Persoalan-persoalan lain yang dihadapi di lapangan seperti pengambilan titik koordinat tidak boleh salah dan harus diperhatikan baik.
Contohnya, kata dia, masyarakat Kecamatan Sulamu yang mendiami Pulau Kera yang titik koordinatnya masih terbaca masuk dalam wilayah Pemerintahan Kecamatan Semau.
“Tetapi terhadap masalah ini, sudah tertalangi setelah berkonsultasi dengan PIC BNPB,” kata Semmy.
Ia kembali mengingatkan, lampiran-lampiran ini penting sehingga ketika divalidasi ulang oleh BNPB tidak salah lagi.
Terhadap kondisi ini, pihaknya akan melakukan verifikasi kembali. “Apakah kita menunggu data yang sisa kurang lebih 600-an ini yang belum lengkap atau kita tetap usulkan tanpa kelengkapan titik koordinat 600-an rumah terdampak tersebut.”
Perhatikan Arahan Bupati
Bupati Kupang Korinus Masneno dalam berbagai kesempatan menyampaikan harapannya agar semua warga Kabupaten Kupang yang terdampak bencana seroja bisa mendapatkan bantuan.
Sebab itu, pendataan dan usulan kembali harus dilakukan dan terus berkoordinasi dengan BNPB. BPBD Kabupaten Kupang mengusulkan kembali sisa rumah masyarakat terdampak kepada pemerintah pusat guna membantu masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.
“Kami memperhatikan arahan Pak Bupati agar jangan ada usulan masyarakat yang ditinggalkan, dilengkapi semua dan kirimkan secepatnya ke BNPB sehingga semua masyarakat yang terdampak segera menerima bantuan,” kata Semmy.
Usulan bantuan bagi korban badai seroja yang belum terakomodasi tersebut tetap akan dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat.
“Kita bukan baru mulai sekarang, sudah dimulai dan kita siap mengusulkan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini BNPB,” tandas Semmy.
Dia pun menargetkan dokumen dan lampiran lengkap usulan dimasukkan secepatnya sebelum masa jabatan bupati Kupang berakhir.
Sebab itu, Semmy mengajak semua pihak agar bergandengan tangan dan sama-sama memahami alur penyaluran bantuan yang berproses dan terpaksa harus melewati mekanismenya.
Anggaran ini menurut dia, berasal dari pemerintah pusat bukan APBD, sehingga harus mengikuti semua syarat yang diberikan.
“Upaya sudah maksimal kita lakukan, mohon dukungan doa kita semua. Jangan kami dihujat atau diasumsikan hanya tidur lelap, kami tidak duduk diam,” imbuh Semmy.
Selain upaya-upaya prosedural yang dilakukan melalui BNPB, pihaknya juga sudah menyerahkan usulan susulan bagi korban terdampak badai seroja ke Komisi V DPR RI ketika kunjungan kerja ke Kabupaten Kupang pada tahun 2023 lalu.
Semmy menyebut semua upaya yang dilakukan muaranya untuk kepentingan rakyat. Tugas BPBD adalah melengkapi semua persyaratan dan mengusulkan kepada pemerintah pusat, sedangkan keputusan akhir ada pada BNPB yang merupakan pengguna anggaran bantuan bencana.
Upaya Maksimal
Upaya maksimal Pemerintah Kabupaten Kupang terus dilakukan guna membantu masyarakat yang terkena bencana seroja.
Pemkab Kupang sukses membangun koordinasi dan mengusulkan bantuan seroja kepada BNPB sejak terjadinya bencana seroja tahun 2021 lalu. Buktinya, BNPB telah menyalurkan bantuan sebesar Rp229.090.000.000 kepada 11.036 warga terdampak bencana seroja.
Pemberian bantuan seroja ini disebut yang terbesar di NTT sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat melalui BNPB.
BNPB merespons hasil pendataan dan usulan Pemerintah Kabupaten Kupang terhadap masyarakatnya yang terkena bencana seroja.
Masyarakat yang terdampak seroja merasakan betul manfaat besar dari bantuan ini sehingga dapat memperbaiki bahkan membangun kembali rumahnya yang rusak setelah diterjang badai seroja.
Kendati demikian ketika dilakukan tahapan verifikasi dan validasi terhadap 11.036 rumah terdampak hasil review Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) BNPB, ditemukan masih terdapat 5.684 rumah terdampak yang tidak termasuk dalam 11.036 rumah tersebut.
Sebab itu, Pemerintah Kabupaten Kupang kembali melakukan upaya dan kerja keras dengan mengusulkan lagi masyarakatnya yang belum mendapat bantuan perbaikan rumah.
