Kupang, Ekorantt.com – Tidal Bridge Belanda dan Tidal Bridge Indonesia meminta dukungan DPRD Provinsi NTT dalam pembangunan jembatan Palmerah di Kabupaten Flores Timur (Flotim).
Para utusan Tidal Bridge Belanda dan Tidal Bridge Indonesia kemudian mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi NTT di ruangan Komisi V pada Senin, 9 September 2024.
Direktur Utama PT Tidal Bridge Indonesia, Latif Gau mengatakan, kehadiran mereka di DPRD Provinsi NTT untuk kembali meminta dukungan agar proses pembangunan jembatan Palmerah di Flores Timur segera terwujud.
Latif mengaku pihaknya telah mengantongi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) versi luar negeri dan versi Indonesia.
“Jadi beda aturan AMDAL antara luar negeri dan dalam negeri. Jadi kita punya dua AMDAL,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pembangunan jembatan Palmerah dengan sistem turbin. Pembangunan seluruhnya dibiayai Tidal Bridge dengan anggaran sebesar Rp3,5 triliun dengan masa kontrak selama 20 tahun.
“Kita produksi listrik dan jual ke PLN dengan sangat murah sekitar 11 sen sampai 13 sen. Dan PLN Pasti untung,” terangnya.
CEO Tidal Bridge Belanda, Erick Van den Eijnden mengatakan, keinginan Tidal Bridge membangun jembatan Palmerah karena melihat ada potensi energi baru terbarukan di Selat Gonsalu antara Pulau Flores di Larantuka dan Pulau Adonara.
Menurut Erick, pembangunan jembatan Palmerah dengan menggunakan teknologi canggih memanfaatkan sumber arus merupakan teknologi pertama yang digunakan di seluruh dunia.
“Ada potensi energi baru terbarukan, ada teknologi dan ada keinginan masyarakat di sana,” jelasnya.
“Ini proyek paling inovatif di dunia karena belum ada kombinasi antara jembatan dengan pembangkit. Ini akan jadi ikon dunia,” tambah Erick.
Anggota DPRD Provinsi NTT, Neslon Matara mengatakan, DPRD NTT mendukung penuh pembangunan jembatan Palmerah yang menghubungkan Larantuka di Pulau Flores dengan Pulau Adonara.
“Pada 2015 lalu pemerintah NTT telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk uji kelayakan atau faesibility study,” ujar Nelson.
Ia menegaskan, terhambatnya pembangunan jembatan Palmerah yang diyakini mampu menghasilkan 300 megawat ini karena kendala teknis. Itu seperti ada perbedaan pandangan dan ego sektoral antara Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM dan PLN.
Politisi PDIP itu berharap dengan pemerintahan baru, pembangunan jembatan Palmerah dapat segera terwujud karena berdampak positif bagi masyarakat NTT, khususnya di Flores Timur.
