Maumere, Ekorantt.com – Program Kartu Sikka Sehat (KSS) Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2018-2023 meninggalkan utang sekitar Rp17 milliar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. TC. Hillers Maumere.
Anggota DPRD Sikka periode 2019-2024, Philips Fransiskus mendorong Pemkab Sikka melunasi kewajibanya ke RSUD dr. TC. Hilers Maumere. Namun harus merujuk pada nomenklatur yang benar agar sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.
“Saya sarankan konsultasi dengan BPK atau BPKP. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, pembayaran kewajiban ini bisa menjadi temuan ketika audit BPK,” kata Philips dihubungi Rabu malam, 30 Oktober 2024.
Program KSS lima tahun lalu dalam masa kepemimpinan Bupati Robi Idong memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga miskin. Dalam pelayananya terjadi tumpang tindih, ada warga yang secara ekonomi mampu mendapat fasilitas KSS.
Philips mengingatkan kembali pertemuan harmonisasi melalui zoom dengan Kemenkumham membahas Ranperbub tentang Bantuan Kesehatan Daerah bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Sikka pada 8 Juli 2024 pukul 13.00 Wita.
Pertemuan tersebut merekomendasikan enam poin. Pertama, tidak ada aturan nasional yang memerintahkan pemerintah daerah untuk membuat aturan jaminan kesehatan.
Kedua, berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan, daerah diminta secepatnya melakukan verval data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketiga, jika daerah memaksa menggunakan rancangan Perbup tentang bantuan kesehatan daerah maka akan menjadi temuan BPKP.
Keempat, KSS dan rekomendasi yang telah dikeluarkan tidak sesuai aturan yang berlaku. Untuk menyelamatkan dokumen KSS dan rekomendasi yang telah dikeluarkan perlu dilakukan integrasi.
Kelima, rancangan Perbup tentang bantuan kesehtaan daerah dinyatakan tidak harmonis artinya ditolak disah untuk menjadi Perbup.
Poin keenam, surat pemberitahuan tentang tidak berlakunya KSS dan rekomendasi akan disampaikan kemudian.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka, Paul Prasetyo mengatakan total tunggakan KSS sebesar Rp19,5 miliar, termasuk tunggakan sekitar Rp2,5 miliar tahun 2024 untuk pelayanan sampai Juni 2024.
“Dari anggaran 2024, kita harapkan dibayarkan Rp9 miliar, sisa tunggakan Rp8 miliar. Sedangkan pelayanan tahun 2024 sampai bulan Juni dihentikan program ini sekitar Rp2,5 miliar,” kata Paul di ruang kerjanya, Kamis, 31 Oktober 2024.
Penganggaran melunaskan tunggakan KSS, lanjut Paul Prasetyo, ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Sedangkan manajemen BLUD RSUD Maumere mengajukan verifikasi ke dinas kesehatan.
Dijelaskan Paul, tunggakan pembayaran (sebelumnya program SKTM) terjadi sejak 2015 ketika dilakukan rasionalisasi belanja daerah. Tunggakan itu dianggarkan untuk dibayar pada 2016. Hingga 2023, total tunggakan sebesar Rp17 miliar.
“Program KSS menjadi perhatian publik. Pemerintah akan menyelesaikan tanggung jawabnya,” kata Paul.
Penulis: Eginius Moa
