Uskup Maumere Serukan Jangan Golput, Memilih Pemimpin Karena Panggilan Nurani

Orang-orang yang mengambil sikap Golput, jelas dia, menunjukkan ketidakdewasaan atau bahkan akan menjadi orang yang gampang mencuci tangan atas segala peristiwa apapun yang sedang dan bakal terjadi.

Maumere, Ekorantt.com Sepuluh hari menjelang pemungutan suara, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024, Uskup Maumere, Mgr. Edwaldus Martinus Sedu mengeluarkan surat gembala dalam perayaan misa Minggu, 18 November 2024. Dia menyerukan umat Katolik tidak Golput dan memilih dengan hati nurani.

Dalam surat gembala itu,  Mgr. Ewal, menegaskan bahwa gereja mendukung prinsip Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Sebagai warga Gereja sekaligus juga warga negara, umat diharapkan untuk berkomitmen dengan melibatkan diri secara aktif dalam pesta demokrasi, tanpa harus mengambil sikap Golput.

Orang-orang yang mengambil sikap Golput, jelas dia, menunjukkan ketidakdewasaan atau bahkan akan menjadi orang yang gampang mencuci tangan atas segala peristiwa apapun yang sedang dan bakal terjadi.

“Marilah kita ikut memilih. Karena memilih adalah panggilan nurani kita sebagai orang beriman untuk menentukan masa depan daerah, provinsi dan bangsa kita,” ajak Mgr. Ewal.

Mgr. Ewal menyerukan tujuh prinsip penting agar penyelenggaraan Pemilu berjalan aman dan damai.

Pertama, pastikan bahwa anda terdaftar sebagai pemilih, terlibat dalam kegiatan pemilihan serta turut serta mengawal prosesnya.

Kedua, tidak terlibat dalam praktik politik uang. Ketiga, tidak menyebarkan hoaks dan fitnah yang dapat merusak persaudaraan.
Keempat, tidak tergoda untuk kepentingan jangka pendek, memilih orang tertentu demi uang atau karena calon berasal dari suku atau agama yang sama. Berpikirlah dan bekerjalah untuk suatu perubahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kelima, pilihlah pemimpin yang mau melayani dan memiliki rekam jejak baik; bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pemimpin yang dapat memberikan harapan kepada masyarakat dan bukan pemimpin yang menimbulkan kecemasan, atau bahkan ketakutan.

Keenam, para pastor, biarawan-biarawati tidak boleh menjadi anggota tim sukses dan menggiring umat untuk memilih pasangan calon tertentu.

Ketujuh, saudara-saudari yang bekerja di media massa supaya kembali kepada misi dasar media yakni memperjuangkan kepentingan publik dan secara kritis mengontrol pelbagai kekuatan yang bisa merugikan kepentingan masyarakat banyak, termasuk negara.

“Saya mengajak kalian semua untuk melakukan investigasi secara mendalam dan membuat pemberitaan secara kritis dan faktual, tidak hanya sekadar mengikuti kehendak para pihak yang memberikan keuntungan sesaat,” pesannya.

Mgr. Ewal menegaskan, komitmen politik kita sebagai orang Katolik jauh melampaui kewajiban kita untuk memilih pasangan calon pemimpin. Partisipasi kita dalam partai politik, hendaknya tidak hanya terjadi dalam reformasi secara struktural mulai dari pusat hingga ke daerah, melainkan lebih lagi mesti terjadi trans-formasi.

Kehadiran orang Katolik dalam partai politik, jelas Mgr. Ewal, dapat membawa perubahan dan pembaharuan hidup bagi masyarakat pada umumnya. Kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.

Dia mengajak para imam, biarawan-biarawati, dalam segala situasi, baik atau tidak baik, untuk tetap eksis sebagai garam dan terang bagi masyarakat di mana saja kita berada.

Sistim Politik dan Pemimpin Berkualitas

Sejalan dengan spirit Sinode I dan II Keuskupan Maumere, Mgr. Ewal mengajak untuk melihat sejauh mana umat Keuskupan Maumere telah mendapatkan pencerahan politik melalui pendidikan politik kritis.

“Saya percaya bahwa para pelayan pastoral di Keuskupan Maumere telah berbuat banyak untuk menjadikan umatnya sebagai warga masyarakat yang sungguh memahami dengan benar tentang politik,” jelasnya.

Meskipun, masih ada umat yang belum memahami dengan benar tentang politik. Melalui pemahaman yang benar tentang politik, umat diharapkan mampu menggunakan hak pilihnya dan mengkritisi situasi sosial, ekonomi, politik yang terjadi dalam roda kepemerintahan yang sedang berjalan.

Dengan demikian umat tidak terprovokasi dan dibohongi melalui janji-janji serta kontrak politik saat kampanye. Selanjutnya, kita tidak lagi menjadi orang yang hanya berpasrah, menerima keadaan.

Khusus dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sikka dan Gubernur NTT pada tanggal 27 November 2024, Mgr. Ewal mengingatkan dua hal penting yakni: Pertama, pengembangan sistem politik yang lebih baik yang dapat menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, tegaknya hukum yang berkeadilan dan kesejahteraan bersama, khususnya peningkatan sebagian besar warga yang masih hidup dalam belenggu kemiskinan.

Kedua, pemilihan kepala daerah (bupati dan  gubernur) diharapkan dapat menghasilkan pemimpin berkualitas: yang mau mengabdi sebagai pelayan masyarakat dan yang memiliki kemampuan serta kepedulian untuk menyelenggarakan satu pemerintahan yang bersih sesuai dengan panggilan nurani sebagai orang beriman dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan yakni Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.


Penulis: Eginius Moa

spot_img
TERKINI
BACA JUGA