Maumere, Ekorantt.com – PMKRI Cabang Maumere mendesak aparat penegak hukum, polisi dan kejaksaan, untuk menangkap mafia yang terlibat dalam kasus insentif jasa covid di RSUD TC Hillers Maumere.
“Tangkap mafia-mafia kesehatan,” demikian tuntutan utama para mahasiswa yang tergabung dalam PMKRI saat demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin, 5 Mei 2025.
Para mahasiswa mempertanyakan keberadaan dana senilai Rp8,7 miliar yang tidak direalisasikan oleh pihak manajemen RSUD TC Hillers kepada para tenaga kesehatan (Nakes).
Ketua PMKRI Cabang Maumere, Fabianus Rowa mengatakan, insentif jasa Covid untuk para Nakes harusnya sudah terealisasi pada 2021.
Namun hingga sekarang, tidak ada kejelasan dari pihak manajemen rumah sakit dan Pemkab Sikka.
Fabianus pun mendesak Kejari Sikka untuk segera mengaudit dana itu.
“Kami mendesak Kejari Sikka untuk segera menelisik dan mengaudit lebih jauh terkait dugaan korupsi insentif jasa Covid di rumah sakit TC Hillers. Pemkab Sikka jangan menyembunyikan masalah,” ujarnya.
PMKRI Maumere, kata Fabianus, akan terus memantau kerja Kejaksaan. Persoalan ini hendaknya disikapi secara cepat.
“Kami beri waktu satu minggu kepada pihak Kejari Sikka untuk secepatnya menangkap pelaku mafia kesehatan,” ujarnya.
Menanggapi desakan mahasiswa, Kasi Intel Kejari Kabupaten Sikka, Okky Prastyo Ajie mengatakan, pihaknya telah melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terkait persoalan insentif Covid 19 di RSUD TC Hillers Maumere.
“Dalam waktu dekat kami akan laporkan hasil pulbaket kepada rekan-rekan wartawan dan PMKRI,” kata Okky.
Okky bilang telah menerima data temuan PMKRI. Kalau data itu sinkron dengan data Kejari Sikka, maka pihaknya akan memproses secepatnya.
Kejari Sikka segera mendalami pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan ini, kata Okky.
“Selanjutnya kita akan sampaikan kepada publik,” pungkasnya.
