Kupang, Ekorantt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengarahkan kebijakan pembangunan tahun anggaran 2027 pada peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Kedua sektor ini menjadi prioritas utama di tengah penyesuaian kemampuan fiskal daerah akibat menurunnya proyeksi pendapatan.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena berkata, selain peningkatan layanan dasar dan SDM, pemerintah juga menetapkan empat prioritas pembangunan lainnya, yakni transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pemerintahan serta kapasitas fiskal, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Melki mengatakan, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Situasi tersebut berdampak terhadap perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya harga kebutuhan pokok, ancaman pengangguran, hingga tantangan sosial yang membutuhkan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Karena itu, penyusunan dokumen anggaran dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT tahun 2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), evaluasi Kementerian Dalam Negeri, serta perkembangan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal nasional.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp5,219 triliun, yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,819 triliun.
“Pemerintah terus memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD, peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan, penguatan SDM, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong kemandirian daerah,” ujar Melki saat menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTT, Senin, 20 Juli 2026.
Meski demikian, target PAD tahun depan disesuaikan turun sekitar Rp400 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian itu dilakukan berdasarkan capaian realisasi pendapatan hingga pertengahan tahun. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga diproyeksikan turun sekitar Rp286 miliar seiring perubahan kebijakan transfer ke daerah (TKD).
Akibat penyesuaian pendapatan tersebut, belanja daerah juga mengalami pengurangan lebih dari Rp1 triliun dibandingkan KUA-PPAS tahun anggaran 2026. Namun, Pemprov NTT memastikan anggaran tetap diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), membiayai kewajiban pemerintah daerah, serta mendukung program-program yang mampu meningkatkan pendapatan daerah.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan meningkat sebesar Rp75 miliar dari SiLPA tahun 2026. Adapun pengeluaran pembiayaan naik Rp225 miliar untuk pembentukan dana cadangan PON 2028, Pilkada 2031, dan penyertaan modal kepada BUMD.
Dengan struktur tersebut, sisa kurang pembiayaan anggaran (SiKPA) tahun anggaran 2027 diperkirakan mencapai Rp356 miliar, lebih rendah sekitar Rp164 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
