Oleh: Jean Loustar Jewadut*
Ketika ratusan pemimpin Gereja Katolik dari 29 negara di kawasan Asia berkumpul di Jakarta pada 20-26 Juli 2026 dalam Sidang Raya XII Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC), momen ini bukan sekadar agenda eklesial internal umat Katolik.
Penyelenggaraan Sidang FABC 2026 yang mengusung tema “Synodal Conversion and the Mission of Being Bridges and Bridge-Builders in Asia” memancarkan signal yang amat kuat terhadap dinamika benua Asia secara umum serta dinamika kebangsaan dan situasi sosial-politik Indonesia secara khusus saat ini.
Konteks Asia telah merumuskan identitasnya melalui apa yang dikenal sebagai tiga dialog (Triple Dialogue), yaitu dialog dengan kebudayaan-kebudayaan, dialog dengan agama-agama, dan dialog dengan kaum miskin.
Teolog ternama asal Sri Lanka, Aloysius Pieris, S.J., pernah menegaskan bahwa teologi Asia tidak boleh lahir dari ruang hampa atau meniru mentah-mentah pola Barat. Teologi Asia harus bersinggungan erat dengan tiga realitas fundamental benua ini: yaitu kemiskinan, pluralitas agama, dan pluralitas budaya.
Pendekatan ini sejalan dengan visi keberlanjutan yang disuarakan oleh Paus Fransiskus. Dalam Ensiklik Fratelli Tutti (2020), Paus mengingatkan kita:
“Seperti Maria, Bunda Yesus, “kita ingin menjadi sebuah Gereja yang melayani, yang keluar dari rumahnya, bergerak keluar dari bait-bait sucinya, dari sakristinya, untuk mendampingi kehidupan, menopang harapan, menjadi tanda kesatuan […] untuk membangun jembatan jembatan, merobohkan tembok-tembok, menabur benih-benih rekonsiliasi.” (FT, No. 276).
Di tengah gelombang global dan regional yang penuh dengan ketidakpastian, ancaman polarisasi, persoalan ketimpangan ekonomi, problem struktur yang menindas masyarakat kecil, hingga krisis ekologis, Jakarta dipilih menjadi panggung permenungan sinodalitas Gereja se-Asia.
Mengapa kehadiran para uskup se-Asia ini menjadi cermin penting bagi Indonesia? Dan pesan mendalam apa yang bisa kita petik bersama sebagai sebuah bangsa?
Di dalam lanskap politik global yang kian terkotak-kotak oleh narasi keagamaan ekstrem, superioritas budaya tertentu, ketegangan geopolitik, dan polarisasi media sosial, gagasan pembangun jembatan (bridge-builders) yang disuarakan FABC di Jakarta menjadi oase yang sangat relevan.
Indonesia, dengan lebih dari 17 ribu pulau, ratusan suku, dan beragam agama serta budaya, secara historis adalah sebuah eksperimen hidup tentang bagaimana jembatan antarkelompok dibangun dan dirawat.
Kerukunan yang tercermin dalam keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta bukan sekadar simbol fisik, melainkan metafora berharga bagi kawasan Asia.
Namun, kita tidak boleh naif. Di dalam negeri sendiri, tugas merawat persatuan bukanlah perkara gampang. Polarisasi politik pasca-pemilu, politik identitas yang kerap timbul-tenggelam, serta gesekan intoleransi di beberapa daerah membuktikan bahwa jembatan antarumat beragama dan antarkelompok di Indonesia rentan roboh jika tidak terus-menerus dirawat.
Sidang Raya XII FABC mengingatkan masyarakat Indonesia, bukan hanya umat Katolik, melainkan seluruh elemen bangsa, bahwa dialog bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan eksistensial. Menjadi pembangun jembatan berarti berani keluar dari zona nyaman identitas tunggal dan bersedia mendengarkan mereka yang berbeda pandangan. Dalam momen seperti ini, setiap orang akan saling diperkaya.
Tema Synodal Conversion (Pertobatan Sinodal) menekankan pentingnya perubahan sikap batin, baik perorangan maupun kelembagaan: dari sikap yang hanya mau berjalan sendiri-sendiri menjadi sikap yang mau berjalan bersama.
Jika kita tarik ke konteks kehidupan berbangsa di Indonesia, konsep pertobatan ini menemukan relevansinya. Bangsa kita sering kali terjebak dalam godaan untuk membangun benteng alih-alih jembatan. Benteng sektarianisme hadir dalam diri kelompok-kelompok agama atau etnis yang menutup diri dan memandang kelompok luar sebagai ancaman. Benteng oligarki dan elite yang mewajah dalam bentuk kepentingan politik dan ekonomi yang makin berjarak jauh dari kemaslahatan masyarakat akar rumput. Benteng kebodohan digital yang diwarnai echo chamber atau ruang gema di media sosial yang mengurung individu dalam hoaks dan kebencian terhadap kelompok yang berbeda.
Sidang FABC di Jakarta menawarkan kritik halus namun menohok terhadap kecenderungan ini. Kehadiran para pemimpin Gereja dari negara-negara yang mengalami konflik keras (seperti Myanmar atau kawasan Timur Asia) memberikan wawasan bahwa kehancuran sebuah masyarakat selalu dimulai dari keengganan untuk saling mendengarkan. Pertobatan yang dibutuhkan Indonesia adalah keberanian moral untuk merobohkan tembok prasangka dan membangun jembatan dialog yang jujur.
Konferensi para Uskup Asia ini tidak hanya berdiskusi dalam ruang hampa dogma agama. Agenda utama yang diangkat mencakup isu-isu kemanusiaan universal yang juga menjadi pergumulan berat bangsa Indonesia saat ini: kemiskinan, ketimpangan sosial, nasib buruh migran, dan krisis ekologis.
Indonesia sedang berjuang di tengah tantangan transisi ekonomi, minimnya ketersediaan lapangan kerja, dan ancaman krisis iklim yang merusak wilayah-wilayah pesisir serta masyarakat adat. Di sinilah letak irisan penting antara misi keagamaan dan tugas kewarganegaraan.
Agama-agama di Indonesia harus bertransformasi dari sekadar ritualitas formal dalam rumah-rumah ibadat menjadi etika sosial yang membela kaum miskin (preferential option for the poor) dan merawat bumi sebagai rumah bersama (care for our common home). Sidang FABC menegaskan kembali bahwa keimanan sejati di Asia harus berakar pada keterlibatan nyata dalam mengatasi ketidakadilan sosial.
Penunjukan Jakarta sebagai tuan rumah Sidang FABC 2026 kian memperkokoh peran penting Indonesia sebagai jangkar kerukunan global. Langkah cekatan Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam mengawal momentum ini mengirimkan pesan kuat kepada dunia: di Indonesia, toleransi bukan sekadar hiasan retorika di atas kertas, melainkan tradisi hidup yang dipraktikkan masyarakatnya setiap hari.
Kehadiran utusan khusus Vatikan dan ratusan tokoh Gereja se-Asia menegaskan pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai ruang aman bagi dialog lintas iman. Momen krusial ini hendaknya tidak sekadar menjadi ajang selebrasi, melainkan panggung untuk menggemakan pesan perdamaian global sekaligus pengingat agar bangsa ini tak abai merawat kebhinekaan.
*Penulis adalah Rohaniwan dan Dosen Honor di Unika Ruteng
