Larantuka, Ekorantt.com – Sudah dua tahun penyintas erupsi gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur terkatung-katung menanti hunian tetap (huntap) lantaran penentuan lokasi yang belum jelas.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nusa Tenggara Timur (NTT), Yunus Takandewa menilai penyiapan lahan yang berlarut-larut merupakan hal yang tidak normal dalam penanganan bencana.
PDI Perjuangan, kata Yunus, terus memberikan dukungan politik dan mendorong percepatan pembangunan huntap. Pesan itu berjalan sejak Desember 2025, saat partai berlambang kepala banteng itu merayakan Natal bersama pengungsi di Posko Lewolaga, Kecamatan Titehena.
Yunus mengaku sedih melihat secara langsung kehidupan penyintas saat bersama tim medis Baguna PDI Perjuangan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan menyalurkan bantuan di Huntara, Desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Jumat, 18 September 2026.
“Masyarakat tak boleh larut dalam suasana psilologis yang tertekan. Jadi menurut saya, dua tahun ini tidak normal. Kenapa saya katakan tidak normal? Karena bencana itu harus dilakukan dengan cepat,” ujarnya.
Yunus meminta pemerintah terus memperhatikan penyintas di hunin sementara (huntara). Ia melihat warga kekurangan air bersih, septic tank yang mulai penuh, dan ancaman banjir saat musim hujan.
“Coba kita bayangkan, pengungsi kita harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli air. Kemudian jika hunian ini digenang air, bisa memicu malaria dan sebagainya,” tutur Yunus.
Sebelumnya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Flores Timur mengklaim akan terbit sertifikat di tiga lokasi potensial untuk dibangun huntap.
“Penertiban sertifikat sedang berproses. Target awal tahun ini ada pembangunan 244 rumah di Kuhe,” kata Kepala DPKPP Flores Timur, Saul Paulus Lagadoni Hekin.
Tiga lahan relokasi terpadu dengan total luas 52,98 hektare meliputi Kuhe seluas 5 hektare, kemudian Todo 25,98 hektare dan Walang seluas 23,34 hektare.
Ia menyebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permmukiman (PKP) telah menyiapkan anggaran huntap sebesar Rp80 miliar.
Kendati demikian, penyintas belum meyakini sepenuhnya perihal upaya relokasi yang selama ini terganjal penyiapan lahan. Penyiapan lahan berjalan terkatung-katung, berpindah-pindah, hingga mendadak dibatalkan. Dari waktu ke waktu, warga mendengar janji tanpa progres yang berarti.
Mateus Rogo Widin, penyintas, berharap pemerintah secepatnya menuntaskan segala urusan untuk penerbitan sertifiktat. Pihaknya lelah karena selama ini lokasi sering berpindah dan dibatalkan, meski pemerintah sendiri telah menerbitkan surat keputusan Penetapan Lokasi (Penlok).
“Semoga cepat bangun kasih kami huntap, supaya pikiran kami dalam bekerja juga nyaman. Posisi kami sekarang ini kan masih di tempat tinggal sementara,” kata Mateus.
Penulis: Paul Kabelen
