Kupang, Ekorantt.com – DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong pemerintah berkoordinasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan relaksasi kredit bagi warga terdampak gempa Flores yang aktivitas ekonominya belum sepenuhnya pulih.
Permintaan ini tertuang dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT tentang hasil pembahasan terhadap rancangan perubahan APBD NTT tahun anggaran 2026.
Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni mengatakan, gempa berdampak kepada masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, maupun perikanan.
Menurutnya, sebagian warga terdampak masih memiliki kewajiban pembayaran kredit di tengah kondisi usaha yang belum kembali normal.
“Dengan kondisi gempa, banyak perekonomian lumpuh, khususnya masyarakat yang hidupnya berasal dari usaha-usaha, baik UMKM, nelayan, petani,” kata Emilia di Kupang pada Jumat, 18 September 2026.
“Kalau ada pinjaman-pinjaman, tentu memang pemerintah harus melakukan koordinasi untuk bisa ada relaksasi,” tambahnya.
Emilia berkata, pemerintah perlu membangun komunikasi dengan lembaga keuangan agar tersedia keringanan bagi debitur terdampak bencana.
Menurut dia, mekanisme relaksasi dapat disesuaikan dengan ketentuan masing-masing lembaga keuangan seperti Bank Himbara, Bank NTT, dan lembaga keuangan lainnya.
Namun, perlu ada kesepakatan agar kewajiban pembayaran tidak menjadi tekanan tambahan bagi masyarakat yang masih dalam proses pemulihan.
“Paling tidak ada kesepakatan-kesepakatan untuk bagaimana caranya memberikan keringanan kepada kreditur yang hari ini ada pada posisi yang saya pikir juga masih belum pulih,” ujarnya.
Direktur Kredit Bank NTT, Aloysius Geong mengatakan bank dapat menerapkan pola penyelamatan kredit bagi debitur yang terdampak bencana dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana.
Ia mengatakan, Bank NTT dapat menerapkan pola penyelamatan kredit baik dari sisi pencatatan kolektibilitas maupun tindak restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terkena dampak bencana dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Hal ini dilakukan agar kondisi debitur dapat terjaga dengan baik termasuk dalam hal kualitas kreditnya.
” Bank NTT sudah menyampaikan petunjuk teknis penanganan debitur yang terkena dampak bencana untuk diproses sesuai ketentuan,” ujarnya.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan relaksasi kredit.
“Kita akan koordinasikan dengan bank-bank terutama dengan bank-bank Himbara ini termasuk bank NTT,” kata Asadoma.
Ia menyakini relaksasi dapat dilakukan lembaga keuangan mengingat kondisi yang dialami masyarakat terdampak gempa Flores saat ini. “Saya rasa mereka bisa memahami itu.”
Relaksasi Pendidikan
Selain relaksasi kredit, DPRD NTT, kata Emilia meminta pemerintah perlu membangun komunikasi dengan perguruan tinggi terkait mahasiswa asal wilayah terdampak yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
Menurut dia, perguruan tinggi juga dapat mempertimbangkan bentuk relaksasi atau keringanan bagi mahasiswa terdampak.
“Bisa dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kampus-kampus untuk nanti kampus juga memberikan relaksasi ataupun keringanan,” kata Emilia.
Ia menilai koordinasi lintas lembaga diperlukan agar masyarakat terdampak gempa memiliki ruang untuk memulihkan usaha dan kehidupan mereka tanpa tambahan tekanan dari kewajiban pembayaran yang dapat disesuaikan melalui mekanisme masing-masing lembaga.
