Larantuka, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menerima dana bantuan kemasyarakatan Rp20 miliar dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan itu untuk penanganan gempa bumi yang melanda delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur.
Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen kepada Ekora NTT pada Sabtu, 29 Agustus 2026, mengatakan dana sebesar Rp20 miliar telah masuk ke rekening daerah. Pihaknya masih melakukan sejumlah tahapan hingga persetujuan oleh pemerintah pusat sebelum dibelanjakan sesuai kebutuhan warga.
“Dana sudah masuk. Sudah rinci pengaturannya, sudah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD, sudah dilaporkan ke Jakarta, dan saat ini masih menunggu verifikasi serta persetujuan,” ujar Antonius.
Ia berharap agar pemerintah pusat terus memberikan dukungan, khususnya pembangunan hunian tetap bagi ribuan korban erupsi Lewotobi Laki-laki yang meliputi dua kecamatan terdampak.
Antonius kemudian memberikan merincikan rencana penggunaan bantuan presiden, yakni kebutuhan dasar sebesar Rp6.384.000.000, pelayanan kesehatan dan pendidikan Rp827.000.000, sarana dan prasarana sebesar Rp6.750.000.000, dan bansos yang tidak direncanakan Rp6.039.000.000.
Lebih detail, seperti dalam catatan tersebut, kebutuhan dasar meliputi belanja beras dengan total harga Rp4,1 miliar, minyak goreng Rp684 juta, gula pasir ditambah kopi dan teh Rp798 juta, kemudian Rp798 juta untuk belanja sabun mandi, odol, sampo, dan sabun cuci.
Berikutnya, kesehatan dan pendidikan yakni pelayanan dasar psikososial. Sebesar Rp25 juta untuk transportasi psikolog, biaya penginapan Rp8,2 juta, lumpsum Rp9,5 juta, honor psikolog Rp120 juta, alat permainan dan hadiah Rp63, 7 juta, dan bantuan pendidikan pengungsi Rp600 juta.
Sarana dan prasarana meliputi pembukaan jalan dari calon lokasi hunian tetap di Kuhe ke jalan negara di Desa Konga Rp500 juta, pembukaan jalan ruas Boru Kedang ke Hewa untuk jalur evakuasi Rp1 miliar, pengadaan excavator pembuka jalur yang terisolasi akibat erupsi di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang Rp5 miliar, pembangunan sanitasi di hunian sementara Rp200 juta, dan penyediaan tinja di hunian sementara Rp50 juta.
Sementara bantuan sosial yang tak terencana berkaitan dengan jaminan hidup pengungsi sebesar Rp5,8 miliar dan santunan kematian Rp225 juta.
Di sisi lain, Antonius berkata urusan pertanahan untuk proses relokasi penyintas erupsi sangat ribet. Ia berkata akan ada saat yang tepat untuk dijelaskan kepada publik. Koordinasi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Gubernur NTT intens dibangun.
Penulis: Paul Kabelen
