Maumere, Ekorantt.com – Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka terkait lonjakan alokasi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2027.
“Peringatan tersebut kami Fraksi Gerindra sampaikan dalam pemandangan umum fraksi saat pembukaan sidang pembahasan APBD Perubahan 2027 di gedung DPRD beberapa waktu lalu,” ujar anggota DPRD Kabupaten Sikka, Fabianus Toa atau Fabi Toa dalam kegiatan Rapat Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai di Maumere, Sabtu, 5 September 2026.
Fraksi Gerindra menyoroti lonjakan dana BTT yang semula dialokasikan sebesar Rp1,6 miliar menjadi Rp13 miliar lebih setelah mendapat tambahan lebih dari Rp12 miliar.
Penambahan anggaran yang cukup besar tersebut bersumber dari pergeseran sejumlah pos anggaran penting, di antaranya alokasi dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebesar Rp4 miliar dan anggaran pembangunan perumahan sekitar Rp8 miliar.
Selain itu, dana BTT juga mendapat tambahan dari bantuan presiden untuk penanganan gempa bumi sekitar Rp20 miliar.
Fraksi Gerindra meminta Pemkab Sikka memperketat pengawasan dan kontrol pemanfaatan anggaran agar tepat sasaran dan tidak berujung pada masalah hukum.
“Kami minta pemerintah mengontrol ketat pemanfaatannya. Pengalaman dari peristiwa pidana sebelumnya, mulai dari penanganan bencana Rokatenda hingga Covid-19 telah memakan korban hukum,” tegas Fabi.
“Jangan sampai BTT dianggap uang yang bebas dipakai sembarangan,” tambahnya.
Fraksi Gerindra mengungkapkan sejumlah temuan penyelewengan dana BTT di masa lalu yang ditemukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Fabi berkata, penggunaan dana tak terduga kerap di luar peruntukan darurat, seperti untuk konsumsi pribadi berupa pembelian anjing dan moke, hingga pembiayaan pemotongan pohon asam di rumah jabatan senilai Rp200 ribu yang diambil dari kas BTT.
Fraksi Gerindra memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan secara melekat selama proses pembahasan hingga realisasi anggaran.
“Kami meminta Pemkab Sikka untuk tidak main-main dan memastikan setiap rupiah dari dana BTT benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka,” tegas Fabi.
Ia juga menyoroti dampak ketiadaan anggaran pembangunan infrastruktur dari pusat yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pendapatan.
“Banyak yang nganggur, mulai dari tukang, buruh hingga pekerja sekop pasir. Pembangunan tidak jalan, padahal harapan hidup mereka bersumber dari situ. Kalau pembangunan tidak ada, mau tidak mau mereka harus diam di rumah, lalu untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka ambil dari mana?” tanya Fabi.
