Maumere, Ekorantt.com – Provinsi NTT mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 34 triliun untuk pengentasan kemiskinan pada tahun 2023.
Alokasi yang besar ini, menurut pengamat ekonomi Thomas Ola Langoday, harus mampu dimanfaatkan secara optimal untuk menekan laju inflasi di NTT yang hingga akhir 2022 tercatat mencapai 6,6 persen atau lebih tinggi dari kondisi nasional 5,4 persen.
Kepada Ekora NTT Sabtu, 4 Februari 2023, Thomas menjelaskan inflasi yang terjadi secara musiman masih jadi keluhan yang membutuhkan penanganan serius seperti adanya kenaikan harga secara tiba-tiba pada komoditi tertentu seperti cabai dan bawang.
Berhadapan dengan kenaikan harga itu, kata Thomas, klaster-klaster ekonomi produktif harus diperkuat dengan dukungan dana dari APBN.
“Kalau kita bisa membangun perkebunan bawang, cabai yang begitu besar sehingga sumber pasokan ada di NTT, maka akan berdampak signifikan menekan inflasi,” ujar Thomas.
Lebih lanjut, Thomas mengemukakan perlu adanya perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi anggaran yang tepat terhadap pemanfaatan APBN di NTT.
Thomas juga menegaskan, dengan dana yang besar tidak boleh membangun sektor primer yang bernilai tambah rendah.
“Dengan dana APBN yang besar kita juga musti mampu menciptakan ekosistem industri dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa rata-rata sektor industri pengolahan di NTT mempunyai nilai tambah yang tinggi.
“Bila ini bisa dikembangkan maka akan sekaligus mendongkrak pendapatan semua pelaku yang terlibat dalam ekosistem itu. Efek ekonomi ke belakang dank e depan semuanya tergerak karena semuanya berada dalam sistem terintegrasi-ekosistem terpadu,” ujarnya.
